Dalam verifikasi program kartu prakerja, pemerintah juga menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Ini untuk memastikan peserta bukan penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pertama verifikasi usianya di atas 18 tahun, tidak sedang bersekolah. Itu diverifikasi data di Kemendikbud. Kemudian tidak sedang menerima program bansos seperit PKH, BLT. Tapi kalau dari keluarga itu anaknya bisa ikut pelatihan," kata dalam video conference di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.
Airlangga menambahkan pemerintah juga menggunakan data terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ada di Kementeria Ketenagakerjaan. Meski sudah didata, mereka yang terkena PHK tetap harus mendaftarkan diri untuk ikut kartu prakerja.
"Data itu jadi database yang ada dan di-cross check dengan data (pendaftar) yang masuk. Semua program berbasis pendaftaran aktif. Meski terdaftar di berbagai kementerian (sebagai korban PHK), tapi yang terkait tidak daftarkan diri maka tidak ikut prakerja ini," ungkapnya.
Hingga penutupan batch I sore ini, sebanyak 5.965.048 telah mendaftarkan diri dalam program kartu prakerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.078.026 peserta telah bergabung untuk ikut di gelombang I. Lalu hanya 200 ribu peserta di antaranya yang diterima.
Sementara bagi 1,8 juta peserta lainnya yang tidak lolos pada gelombang I ini akan diberikan informasi untuk ikut di gelombang selanjutnya. Namun mereka tidak perlu mengisi ulang pendaftaran kartu prakerja mulai dari awal seperti sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
