Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Wisnu Wibowo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sudah sangat tepat. Pasalnya, sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Maret sempat tembus lebih dari USD100 per barel.
"Sekarang memang ada penurunan yaitu sekitar USD85 per barel, tapi jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya USD63 per barel. Ini yang membuat sistem fiskal kita jebol. Jadi penyesuaian harga ini adalah alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita," ujar Wisnu dalam keterangan resminya, Senin, 12 September 2022.
Wisnu menjelaskan, sejak Maret pemerintah sebenarnya berkeinginan menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia.
Tetapi pemerintah menilai saat itu waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Hari Raya Idulfitri, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi daya beli masyarakat.
Baca: Driver Girang Tarif Ojol Ikut Naik
Sementara untuk saat ini, Wisnu berpendapat merupakan waktu tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya yaitu Natal dan tahun baru.
Penyesuaian harga yang dilakukan sekarang ini menurutnya juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.
Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM. Wisnu mencontohkan banyak kendaraan di atas 2.000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis pertalite, sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.
"Selain itu dengan berkurangnya disparitas harga antara pertalite dan pertamax, diharapkan bisa membuat kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan," beber Wisnu.
Wisnu menambahkan dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina dikatakan Wisnu merupakan peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa yang layak menerima subsidi.
"Kita kan sudah terbiasa menggunakan PeduliLindungi. Nah ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, maka pemerintah akan semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
