Dalam bahasa Jepang, sayonara artinya juga selamat tinggal. Dalam konteks ini, sayonara tidak hanya disampaikan untuk teman sebaya, tetapi juga bisa digunakan sebagai salam perpisahan dengan orang yang lebih tua.
Melihat dari arti sayonara dalam bahasa Jepang maka kata ini digunakan untuk menunjukkan salam perpisahan atau berakhirnya suatu hal. Beberapa istilah dengan kata sayonara misalnya saja sayonara patii (pesta perpisahan).
Meski arti sayonara adalah perpisahan, tetapi makna dari sayonara tidak sesederhana itu. Merujuk dari berbagai macam sumber, disebutkan kata sayonara tidak selalu digunakan oleh orang Jepang untuk salam perpisahan. Pasalnya makna arti sayonara digunakan apabila perpisahan tersebut merupakan perjumpaan terakhir kalinya.
Dengan kata lain, arti sayonara dan maknanya diungkapkan apabila seseorang terpisah dalam waktu yang lama atau bahkan tidak akan bertemu lagi. Menurut sebuah survei, kebanyakan orang Jepang diketahui tidak menggunakan kata sayonara untuk salam perpisahan yang sesaat.
Lalu kapan kata sayonara digunakan? Kata ini dipakai jika seseorang tidak akan berjumpa lagi dengan seseorang lainnya dalam waktu sangat lama bahkan tidak pernah bertemu lagi. Karena itu, kata sayonara biasanya digunakan ketika seseorang akan pindah ke suatu tempat yang jauh dengan waktu sangat lama.
Namun kata tersebut tidak berlaku jika kalian berpisah dengan seseorang dalam waktu sementara saja. Oleh karena itu sebaiknya hindari menggunakan kata sayonara sebagai salam perpisahan jika kalian hanya berpisah dalam waktu singkat. Apalagi saat ini kebanyakan orang Jepang justru memilih menggunakan kata ganti lain untuk salam perpisahan.
Tidak hanya diartikan selamat tinggal untuk teman atau institusi
Namun demikian, sayonara dalam artikel ini tidak hanya diartikan selamat tinggal untuk teman atau institusi melainkan juga diarahkan kepada energi atau bisnis tradisional menuju energi baru terbarukan dan bisnis berkelanjutan. Tak ditampik, pemerintah terlihat terus memasang mode kebut energi bersih untuk mencapai nol emisi karbon demi pembangunan berkelanjutan.| baca juga: Menlu RI dan Kosta Rika Bahas Ekonomi Kreatif hingga Energi Terbarukan |
Paling baru yang dilakukan adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. BEI akan menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia. Hal itu sudah diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden meminta agar keberadaan bursa karbon bisa menjadi standar karbon internasional sebagai rujukan. Jokowi meminta agar bursa karbon memiliki target, yaitu perluasan ke pasar internasional ataupun menjadi hub bagi perdagangan karbon, memiliki timeline baik untuk pasar dalam negeri, dan nantinya pasar luar negeri atau internasional.
"Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien,” kata Jokowi, dikutip dari Mediaindonesia.com.
Dalam konteks tersebut, IDXCarbon berupaya untuk memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.
"Melalui penyediaan platform yang mengedepankan pengalaman pengguna, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh manfaat dari perdagangan karbon," ujar Direktur Utama BEI selaku Penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Iman Rachman.
Sedangkan PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya menjadi ujung tombak dalam menurunkan emisi karbon dengan memosisikan diri sebagai market leader dalam perdagangan karbon di Indonesia. Dalam hal ini, Pertamina mengerahkan potensi karbon dari seluruh anak usahanya sehingga dapat mengembangkan ekosistem perdagangan karbon.
Komitmen itu ditegaskan Pertamina seiring dengan diluncurkannya secara perdana Bursa Karbon IDX di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, oleh Presiden Jokowi pada Selasa, 26 September 2023. Presiden mengatakan, peluncuran bursa perdagangan karbon di Indonesia merupakan kontribusi nyata untuk melawan krisis perubahan iklim.
Nantinya, lanjut Presiden, hasilnya akan diinvestasikan kembali untuk menjaga lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Hal tersebut lantaran Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
"Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita potensinya Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau," kata Jokowi.
Adapun peluncuran bursa karbon akan menjadi langkah besar untuk Indonesia mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC). Karenanya ada tiga hal yang harus dikedepankan yakni pertama menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.
Kedua, menentukan target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan pasar internasional. Ketiga, mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela, sesuai praktik di komunitas internasional. "Dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia," tegas Jokowi.
Mengambil peran penting
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengemukakan Pertamina sebagai perusahaan terintegrasi dari hulu hingga hilir, telah mengambil peran penting dalam bisnis dan perdagangan karbon. Melalui Subholding Upstream, Pertamina sudah mulai mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).Hal itu dengan melakukan injeksi perdana C02 di Lapangan Pertamina EP Jatibarang Field, Indramayu, Jawa Barat.
"Upaya tersebut selain berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon, teknologi CCU/CCUS ini juga bermanfaat meningkatkan produksi migas di lapangan hulu Pertamina," ujar Nicke.
Lebih lanjut, Nicke menuturkan, tekad Pertamina tersebut sesuai permintaan Jokowi yakni ingin perdagangan karbon berstandar internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.
"Pertamina Group siap menjadi market leader dalam perdagangan karbon di Tanah Air. Kami berkomitmen mengembangkan ekosistem perdagangan karbon yang berstandar internasional," kata Nicke.
Di sisi lain, guna mendukung target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia, serta mewujudkan komitmen dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pertamina juga menjalin kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengembangkan Pertamina Sustainable Energy Center atau Pusat Energi Berkelanjutan di IKN.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertamina dengan OIKN dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di sela kunjungan Presiden ke IKN.
Nicke mengungkapan pengembangan kawasan Pertamina Sustainable Energy Center berada dalam Wilayah Perencanaan 5 di IKN, dengan sejumlah fasilitas antara lain Pertamina Sustainability Academy, Pertamina Training Institute, Pertamina Research and Innovation Center for Sustainable and Low Carbon Technologies.
Selain itu, Pertamina Vocational Education Center, Shared Green Infrastructure, Laboratorium, dan Sustainability Start-up Hub. Adapun Pertamina Sustainable Energy Center merupakan langkah untuk mendukung program NZE Pemerintah di 2060, yakni Pertamina mengembangkan pusat riset, green, dan low carbon technology untuk Indonesia.
Nicke menambahkan, Pertamina juga akan mengembangkan proyek Nature-Ecosystem Based Solution (NEBS) yang merupakan strategi memanfaatkan potensi alam IKN yang berada di kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk konservasi, restorasi, dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan di seluruh kawasan IKN.
"Dengan menggunakan energi dari hutan ini, kawasan IKN dapat menyumbang negative emission sehingga mempercepat target NZE," kata Nicke.
Komitmen penuh dukung transisi hijau
Sementara itu, Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt mengatakan, HSBC berkomitmen penuh mendukung Pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi serta pembangunan berkelanjutan. Harapannya dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang."Kami sangat senang bahwa transisi energi menjadi salah satu prioritas Pemerintah Indonesia. Kami juga mendukung sejumlah inisiatif dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat transisi pembangunan yang rendah karbon," kata Francois.
Francois mengatakan diperlukan modal yang besar untuk mempercepat transisi energi. Tidak hanya meningkatkan investasi di sektor teknologi yang rendah karbon, tetapi juga memberikan insentif ke sektor lain agar bisa menjadi lebih hijau dengan biaya yang tidak mahal.
Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution, Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp4.520 triliun untuk melakukan aksi mitigasi dalam peta jalan NDC. Dana sebesar tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi oleh APBN.
Oleh karena itu, kata Francois, perlu ada kolaborasi antara institusi keuangan swasta, negara, serta aliansi keuangan global seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). "Transisi pembiayaan harus dipimpin pemerintah difasilitasi oleh bank dan diadopsi oleh perusahaan besar dan juga kecil," tuturnya.
Adapun ambisi nol bersih HSBC berarti menyelaraskan pemberian pendanaan kepada badan usaha yang menghasilkan emisi. Contohnya adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan para nasabah menjadi nol pada 2050, atau bahkan lebih cepat.
Selain itu, HSBC bekerja sama dengan pemerintah maupun sektor swasta untuk mempercepat inovasi dan menyalurkan dana ke dalam sektor-sektor yang paling membutuhkan. Sebagai bank yang mempunyai banyak cabang di Asia, HSBC berkomitmen untuk mendukung semua nasabah untuk melakukan transisi ke energi yang lebih bersih.
"Bekerja sama dengan regulator dan juga industri banyak sektor untuk mempercepat transisi pembiayaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan," kata Francois.
Dukungan itu dibuktikan dengan HSBC Indonesia mengumumkan penyaluran pinjaman berjangka hijau sebesar USD20 juta kepada PT Indo-Rama Synthetics Tbk, sebuah perusahaan publik di Indonesia, produsen benang pintal, dan polyester terintegrasi yang merupakan anak perusahaan dari Indorama Corporation Pte Ltd Singapore (Indorama).
Pinjaman berjangka hijau digunakan untuk mendukung upaya Indo-Rama mengurangi konsumsi energi melalui instalasi mesin-mesin baru dengan teknologi dan penggunaan energi yang lebih efisien pada perluasan pabrik benang pintal, serta meningkatkan pencapaian ESG dari Indorama Group secara keseluruhan.
Presiden Direktur dan Group CFO Indorama V S Baldwa mengatakan perluasan pabrik benang pintal milik Indorama bukan hanya untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan konsumen, namun menjadi langkah penting untuk meningkatkan aspek keberlanjutan.
Managing Director dan Head of Wholesale Banking HSBC Indonesia Riko Tasmaya mengatakan perjalanan menuju dekarbonisasi membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan HSBC Indonesia menyadari dampak terbesar yang dapat diciptakan adalah dengan terus membantu nasabah mengurangi emisi yang dihasilkan dalam operasional mereka.
"Kami senang dapat mendukung komitmen besar dari Indorama untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ESG dalam operasional mereka," tuturnya.
Tak berhenti sampai di situ, HSBC Indonesia juga menyalurkan pinjaman berjangka sebesar Rp350 miliar, termasuk didalamnya pinjaman hijau berjangka atau green term loan senilai Rp50 miliar kepada PT Blue Bird Tbk dan anak perusahaan (BIRD) yang akan digunakan untuk mengakuisisi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV).
Green term loan diharapkan dapat mengkatalisasi visi BIRD untuk memperluas dan merevitalisasi armada taksi dan penyewaan mobilnya, dengan memperbanyak armada kendaraan listriknya. Langkah strategis BIRD tidak hanya akan mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga sejalan dengan tujuan mengurangi emisi CO2 perusahaan sebesar 50 persen pada 2030.
Selain itu, mewujudkan komitmen untuk meningkatkan proporsi kendaraan listrik menjadi 10 persen dari total armadanya pada 2030. Adapun BIRD telah mulai mengadaptasi kendaraan listrik ke dalam armada taksi sejak 2019 dan pada akhir 2022 telah mengoperasikan sekitar 100 kendaraan listrik.
"Sebagai bank, dampak terbesar yang dapat kami wujudkan adalah dengan mendukung nasabah untuk bertransisi ke emisi nol bersih. Oleh karenanya, kami sangat gembira dapat mendukung Blue Bird dan anak perusahaan dengan fasilitas pinjaman untuk meningkatkan armada kendaraan listrik mereka di Indonesia," ujar Riko Tasmaya.
Komitmen hijau
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan sektor keuangan untuk memenuhi komitmen hijau Pemerintah Indonesia, khususnya dalam Perjanjian Paris pada 2050 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."Kami perlu memastikan perekonomian berkelanjutan yang sedang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada investasi yang mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable)," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Dengan demikian, pembiayaan yang ditargetkan pun harus dapat mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang menggabungkan komitmen perubahan iklim tanpa menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan menopang stabilitas sosial, di mana kedua pilar itu merupakan prasyarat memenuhi komitmen perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
