Pemerintah memastikan akan mengenakan sanksi bagi para perusahaan digital seperti Netflix, Spotify, Zoom, Amazon, dan lainnya yang tidak membayar pajak. Foto: Getty Images
Pemerintah memastikan akan mengenakan sanksi bagi para perusahaan digital seperti Netflix, Spotify, Zoom, Amazon, dan lainnya yang tidak membayar pajak. Foto: Getty Images

Akses Netflix Cs Bakal Dibatasi Jika Tak Bayar Pajak

Ekonomi pajak industri digital
Eko Nordiansyah • 18 Mei 2020 19:04
Jakarta: Pemerintah memastikan akan mengenakan sanksi bagi para perusahaan digital seperti Netflix, Spotify, Zoom, Amazon, dan lainnya yang tidak membayar pajak. Sanksi yang diberikan bisa berupa pembatasan akses bagi perusahaan tersebut di Indonesia.
 
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan sanksi bakal dikenakan kepada pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Meski sudah ada dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, namun akan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengenaan sanksi.
 
"Akan ada satu PMK lagi, tapi secara besaran sanksi ada di Perppu itu. Kalau kita baca perpu itu, apabila PMSE tidak mematuhi akan ada sanksi di Perppu itu, yaitu pembatasan akses," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan masih menyusun mengenai PMK yang mengatur penunjukan PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Setelah itu akan sanksi atas produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri yang tidak membayar PPN.
 
"Sejak PMK itu berlaku mulai 1 Juli 2020, maksudnya kita memberikan waktu, tidak hanya pada pelaku, tapi kami pun juga menyiapkan sistem adminsitrasi untuk mengelola wajib pajak yang berasal dari luar negeri itu. Termasuk pada PMSE luar negeri, dalam rangka pemungutan pajak barang dan jasa dari luar daerah pabean tersebut," ungkapnya.
 
Selain itu, akan ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) yang mengatur soal besaran nilai transaksi dan traffic yang dikenai pajak. Suryo mencontohkan, misal dalam kurun waktu satu bulan dengan nilai transaksi atau traffic tertentu baru akan diwajibkan membayar PPN sebesar 10 persen.
 
"Nanti akan ada Perdirjen yang akan menyebutkan atau memberikan kriteria mengenai besaran nilai transaksi ataupun besaran banyaknya traffic yang akan saya gunakan sebagai dasar menunjuk mereka sebagai pemungut PPN," pungkas dia.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif