Dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Week 2014, Jakarta, Rabu (5/11/2014), JK mengatakan dengan penurunan pertumbuhan ini masih banyak yang dapat dikerjakan di negara ini. "Itu yang penting kita hayati. Jangan hanya puas dengan seminar dan konferensi. Tapi harus puas dengan melakukan pekerjaan," ujarnya.
JK mengatakan, hal penting apabila terlalu sering dibicarakan akan menjadi tidak penting. Untuk itu, apa-apa yang dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus segera dikerjakan.
“Kita tahu pentingnya jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air. Ekonomi bergerak apabila itu (infrastruktur) berjalan. Kita sudah tahu apa yang diperlukan. Tidak perlu banyak seminar tinggal kita lakukan apa yang perlu dilakukan," kata dia.
Banyaknya kesulitan dan hambatan infrastruktur di Indonesia menurutnya merupakan peluang yang sangat baik bagi pengusaha. "Tanpa banyak infrastruktur yang dibangun dan jalanan yang rusak, ekonomi bisa tumbuh 5%. Kalau kita seperti Jepang dan Singapura yang sudah sempurna, sulit untuk tumbuh," tukasnya.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 7% menurut JK sangat mudah terjadi di Indonesia. "Artinya target kita mencapai itu lebih mudah kalau produktivitas dan iklim ekonomi dilakukan dengan baik, asalkan lebih banyak kerjanya dibanding seminarnya," cetus JK.
JK mengatakan akan mengajak pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan. Semua proyek infrastruktur yang secara bisnis menguntungkan akan ditawarkan kepada swasta untuk dikembangkan. Dan untuk infrastruktur yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tidak menguntungkan secara bisnis seperti pembangunan pelabuhan dan jalan akan dilakukan oleh pemerintah agar terjadi penyebaran pembangunan.
Salah satu yang menjadi fokus pengerjaan infrastruktur adalah penambahan kapasitas listrik nasional. "Kita targetkan selama lima tahun membangun 35 ribu megawatt (kapasitas listrik tambahan) dan butuh USD30 miliar. Kalau tidak, maka akan terjadi krisis listrik," ucap JK.
Masalah ketenagalistrikan di Indonesia selama ini antara lain terkait proses negosiasi yang terlalu lama, terutama dalam pengadaan lahan. "Semua terkatung-katung. (Pembebasan) Lahan mulai 1 Januari berlaku undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik," ujar JK.
Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur akan lebih mudah. "Asalkan jangan merugikan masyarakat. Tidak ada ganti rugi. Yang ada ganti untung," katanya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Indonesia masih tetap mengalami pertumbuhan ekonomi diatas 5% meskipun kondisi ekonomi global tidak terlalu menggembirakan. "Kita harus lebih berbenah di dalam negeri karena potensi (pertumbuhan ekonomi) Indonesia sangat besar dan butuh kerja keras untuk direalisasi," tutur Sofyan.
Sofyan mengatakan, investor masih percaya pada dan melihat potensi pertumbuhan ekonomi nasional untuk jangka panjang. "Pada kuartal I/2014 misalnya, investasi yang masuk Rp106 triliun tumbuh 14,6% dari periode sama tahun lalu. PMDN Rp34,6 triliun dan modal asing Rp72 triliun," tukasnya.
Iklim investasi Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru terbentuk beberapa hari ini menurutnya dapat segera mengatasi hambatan perekonomian. "Terjadi peningkatan pendapatan kapita masyarakat sebesar 13% sehingga pada tahun 2013 pendapatan masyarakat per kapita sebesar USD3475," ujarnya.
Namun, di balik pencapaian tersebut, lanjutnya, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui kerja nyata. Pemerintah, lanjut dia, sangat ingin menciptakan iklim perekonomian dan investasi yang sangat serius, seperti dengan melakukan realokasi subsidi dari yang tidak produktif dan tidak tepat sasaran kemudian diarahkan kepada sektor yang produktif.
Subsidi keseluruhan di sektor migas Rp715 triliun. Sedangkan kesehatan hanya 1/3 dari anggaran tersebut. Dengan realokasi tersebut, akan banyak infrastruktur yang dapat dibangun pemerintah.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengatakan harapan masyarakat sangat besar terhadap program-program pemerintah. "Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang saling berkait satu dengan yang lain dan tidak bisa ditangani dengan cara business as usual. Simpul pengurai masalah kompleksitas pembangunan nasional terkait pembangunan infrastruktur. Tapi dalam tiga tahun ini belum banyak berjalan. MP3EI yang dibiayai BUMN dan partisipasi swasta masih sangat rendah," kata dia.
Alokasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pun menurun dari Rp206 triliun di tahun 2014 menjadi Rp169 triliun di tahun 2015. "Kita perlu melihat sumber pendanaan nasional dan juga investasi asing," tukasnya.
SBS mengatakan dana pensiun dan asuransi global menurut Bank Dunia sebesar USD80 triliun dan baru digunakan 1% untuk pembangunan infrastruktur. "Kalau itu dikembangkan, maka negara berkembang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur," ucapnya.
SBS mendorong Indonesia agar masuk ke dalam ASEAN Infrastructure Investment Bank (AIIB) sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur di sektor maritim. ASEAN Infrastructure Investment Bank yang diprakarsai Tiongkok diikuti 9 dari 10 negara ASEAN. Namun sampai sekarang Indonesia belum bergabung. Padahal dapat untuk mendanai infrastruktur.
"Apabila Indonesia bergabung, maka dapat menjadi peluang untuk mengembangkan visi kemaritiman yang digagas oleh Presiden Jokowi," cetusnya.
SBS menambahkan, pemerintah diharapkan memiliki perhatian tinggi pada investasi swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Bank infrastruktur menurutnya dapat mendorong program pembangunan jalur sutra di ASEAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
