Namun secara perlahan digitalisasi mulai mengambil peranan. Pemerintah Indonesia pun mulai berupaya mengembangkan ekonomi digital sejalan dengan potensi besar yang dimiliki. Beberapa pihak menilai ekonomi digital bisa menjadi di antara energi untuk memacu laju perekonomian di masa-masa mendatang.
Sekarang ini hal-hal yang menyangkut digital sudah masuk sangat dalam ke kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga aktivitas bisnis. Bahkan, industri e-commerce mulai tumbuh dan diperkirakan bisa menjadi salah satu pondasi dari kekuatan ekonomi. Kondisi itu sejalan dengan kian besarnya pembelian produk melalui e-commerce.
Pada 2016, Asosiasi E-commerce lndonesia mencatat 24,74 juta orang lndonesia membeli produk secara online (e-commerce buyers) atau sembilan persen dari total populasi. Pada 2017, transaksi ini diperkirakan meningkat sebesar 30 persen hingga 50 persen dari jumlah transaksi total sebesar USD5,6 juta di 2016. Ke depan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.
Sejumlah perusahaan yang bergerak di e-commerce pun marak bermunculan. Kondisi ini diperkuat dengan pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara di 2020 dengan menargetkan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis mencapai USD100 miliar, dan total nilai e-commerce sebesar USD130 miliar.
Perusahaan-perusahaan tersebut terbilang beragam dalam menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dengan platform online sebagai teknologi pendukungnya, bahkan bisa dikatakan unik. Produk dan jasa yang ditawarkan biasanya melingkupi sektor keuangan, sektor transportasi, hingga masuk ke industri makanan dan minuman.
Meski demikian, kondisi itu masih dibayangi oleh sejumlah persoalan seperti minimnya literasi digital di Indonesia, kenyamanan, hingga keamanan. Hal semacam ini perlu dicarikan jalan keluarnya dan diperlukan aturan tegas agar masyarakat berkontribusi atau diarahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di Tanah Air.
CBN, misalnya, pada akhir Oktober lalu turut melakukan literasi digital dengan meluncurkan 'CBN Digital Nation, yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mendukung literasi digital di Indonesia. Langkah ini merupakan semangat baru yang diusung dengan harapan mengajak seluruh masyarakat menyongsong kehidupan di era digital yang lebih baik.
Perkembangan zaman sekarang ini telah memberikan dorongan untuk semua lini bergerak maju, termasuk ekonomi digital. Bahkan, kondisi tersebut memunculkan masyarakat digital yang akhirnya industri jasa keuangan perlu mengoptimalkan potensi tersebut agar 'kue bisnis' tidak diambil oleh pihak asing.
Pengamat IT Heru Sutadi menyebut, masyarakat digital adalah mereka yang berselancar di dunia maya dan biasanya menggunakan komputer atau telepon pintar yang dimiliki. Adapun kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan lantaran ekonomi digital bisa memberikan dorongan lebih terhadap laju perekonomian Indonesia.
"Disampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 6-7 persen jika ekonomi digital ini tidak dimaksimalkan. Kontribusi ekonomi digital ini bisa sekitar 1,2 persen hingga 1,5 persen tambahannya terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap Heru.
Berdasarkan asumsi dasar makroekonomi di 2018, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp13.400 per USD, suku bunga SPN 5,2 persen, dan harga minyak mencapai USD48 per barel.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4 persen, ekonomi digital yang mulai tumbuh bisa dioptimalkan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi hal ini ditunjang dengan komposisi penduduk yang kini mulai melek teknologi.
Dengan populasi lebih dari 262 juta jiwa pada 2016, yang 51 persen atau 132,7 juta di antaranya merupakan pengguna internet, serta 40 persen atau 106 juta merupakan pengguna media sosial, lndonesia telah menjadi sebuah negara yang memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
"Tumbuhnya era ekonomi digital ditambah dengan pertumbuhan kelas menengah akan memberikan dorongan yang lebih kuat lagi bagi pertumbuhan ekonomi lndonesia. Ekonomi digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu fokus pemerintah lndonesia ke depan," kata Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melansir Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III- 2017 mencapai Rp3.502,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.551,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (yo-y) tumbuh 5,06 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,45 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,27 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh 3,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,32 persen, sedangkan dari sisi Pengeluaran pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,07 persen.
Meski pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi, namun banyak kalangan menilai pencapaian itu belum maksimal. Bahkan, menjadi persoalan ketika tingkat konsumsi melemah lantaran tingkat konsumsi selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak berharap pelemahan itu bisa tumbuh lebih maksimal.
Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu memperhatikan melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal III-2017 yang hanya 4,93 persen atau menurun dibandingkan dengan kuartal II-2017 dan kuartal III-2016. Pada kuartal II-2017, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,01 persen dan kuartal III-2016 tumbuh 4,95 persen.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati meminta pemerintah perlu mencermati pelemahan tingkat konsumsi rumah tangga. Pasalnya, tingkat konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlu ada upaya agar tingkat konsumsi bisa kembali menguat di masa-masa mendatang, dan ekonomi digital bisa menjadi solusi.
"Seolah-olah hanya turun 0,01 persen tapi lihat kontribusi konsumsi rumah tangga itu lebih dari 50 persen (terhadap pertumbuhan ekonomi). Jadi, penurunan itu signifikan sekali bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dominanya ada dua, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Enny, beberapa waktu lalu.
Peluang ekonomi digital dioptimalkan pemerintah dengan BPS mulai mengkaji potensi transaksi e-commerce sebagai indikator penyokong PDB. Dengan menggandeng Asosiasi E-commerce Indonesia, BPS menghitung lebih rinci kontribusi transaksi perdagangan elektronik yang saat ini berkisar 1-2 persen dari total transaksi perdagangan konvensional.
"Kita harus punya pegangan pasti berapa share-nya, jadi tidak sekadar dugaan. Memang sebelumnya ada perkiraan kontribusi 1-2 persen walaupun nilai transaksinya besar. Namun, BPS belum bisa memilah berapa share dari online. Paling penting ialah bagaimana pergerakan pattern produk yang dijual di online itu bergeser atau enggak," ujar Kepala BPS Suhariyanto.
Peluang yang dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi juga terlontar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk menjalankan digital ekonomi sesuai harapan.
Jokowi menyatakan Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Mengingat saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna di seluruh Tanah Air. Potensi tersebut dapat mendatangkan kesempatan baru bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pola bisnis sebelumnya dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Meski demikian, ia mengajak seluruh pemimpin negara untuk tetap waspada menghadapi perubahan digital ekonomi yang sangat cepat. Menurutnya digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.
"Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif," ujar Presiden Jokowi.
Namun langkah tersebut tidak mudah. Dibutuhkan pemikiran dan terobosan yang kreatif dari para pengambil kebijakan agar kebijakan tidak business as usual. Oleh karena itu, Indonesia mendorong APEC memastikan digital ekonomi berjalan sesuai dengan harapan.
"Saya mendorong APEC untuk turut memastikan bahwa digital ekonomi mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas," tutup Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
