Proyek pembangunan jalur elevated kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto: dok MI/Ramdani.
Proyek pembangunan jalur elevated kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto: dok MI/Ramdani.

Utak Atik Dana Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Medcom • 22 November 2021 12:26
PENGGUNAAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menguatkan anggapan, pemerintah selalu inkonsisten dalam menyusun perencanaan. Ini adalah sekian kalinya pemerintah mengingkari ucapannya sendiri.
 
Presiden Joko Widodo, melalui Perpres Nomor 107 tahun 2015 mengatur tidak akan ada pembiayaan langsung dari APBN dalam mega-proyek kereta cepat ini. Belum lama kemarin, Presiden mengoreksi aturan tersebut dengan mengeluarkan Perpres Nomor 93 tahun 2021 yang mengatur proyek akan didukung oleh APBN. Akan ada Penyertaan Modal Negara (PMN), ditambah penjaminan utang kepada BUMN yang memimpin konsorsium.
 
Padahal proyek ini bukanlah proyek infrastruktur dasar. Di luar sana masih banyak sebenarnya proyek infrastruktur dasar yang perlu dibiayai melalui APBN. Mulai dipakainya APBN sebagai instrumen penambal modal proyek kereta cepat ini, tak bisa dilepaskan dari adanya cost overrun (pembengkakan biaya) dari semula USD6,07 miliar menjadi USD8 miliar.

Investasi awal proyek kereta cepat

Awalnya proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ini dirancang dengan nilai investasi USD6,07 miliar. Dana ini diperoleh dari patungan antara konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (terdiri dari PT KAI, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga) dan konsorsium Tiongkok Beijing Yawan HSR Co.Ltd. Pemerintah berdalih, pembengkakan terjadi sebab faktor seperti pengadaan lahan serta perubahan kondisi geografis dari yang awalnya diperkirakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ada dalih lain yakni pandemi covid-19 yang menyebabkan anggota konsorsium BUMN Indonesia mengalami kesulitan cash flow. Sekilas, alasan pemerintah terdengar masuk akal dan bisa dimaklumi. Pendapatan KAI turun drastis sehingga rugi Rp1,7 triliun di 2020. Penggunaan jalan tol milik Jasa Marga tidak optimal. Begitupun kesulitan juga dialami PTPN VIII dan Wijaya Karya.
 
Adapun yang belum sempat dijelaskan kepada publik adalah apakah cost overrun ini sudah final atau masih akan membengkak lagi. Jika masih bertambah, maka ruang fiskal kita akan menyempit sementara masih banyak alokasi belanja yang perlu lebih mendapat perhatian.
 
Di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik, semestinya pemerintah lebih fokus pada rencana pemulihan pascapandemi. Persoalan pandemi adalah absolut present. Ia tampak di depan mata dan perlu segera diselesaikan seperti dukungan terhadap UMKM, penyelenggaraan pendidikan, perlindungan sosial, dan tak lupa kesehatan. Inilah soal-soal yang semestinya jadi prioritas.

Biaya membengkak

Di sisi lain, selain belum jelasnya pembengkakan biaya kereta cepat, belum jelas pula soal kesepakatan utang kepada PT KCIC dalam proyek kereta cepat dari China Development Bank (CDB). Kesepakatannya, CDB akan memberi utang sebesar USD3,97 miliar. Seiring membengkaknya biaya proyek seperti sekarang, belum cukup jelas apakah jumlah tersebut akan bertambah atau tidak. Yang jelas, ada bunga tinggi yang perlu dibayar.
 
Membengkaknya biaya investasi kereta cepat ini bahkan sudah jauh melampaui dana pembangunan proyek yang sama yang ditawarkan Jepang dahulu. Sebelum Indonesia resmi bekerja sama dengan Tiongkok, sempat ada negosiasi dengan Jepang pada proyek ini. Waktu itu Jepang siap mendanai 75 persen dari biaya senilai USD6,2 miliar dengan bunga 0,1 persen per tahun.
 
Bunga ini jauh lebih kecil dibandingkan pihak Tiongkok yang sebesar dua persen untuk dolar AS dan 3,46 persen untuk renminbi. Presiden Jokowi memilih Tiongkok karena menjanjikan skema business to business, dengan biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman, tanpa melibatkan duit APBN sepeser pun.
 
Sayangnya skema ini sudah kacau sekarang. Terpaksa APBN kita harus dipakai membiayai proyek-proyek yang semestinya tidak diuntukkan.

Farouk Abdullah Alwyni
Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif