Listrik
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)
PEMERINTAH berencana menyederhanakan kelompok pelanggan listrik menjadi empat kelompok saja. Tujuannya untuk mempermudah pelanggan agar tidak setiap kali membutuhkan tambahan listrik harus menaikkan daya.

Langkah ini terutama ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Rencana itu tentunya baik khususnya untuk mendorong masyarakat menjadi lebih produktif. Hanya, menjadi pengusaha itu tidak sekali jadi. Ada proses yang harus dilalui sebelum bisa berhasil.

Tidak sedikit pengusaha UMKM yang berhasil, tetapi banyak juga yang gagal dan tidak bisa melanjutkan kembali usaha mereka. Kalau sekarang muncul banyak pertanyaan atas rencana pemerintah, tentu itu bukan semata-mata disebabkan kecurigaan. Masyarakat ingin mengetahui dampak terhadap keuangan mereka.

Tarif dasar listrik setiap kelompok selama ini berbeda. Mereka khawatir apabila selama ini merupakan pelanggan 900 watt kemudian dikenai tarif dasar untuk kelompok 4.400 watt. Hal lain yang tentunya harus menjadi pertimbangan ialah jangan sampai tujuan yang semula dimaksudkan agar masyarakat lebih produktif justru membuat mereka menjadi konsumtif.

Kita punya pengalaman, ketika sumber daya itu tersedia berlebihan, orang cenderung menjadi boros. Lihat saja ketika kita masih memiliki minyak yang melimpah dan harganya murah. Untuk kegiatan yang bisa dilakukan dengan berjalan kaki pun, kita memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor.

Kemacetan yang terjadi di banyak tempat, salah satunya, disebabkan kita tidak pandai memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Dalam penggunaan listrik pun, kelemahan yang paling besar di kita ialah pada konservasi energi. Kita sering membiarkan lampu di rumah menyala sepanjang hari. Televisi menyala meski tidak ada yang menontonnya.

Kita tidak cukup disiplin untuk menghemat energi. Padahal, kalau setiap orang bisa menghemat listrik 1 watt saja, itu sama saja kita setiap hari membangun pembangkit listrik sebesar 250 Mw. Tiga tahun kita melakukan penghematan 1 watt sama dengan memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu Mw.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara khusus membentuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi karena penghematan merupakan kekuatan yang tidak kelihatan. Pepatah Inggris memang mengatakan, 'Frugality is the mother of investment'. Kunci terpenting dari investasi adalah sikap hemat.

Penekanan pada konservasi haruslah lebih kita tingkatkan dan galakkan. Langkah penyederhanaan pelanggan listrik jangan sampai berlawanan dengan upaya menghemat listrik. Apalagi ketika banyak pembangkit kita masih digerakkan energi yang berasal dari fosil.

Sekarang ini kita melihat harga minyak dunia sudah bergerak lagi ke atas. Harga minyak dunia sudah mendekati USD60 per barel. Angka itu sudah diperkirakan lembaga seperti McKinsey sejak akhir tahun lalu. Pada semester II-2017, harga minyak dunia akan mencapai USD60 per barel. Pemerintah memang sudah mengatakan harga bahan bakar minyak tidak akan dinaikkan sampai 2019.

Bagi Perusahaan Listrik Negara, tentu keputusan ini menguntungkan karena beban biaya energi menjadi tetap. Akan tetapi, bagi Pertamina, keputusan itu sebuah malapetaka, apalagi jika harga minyak dunia semakin membubung. Secara nasional, kondisi ini tentu merugikan. Kecuali kalau kita mampu meningkatkan produktivitas.

Harga BBM dan listrik yang rendah benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi yang lebih besar. Bukan hanya mendorong dunia usaha meningkatkan investasi, hal itu juga membuka lapangan pekerjaan dan membuat produk ekspor kita semakin kompetitif.

Kita menghargai sikap PLN untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat. Kebijakan itu harus dikaji dari berbagai sisi sebelum dilaksanakan agar dampak negatifnya bisa diminimalkan. Pada akhirnya kebijakan itu harus menguntungkan semua pihak dan sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai.

Kajian sosial penting untuk dilakukan, di samping persoalan teknis. Terlalu lama kita tidak menggunakan pakar sosiologi dalam merumuskan setiap kebijakan. Pada zaman Orde Baru, pemerintah melibatkan langsung ahli sosiologi seperti Prof Selo Soemardjan sebagai salah satu anggota tim perumus kebijakan ekonomi.

Pada akhirnya, Presiden yang akan menentukan penyederhanaan kelompok pelanggan listrik. Hal itu tentu harus membuat PLN lebih saksama melakukan kajian. Jangan sampai kelak menjadi bumerang kepada pemerintah karena kebijakan itu tidak menjadi aset, tetapi justru menjadi beban. (Media Indonesia)

Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group




(AHL)