Ilustrasi pengusaha garmen. Foto : MI/Adam Dwi.
Ilustrasi pengusaha garmen. Foto : MI/Adam Dwi.

Kemenperin Siapkan IKM Jadi Pemohon Safeguard Produk Garmen

Ekonomi garmen umkm
Antara • 12 Mei 2020 15:05
Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempersiapkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi pemohon atau petisioner pengajuan safeguard produk garmen melalui Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
 
"Kita harus bersama-sama menyusun ini, termasuk IKM, demi mewujudkan safeguard ini dan melindungi industri dalam negeri," kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Ia memaparkan industri tekstil dan produk tekstil berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Untuk itu, perlu dilindungi dari sektor hulu ke hilir dari banjirnya produk impor.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hulunya itu serat, benang, kain, baru ke garmen. Kalau garmennya ini dipenuhi produk impor, selesai sudah. Siapa yang mau membuat kain? Siapa yang mau beli benang? Kalau tidak ada yang beli benang, siapa yang mau beli serat?" ujarnya.
 
Untuk itu, Gati menyampaikan Kemenperin akan mendata IKM tekstil dan produk tekstil yang nantinya akan menjadi pemohon untuk merealisasikan safeguard garmen yang akan diajukan Juni 2020 tersebut.
 
"Kami akan mengumpulkan data IKM yang ikut dalam program 'Lebaran untuk Semua'. Nah, mereka yang akan kita genjot untuk ikut berpartisipasi," ungkapnya.
 
Dengan demikian, ia mengatakan akan terbentuk ekosistem industri TPT di Indonesia, yang di dalamnya terdapat industri besar dan IKM TPT.
 
Gati menambahkan safeguard garmen juga bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat busana muslim dunia, dengan industri TPT akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun global.
 
Sayangnya, sejumlah produk busana muslim, seperti kerudung dan syal mengalami lonjakan impor sejak 2016 hingga 2018, yakni dari 7.000 ton pada 2016 menjadi 12 ribu ton pada 2018.
 
"Kita tidak mau angka ini melonjak terus ke depannya. Oleh karena itu, IKM perlu membuka mata atas pentingnya safeguard yang akan diajukan ini," pungkas Gati.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif