"Tentunya tidak semua angkatan kerja tersebut terserap di pasar kerja dan sebagian menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,86 juta orang. Jumlah pengangguran ini menurun sebanyak 0,56 juta orang jika kita bandingkan dengan Agustus 2022," kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pada Senin, 6 November 2023.
Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 terdapat 7,86 juta orang, atau sebesar 5,32 persen. "Angka ini tentunya lebih rendah 0,54 persen poin jika kita bandingkan dengan Agustus 2022. Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, atau Agustus 2019," jelasnya.
Jika dilihat menurut jenis kelamin dan apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, pengangguran laki-laki sebesar 5,42 persen, atau turun 0,5 persen poin, sedangkan pengangguran perempuan sebesar 5,15 persen, atau turun 0,6 persen poin.
Selanjutnya ialah tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang dikenal dengan (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 69,48 persen. Sejak datanya tersedia secara tahunan pada 1986, angka TPAK itu merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2022.
"Peningkatan TPAK ini terjadi lebih tinggi pada penduduk perempuan apabila dibandingkan dengan pada penduduk laki-laki. Pada laki-laki TPAK sebesar 84,26 persen, atau meningkat sebesar 0,39 persen poin, pada perempuan TPAK mencapai 54,52 persen yang meningkat sebesar 1,11 persen poin," papar dia.
| Baca juga: Lewat Fiskal yang Kuat, Jokowi Targetkan dapat Tekan Tingkat Pengangguran |
Membaiknya keadaan ketenagakerjaan juga tecermin pada peningkatan proporsi pekerja penuh. Pada Agustus 2023 persentase pekerja yang bekerja penuh atau yang bekerja di atas 35 jam per minggu ialah sebesar 68,92 persen atau meningkat 0,46 persen poin jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Amalia menjelaskan saat ini proporsi pekerja penuh terus meningkat, tetapi masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Di sisi lain, persentase setengah pengangguran juga meningkat, sedangkan pekerja paruh waktu menurun.
Di sisi lain, angka pengangguran yang masih tinggi saat ini merupakan tantangan yang hendak diselesaikan pemerintah.
"Kita ingin dorong tentunya adalah bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan itu bisa kita laksanakan baik pekerjaan di dalam negeri ataupun juga kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Upaya yang dilakukan mengoordinasikan dengan lintas kementerian dan juga sektor-sektor lain untuk bisa menyerap jumlah angkatan kerja yang cukup banyak," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Anwar Sanusi saat dihubungi, kemarin.
Sektor padat karya
Sektor-sektor terutama yang memang saat ini hendak didorong pemerintah ialah sektor padat karya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, ada sektor-sektor yang lain yang memang cukup tersedia secara terbuka, misalnya sektor dasar seperti di pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan yang sifatnya primer.
"Namun, untuk (sektor) yang kedua tersebut sebetulnya kalau dari sisi lapangan pekerjaan, kan, terbuka. Akan tetapi, problematikanya dari sisi penghasilan ini cukup jauh dengan upah minimum. Ini yang menjadi persoalan kita, bagaimana nilai kompetitif angkatan kerja tersebut bisa kita tingkatkan dan juga tentunya setelah itu akan berimbas kepada produktivitas," ungkap Anwar.
Anwar menjelaskan saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong para pekerja untuk untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meng-update kompetensi mereka. "Nah, ini yang menjadi fokus saat ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan optimalisasi peningkatan berbagai lembaga untuk kita memberikan peningkatan kompetensi kepada angkatan kerja kita," bebernya.
| Baca juga: Kemenkeu: Tingkat Kemiskinan Turun, Ketahanan Ekonomi Terjaga |
Upaya lain yang dilakukan Kemenaker saat ini ialah membangun balai latihan kerja (BLK), baik BLK yang di bawah langsung Kemenaker yang dikenal dengan namanya unit pelaksana teknis pemerintah (UPTP) atau unit pelaksana teknis yang ada di pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun kota.
"Juga yang tidak bisa kita abaikan perannya adalah balai-balai yang dimiliki atau dikelola swasta, baik itu perusahaan maupun mungkin balai-balai atau lembaga-lembaga pelatihan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Ini adalah yang menjadi perhatian kita saat ini bagaimana peran-peran balai pelatihan tersebut untuk bisa memberikan peningkatan kompetensi kepada angkatan kerja kita," imbuhnya.
Pemerintah juga terus mendorong pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor-sektor keterampilan khusus atau specified skilled worker, bukan lagi PMI di sektor domestik.
Anwar mengatakan demand tenaga dengan keahlian tertentu cukup tinggi. Apalagi saat ini Indonesia mengalami bonus demografi.
"Saat ini kita sedang mengalami bonus demografi, sedangkan daerah negara lain sedang mengalami defisit demografi, terutama terkait dengan usia produktif. Menurut saya, hal itu betul-betul kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memanfaatkan? Kita menyiapkan di situ SDM yang memang cukup atau memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan lapangan kerja luar negeri," ujar dia. (Naufal Zuhdi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
