Ilustrasi. (FOTO: MI/Angga Yuniar)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Angga Yuniar)

Pertumbuhan Ekonomi dan Tahun Politik

Ekonomi analisa ekonomi
26 Desember 2018 10:08
KATA-KATA itu dituturkan penulis kenamaan asal Amerika Serikat (AS), Hellen Keller. Apabila diterjemahkan secara sederhana, dua kalimat itu memiliki arti, "Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan rasa percaya diri."
 
Bicara optimisme, tak ada yang salah apabila pertumbuhan ekonomi jadi pembahasan. Maklum, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), salah satu perkumpulan pengusaha kenamaan Tanah Air, baru saja merilis proyeksi ekonomi tahun depan.
 
Apindo diwakili sang ketua umum Hariyadi Sukamdani pada Rabu, 5 Desember 2018, menyampaikan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,2 persen. Perkiraan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan target pemerintah yang disetujui DPR dalam APBN 2019, yaitu 5,3 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apindo memandang pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan terdampak ketidakpastian perekonomian global. Misalnya, perang dagang antara dua negara adidaya, yaitu AS dan Tiongkok. Dari sisi dalam negeri, ada ketidakpastian seiring pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal itu membuat banyak pihak, tidak terkecuali kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Apindo, memilih bersikap wait and see.
 
Selain Apindo, beberapa lembaga pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah daripada target APBN 2019. Misalnya, CIMB Niaga yang memprediksi ekonomi hanya akan tumbuh 4,9 persen. Lalu, bagaimana menyikapi pertumbuhan ekonomi pada tahun politik?
 
2018 akan segera berakhir. Begitu banyak peristiwa-peristiwa penting di luar negeri dan dalam negeri, termasuk di sektor ekonomi, yang terjadi sepanjang tahun yang disebut tahun anjing tanah ini, mulai perang dagang dalam bentuk pengenaan tarif AS terhadap produk ekspor Tiongkok maupun sebaliknya, hingga Bank Indonesia (BI) yang mulai menaikkan suku bunga acuan dalam rapat Dewan Gubernur, Mei 2018.
 
Terlepas dari fakta-fakta di atas, dari sisi makroekonomi, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 dapat dikatakan tergolong positif. Sampai dengan kuartal III-2018, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,17 persen.
 
Realisasi itu bersumber dari pertumbuhan ekonomi kuartal I 5,06 persen, kuartal II 5,27 persen, dan kuartal III 5,17 persen. Apabila dikomparasi dengan target dalam APBN 5,3 persen, realisasi sampai dengan kuartal III memang lebih rendah. Akan tetapi, patut dicatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik ketimbang negara-negara emerging market. Ambil contoh ekonomi Turki mengalami kontraksi 1,1 persen pada kuartal III lalu sehingga rataan selama 2018 sebesar 0,4 persen.
 


 
Dari sisi global, dampak genderang perang dagang yang mulai ditabuh Presiden AS Donald Trump sejak awal Juli 2018 mulai terasa. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal III pun terkoreksi ke level 6,5 persen atau yang terlemah sejak 2009.
 
Dalam dunia yang semakin terkoneksi, perlambatan ekonomi 'Negeri Tirai Bambu' itu tentu dapat berimbas ke ekonomi Indonesia tahun depan. Komponen ekspor jelas akan terpengaruh sebagaimana gambaran dalam riset Bank UOB beberapa waktu lalu. UOB menilai perang dagang dua adidaya itu memengaruhi ekspor Indonesia yang sedang mengalami pemulihan dengan mencatatkan pertumbuhan tahunan 16,8 persen pada tahun lalu. Sementara itu, dalam kurun waktu 2013-2016, rataan ekspor Indonesia mengalami penurunan 6,5 persen.
 
Khusus untuk Tiongkok, ekspor Indonesia meroket hingga 37,28 persen hingga mencapai USD23,05 miliar. Komoditas andalan Indonesia masih tak jauh-jauh dari minyak kelapa sawit mentah alias CPO hingga karet.
 
Kesepakatan antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir November di Argentina, belum akan berarti apa-apa selama negosiasi tak selesai. Penangkapan CFO Huawei, Meng Wanzhou, di Kanada baru-baru ini malah semakin memperburuk situasi. Akhir dari perang dagang masih sumir.
 
Namun, selalu ada kesempatan di balik sebuah masalah. Situasi ini justru dapat dimanfaatkan pelaku usaha dengan menggenjot dan meningkatkan penetrasi ekspor komoditas ke AS maupun Tiongkok. Kementerian Perdagangan RI melaporkan, Indonesia di urutan ke-16 negara eksportir dengan nilai USD28,5 miliar, sedangkan di AS, Indonesia menempati posisi ke-19 negara eksportir dengan nilai USD1,12 miliar. Komoditas-komoditas yang dapat dikerek ekspornya antara lain CPO dan komoditas perikanan seperti ikan. Produk-produk usaha mikro kecil dan menengah juga dapat didorong agar meningkatkan ekspor.
 
Pada titik ini, pelaku usaha jelas membutuhkan insentif yang memadai sehingga peningkatan ekspor dapat terwujud. Insentif tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga akses pasar kepada pihak atau importir asal kedua negara.
 
Jaga Konsumsi
 
Mau tidak mau, harus diakui pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun depan bisa menghadirkan ketidakpastian. Hal ini wajar, apalagi masyarakat maupun dunia usaha harap-harap cemas, menanti apakah arah kebijakan akan berubah. Pada 17 April 2018, publik Indonesia akan memilih wakil rakyat sekaligus presiden dan wakil presiden 2019-2024. Arah kebijakan petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sang penantang Prabowo Subianto sangat dinantikan.
 
Terlepas dari pemilu, pemerintah perlu memastikan agar komponen konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Inflasi yang terkendali hingga berada di bawah 3,0 persen sejauh ini patut dipertahankan. Keputusan pemerintah yang menunda kenaikan BBM bersubsidi jenis solar beberapa waktu lalu, merupakan indikasi pemerintah tak ingin mengusik daya beli masyarakat. Pun kebijakan tak akan menaikkan tarif listrik.
 
Kendati begitu, kebijakan itu bukannya tanpa tantangan. Harga minyak dunia patut dicermati. Kesepakatan OPEC maupun negara-negara non-OPEC memangkas produksi telah mengerek harga minyak dunia. Bukan tidak mungkin tren itu masih akan berlanjut sampai tahun depan. Dalam batas tertentu, kemungkinan harga BBM bersubsidi dinaikkan tahun depan terbuka lebar. Hanya, momentumnya perlu dijaga agar konsumsi masyarakat tidak terdampak.
 
Di sisi lain, nilai tukar rupiah masih volatil. Tahun depan, APBN 2019 menargetkan nilai tukar berada pada level Rp15 ribu per dolar AS. Akan tetapi, langkah Bank Indonesia (BI) di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo yang ahead the curve dengan menaikkan bunga acuan berpotensi menguatkan rupiah.
 
Sejumlah kalangan bahkan memprediksi rupiah tahun depan dapat berada di bawah Rp14.500 per USD. Nilai tukar yang lebih rendah tentu akan menekan imported inflation. Di sisi lain imported inflation menjadi 'hantu' lantaran beberapa komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat harus dipenuhi melalui impor. Misalnya, kacang kedelai yang berasal dari AS.
 
Hal lain adalah konsumsi rumah tangga selalu menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun pemilu. Tahun depan, BI memperkirakan ekonomi tumbuh 5,1-5,5 persen salah satunya didorong komponen lembaga negara bukan rumah tangga.
 
Menutup tulisan ini, sudah seyogianya sikap optimisme perlu terus dirawat agar pencapaian demi pencapaian yang ditargetkan dapat terwujud. Semua harus berbekal harapan dan rasa percaya diri, seperti penuturan Keller. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan bukan sesuatu yang pasti. Semua bersifat dinamis sehingga perubahan mungkin terjadi. Intinya, pertumbuhan ekonomi haruslah berkualitas agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (Opini/Media Indonesia)
 
William Henley
Founder Indosterling Capital

 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif