Asal tau saja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Vale Indonesia berkewajiban melakukan divestasi saham hingga 51 persen kepada Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.
Saat ini, pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari Vale Canada Ltd sebesar 43,79 persen, Sumitomo Metal Mining sebesar 15,03 persen, MIND ID sebesar 20 persen, Vale Japan Ltd sebesar 0,55 persen, publik sebesar 20,49 persen, dan Sumitomo Corporation sebesar 0,14 persen.
Namun, Vale Indonesia baru berencana melakukan divestasi saham sebesar 11 persen. Itu pun harga divestasi sahamnya belum ditentukan.
| Baca juga: Divestasi Saham, Vale Indonesia Diminta Tiru Freeport |
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak menjelaskan, ada konsekuensi besar jika Vale Indonesia hanya mendivestasikan sahamnya sebanyak 31 persen. Mulai dari dampak ke pengendalian hingga ekosistem kendaraan listrik.
"Peralihan saham Vale ke MIND ID antara 31 persen dan 51 persen jelas konsekuensinya sangat besar. Kenaikan menjadi 31 persen memang akan meningkatkan pengaruh Mind ID dalam pengambilan keputusan strategis, tapi ia belum menjadi pengendali," katanya, dikutip Senin, 26 Juni 2023.
Sebaliknya jika 51 persen, lanjut Ishak maka MIND ID akan menjadi pemegang saham pengendali.
"Artinya ia akan berkuasa atas pengambilan kebijakan strategis perusahaan, penetapan komisaris dan direksi, dan penetapan pembagian keuntungan atau deviden yang dapat dikontribusikan kepada APBN," tuturnya.
Menurutnya, dengan menjadi pemegang saham pengendali, maka MIND ID akan dapat mengontrol investasi teknologi PT Vale Indonesia Tbk sehingga dapat mendukung pengembangan industri nasional khususnya dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.
"(Pengembangan ekosistem kendaraan listrik) Lebih terbatas. Misalnya kerjasama strategis dengan investor manufaktur baterai atau pendirian smelter HPAL oleh Vale tidak dapat diputuskan oleh MIND ID," ucapnya.
Selain itu, ia melanjutkan, MIND ID juga dapat memperbaiki masalah lingkungan sosial dan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
