Tidak dipungkiri, pemerintah sudah 'babak belur' melakukan sejumlah insentif dan bantuan untuk masyarakat ketika virus yang memiliki nama lain covid-19 itu menghantam dengan keras baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Di antara yang jadi persoalan adalah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.
Kondisi PHK ini yang membuat tingkat pengangguran membengkak dan jumlah masyarakat yang jatuh ke lapisan masyarakat miskin kian melonjak. Dalam sebuah skenario, pemerintah memiliki skenario berat bahwa pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya sebesar 2,3 persen dari target sebelumnya sebesar 5,3 persen di 2020.
Bahkan, ekonomi bisa saja negatif 0,4 persen dengan skenario sangat berat. Merujuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka kemiskinan dan pengangguran bakal melonjak akibat pandemi virus korona. "Situasi sangat berat mungkin juga (pertumbuhan ekonomi) menurun sampai negatif growth. Ini akan berpengaruh ke dampak sosial," kata Sri Mulyani.
Sementara untuk angka kemiskinan, pemerintah memperkirakan jumlahnya akan bertambah sekitar 1,1 juta orang dalam skenario berat. Namun, jumlah tersebut bisa naik mencapai 2,9 juta orang pada skenario sangat berat. Sedangkan untuk pengangguran, jumlahnya diprediksi naik 2,9 juta orang pada skenario berat.
Dalam skenario sangat berat, pemerintah memperkirakan jumlahnya akan bertambah mencapai 5,2 juta orang. "Dalam kondisi extraordinary, itu semua muaranya akan kepada APBN atau keuangan negara. Oleh karena itu Perppu bisa menjadi landasan hukum dalam situasi luar biasa ini," jelas Sri Mulyani.
Namun, Bank Dunia atau World Bank memiliki pandangan lain terkait jumlah penduduk miskin. Bank Dunia memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan bertambah 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini. Penduduk miskin RI bakal meningkat 2,1 persen sampai 3,6 persen akibat pandemi covid-19.
Adapun potensi peningkatan masyarakat miskin tersebut seiring dengan prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun ini berada di level nol persen hingga terkontraksi 3,5 persen terhadap PDB.
"Jika terjadi PSBB diimplementasikan selama empat bulan maka akan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 3,5 persen dari PDB," kata Senior Economist The World Bank Ralph Van Doorn.
Guna menyelesaikan atau menekan persoalan itu pemerintah perlu mendukung penduduk miskin dan rentan miskin seperti melalui penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai serta dukungan terhadap industri dan kesehatan. Bank Dunia pun mendukung langkah tersebut karena bisa berujung terhadap bergeraknya perekonomian nasional.
Adapun paket stimulus fiskal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan adanya pergeseran belanja seperti dari infrastruktur menuju jaring pengaman sosial. "Kami setuju ini merupakan langkah yang perlu diambil, namun mungkin tidak cukup. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada 2020 ini untuk bersiap dalam pemulihan,” kata Ralph.
Ralph menilai pemerintah masih memiliki banyak tugas dalam rangka mengupayakan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penguatan sektor keuangan dan perekonomian.
"Itu adalah sebuah strategi yang didasarkan pada langkah-langkah kredibel untuk membangkitkan kembali peningkatan pendapatan," ujarnya.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Sementara itu, pemerintah menyusun program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi virus korona. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp677,2 triliun atau naik sebanyak Rp30,03 triliun dari anggaran sebelumnya yang sebesar Rp641,17 triliun.
Jika dirinci anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Anggaran digunakan untuk belanja penanganan covid-19 Rp66,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp300 miliar, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
Selanjutnya untuk perlindungan sosial dialokasikan Rp203,9 triliun yang terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun.
Untuk insentif dunia usaha disiapkan 120,61 triliun terdiri dari PPh 21 DTP Rp39,66 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp5,8 triliun, penurunan tarif PP Badan Rp20 triliun, dan stimulus lainnya Rp26 triliun.
Kemudian bantuan UMKM sebesar Rp123,46 triliun melalui subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, belanja IJP Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop-loss) Rp1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.
Sementara untuk pembiayaan korporasi, pemerintah menyiapkan Rp44,57 triliun yang terdiri dari penempatan dana restrukturisasi padat karya Rp3,42 triliun, belanja IJP padat karya Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop-loss) padat karya Rp1 triliun, PMN Rp15,5 triliun, dan talangan dana untuk modal kerja Rp19,65 triliun.
Terakhir sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dianggarkan Rp97,11 triliun yang digunakan untuk program padat karya K/L Rp18,44 triliun, insentif perumahan Rp1,3 triliun, pariwisata Rp3,8 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp8,7 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp1 triliun, dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.
Padat Karya
Terkait program padat karya yang sebesar Rp18,44 triliun, program tersebut diselenggarakan kementerian dan lembaga dalam komponen pemulihan ekonomi nasional. Program ini digelar mengingat pemerintah tidak sekadar menolong supaya masyarakat bertahan hidup saja. "Tapi kita juga berikan aktivitas,” kata Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu.
Sasaran dalam program padat karya itu adalah memberikan penghasilan sementara kepada pekerja yang kehilangan pendapatan akibat PSBB. Beberapa kementerian mendapat alokasi anggaran yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp11,2 triliun untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
Kemudian untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan, sanitasi desa, tempat pengolahan sampah, hingga peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya. Sedangkan Kementerian Perhubungan sebesar Rp6 triliun yang diarahkan untuk kegiatan konstruksi yang diserahkan kepada kontraktor agar dilakukan padat karya.
Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp300 miliar berupa kegiatan pengelolaan irigasi tambak/kolam, penanaman mangrove, minapadi, dan integrasi laham penggaraman.
Kemudian Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp1,21 triliun berupa pengelolaan air irigasi pertanian, optimasi lahan dan konservasi, unit pengolah pupuk organik, sekolah lapang petani, dan perlindungan tanaman pangan. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan penjaminan untuk belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp10 triliun.
Cegah Bertambahnya Penduduk Miskin
Program pemulihan ekonomi nasional diapresiasi dunia usaha karena dinilai mencegah bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai pemulihan dan penyelamatan ekonomi sulit terjadi dalam waktu sekejap. Artinya, butuh konsistensi dan komitmen untuk memulihkan kembali.
Menurutnya tidak ada sektor usaha yang dominan ataupun dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi untuk menghindari jatuhnya pertumbuhan ekonomi nasional. "Menurut saya itu sudah langkah yang betul, hanya protokol kesehatannya yang harus betul-betul dipenuhi dan perketat," ujar Hariyadi.
Hariyadi beranggapan satu-satunya jalan terbaik yang dapat dilakukan hanyalah kembali menggerakkan aktivitas manusia agar perekonomian berputar. "Susah kalau kita lihat 2020 ini sudah pertengahan tahun dan situasi sudah seperti ini. Sedangkan pemulihan itu memakan waktu," imbuh dia.
Jika aktivitas ekonomi kembali berjalan diprediksi sektor usaha perdagangan akan yang paling cepat tumbuh. Pasalnya sektor usaha perdagangan umum selama masa PSBB memiliki stok produksi dan dapat diperjualbelikan kembali saat aktivitas ekonomi kembali berjalan.
Namun terdapat tantangan bagi para produsen ketika dimulainya kembali aktivitas ekonomi. Sebab, mereka yang telah terpukul pandemi covid-19 mayoritas tidak memiliki modal kerja.
"Stimulus pemulihan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga belum mencakup modal kerja bagi produsen maupun pelaku usaha. Sehingga hal itu harusnya dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan bila ingin geliat ekonomi kembali hidup," kata dia.
Berbagi Beban dalam Pemulihan
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan institusi dan lembaga terkait untuk bergotong-royong dalam program pemulihan ekonomi. Seluruh beban harus dibagi bersama secara proporsional. “Saya minta konsep berbagi beban, sharing the pain,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan konsep itu berlaku bagi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku usaha. Dia berharap seluruh pihak bersedia bersama-sama menanggung beban dan risiko yang proporsional.
“Dilaksanakan dengan kehati-hatian agar pelaku usaha berjalan, PHK masif dicegah, dan pergerakan roda ekonomi terus terjaga,” ujar Kepala Negara, seraya menegaskan program pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan cermat dan seluruh proses harus transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digandeng lantaran kedua lembaga itu dibutuhkan untuk memperkuat sistem pencegahan penyelewengan anggaran. Dengan kesemuanya itu, Jokowi berharap, program pemulihan ekonomi bisa dikebut dan pelaksanaannya harus matang dan tepat sasaran.
"Saya tekankan tantangan terbesar saat ini bagaimana program pemulihan ekonomi yang tepat dan dieksekusi dengan cepat," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan percepatan pemulihan ekonomi demi menjaga laju ekonomi Indonesia tidak terkoreksi lebih parah, apalagi perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen di kuartal pertama 2020. "Kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam dan minus," tegas Jokowi.
Tumbuh di Atas Nol Persen
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap ekonomi Indonesia tahun ini bisa tumbuh di atas nol persen. Harapan itu lantaran pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus untuk meredam dampak pandemi covid-19. Meski berharap, namun Sri Mulyani mengaku pemerintah tak mau terlalu ambisius mengejar target pertumbuhan ekonomi 2020.
Terlebih tekanan ekonomi imbas covid-19 akan lebih terasa di kuartal II akibat kebijakan PSBB. "Artinya mendekati bahkan satu persen atau di 2,3 persen, meskipun (untuk mencapai) di 2,3 persen menjadi lebih berat karena kuartal II akan sangat turun karena PSBB yang meluas," kata dia.
Sebelumnya, Morgan Stanley dalam risetnya bertajuk 'Tracking Covid-19 and Real Time Indicators' yang dikeluarkan pada 20 Mei 2020 memaparkan pemulihan ekonomi Indonesia tercepat kedua setelah Tiongkok. Pemulihan ekonomi Indonesia ini sejajar dengan Filipina dan India.
Riset tersebut memaparkan Morgan Stanley melihat Tiongkok akan menjadi yang pertama kali pulih ekonominya di antara negara AXJ (negara kawasan Asia selain Jepang) pada kuartal III-2020. Sebagai perbandingan, negara-negara yang perekonomiannya paling berorientasi ekspor seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura akan cenderung pulih hingga kuartal I-2021.
Morgan Stanley membagi ke dalam empat grup negara AxJ. Grup pertama adalah Tiongkok. Negeri Tirai Bambu ini menjadi yang pertama terdampak covid-19 dan yang pertama pulih ekonominya pada kuartal III-2020. Kemudian grup dua yakni Filipina, Indonesia, dan India.
Riset tersebut memaparkan pemulihan ekonomi dari tiga negara ini menjadi tercepat kedua setelah Tiongkok, mengingat orientasi permintaan domestik dan struktural yang lebih kuat. Namun demikian, pemulihan ekonomi bagi tiga negara ini adalah jika covid-19 tidak memuncak pada kuartal II-2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
