Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, pihaknya mencoba menjawab tantangan tersebut dengan melakukan penyesuaian kebijakan terkait sistem pembelajaran yang terintegrasi (corporate university). Tujuannya agar pengembangan kompetensi ASN bisa sesuai dengan perubahan tantangan zaman.
"Memastikan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP melalui instrumen evaluasi Training Rate, dan juga Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.
Pembaharuan kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai perubahan dan dinamika dalam pengembangan kompetensi bagi ASN. Selain itu, digitalisasi dalam segala proses bisnis membutuhkan pengetahuan dan keterampilan bagi pihak-pihak yang terlibat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Penerapan digitalisasi dalam pelatihan sudah LAN terapkan sebelum pandemi covid-19. Hal itu mencerminkan lembaga penyelenggara pelatihan harus secara cepat dan tepat dalam memformulasikan kebijakan. Tentu penerapan kebijakan tersebut mendapatkan respon yang positif dari para stakeholder karena memberikan fleksibilitas," jelas dia.
Ia mengungkapkan, munculnya kebijakan ASN Corporate University (Corpu) diharapkan menjadi panduan bagi lembaga penyelenggara pelatihan untuk mengimplementasikan kebutuhan pengembangan kompetensi demi mencapai sasaran strategis instansi secara komprehensif.
Menurutnya, pola penyelenggaraan blended learning adalah salah satu cara yang efektif. Diharapkan ke depannya, ASN Corpu dapat menjadi sebuah pendekatan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan secara terintegrasi dengan kerangka strategi nasional dan instansional.
Adi juga menyampaikan, kehadiran PPPK sebagai bagian dari ASN adalah jawaban atas kebutuhan SDM aparatur negara. Ia menegaskan, PPPK yang berlatar belakang profesional dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dengan cepat dan tuntas.
"Terbitnya kebijakan ASN Corpu, Evaluasi Training Rate, dan Orientasi bagi PPPK adalah bentuk penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN. Dalam UU ASN diatur bahwa terdapat hak pengembangan Kompetensi ASN yang harus dipenuhi," ungkapnya.
| Baca juga: LAN Dukung Pengembangan Kompetensi ASN |
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah kegiatan ini. Ia berharap pemerintah daerah turut mampu mendorong upaya pencapaian pengembangan kompetensi aparatur di wilayah kerja masing-masing.
"Kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai upaya menyatukan dan menyamakan visi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur secara nasional. Hal tersebut selaras dengan visi pembangunan Sulawesi Tenggara," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
