"Ada rencana bantuan pemerintah untuk memberikan beras itu ke 21.300 keluarga penerima manfaat, beras 10 kg setiap bulan, Maret-Mei itu berarti 30 kg," ujar Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy saat dijumpai di Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023.
Pemerintah bakal memanfaatkan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan beras tersebut, sedangkan pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan beras ialah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut mencapai Rp7,8 triliun.
Selain beras, lanjut Edhy, pemerintah juga bakal memberikan bantuan telur dan daging ayam kepada 2,065 juta keluarga penerima manfaat. Data penerima manfaat tersebut bakal diambil dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).
Sedangkan pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut ialah ID Food. Dana yang disiapkan untuk menjalankan bantuan tersebut mencapai Rp3 triliun.
"Ini untuk menurunkan stunting karena itu protein. Ini juga untuk membantu teman-teman peternak karena memang harganya sedang jatuh sehingga mereka tidak bisa melakukan budi daya ternak. Karena itu, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan," jelas Edhy.
Kendalikan inflasi selama Ramadan dan Idulfitri
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama Ramadan dan Idulfitri 2023."Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada kelompok yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan nontunai. Ini diharapkan dalam tiga bulan ini bisa berjalan," tuturnya dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu, 5 Maret 2023.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, belanja pemerintah terus didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Pada 2022, misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp172 triliun menjadi Rp551 triliun.
Sedangkan pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp339 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengungkapkan, anggaran untuk melaksanakan program bansos pangan itu dipastikan akan tersedia. Lembaga pengelola keuangan negara itu juga sedang mencermati harga-harga sejumlah bahan pangan yang dijadikan bansos guna mengetahui besaran kebutuhan dana.
Pemerintah, kata Isa, berharap program bantuan sosial itu bisa dilaksanakan pada Maret 2023. Itu sekaligus bakal menjadi bantalan bagi masyarakat penerima bansos saat Ramadan dan Idulfitri.
Jika nantinya Bulog ditunjuk sebagai penyalur bansos, kata Isa, anggaran mestinya tak menjadi soal. Sebab, umumnya Bulog lebih dulu melakukan pendistribusian bansos dan mengajukan klaim setelahnya.
"Kalau berasnya sudah ada di Bulog, anggaran itu biasanya tidak jadi hambatan karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu kemudian mengeklaim belakangan," terang Isa.
Pendistribusian jadi kunci
Periset dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, bansos pangan tersebut menjadi salah satu upaya yang paling mudah dilakukan untuk menekan inflasi, utamanya selama Ramadan dan Idulfitri. Agar langkah itu berjalan efektif, pemerintah perlu memastikan pendistribusian bansos pangan tersebut tepat sasaran dan cepat."Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menahan agar kenaikan inflasi ini tidak begitu signifikan yaitu menjaga alur distribusinya," tuturnya.
Distribusi yang tepat dan cepat, kata Yusuf, merupakan faktor krusial dari program bansos pangan itu. Terlebih jika program tersebut memang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah.
"Karena itu, seharusnya verifikasi data bantuan ini bukan menjadi masalah besar, karena evaluasi dari penyaluran bantuan yang relatif mirip di tahun-tahun sebelumnya itu sudah seharusnya dilakukan pemerintah," terangnya.
Namun, ia mengingatkan, bansos pangan tak akan memberi dampak terlalu besar pada pengendalian inflasi. Pasalnya, sejumlah bahan pangan lain diperkirakan bakal mengalami kenaikan harga seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi penyaluran bansos tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah.
"Tentu kelompok menengah ke atas tidak terkover dari bantuan ini, dan permintaan yang dilakukan oleh kelompok menengah ke atas, terutama untuk bahan pangan, masih akan mendorong inflasi mengalami peningkatan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
