Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Tantangan Ekonomi Jokowi-Amin

Ekonomi analisa ekonomi
24 April 2019 12:17
TAHAPAN terpenting Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsung pada 17 April 2019. Masyarakat yang memiliki hak suara telah menjatuhkan pilihan dalam memilih wakil rakyat mereka untuk mengabdi di DPR, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Yang tidak kalah penting tentunya memilih presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
 
Berdasarkan hasil hitung cepat alias quick count berbagai lembaga survei, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) unggul atas pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).
 
Sementara itu, menurut penghitungan KPU hingga 23 April pukul 16.44 WIB menujukkan Jokowi-Amin meraih 55,08 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandi mengumpulkan 44,92 persen dari total 20,39 persen suara yang sudah masuk. Namun, itu baru penghitungan suara sementara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU akan menetapkan hasil perolehan suara pasangan capres dan cawapres, perolehan suara parpol untuk DPR-RI, dan perolehan suara DPD-RI paling lama 35 hari setelah pemungutan suara.
 
Berkaca dari tren pilpres-pilpres sebelumnya, pengumuman oleh KPU tak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, kecuali ada faktor-faktor di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 
Jika demikian, ini akan menjadi kesempatan kedua bagi Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai presiden, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Lalu apa tantangan bagi pasangan Jokowi bersama Ma'ruf Amin, utamanya dari sisi ekonomi yang harus dituntaskan.
 
Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi
 
Demokrasi membutuhkan pemilu, begitu pun sebaliknya. Keduanya tak dapat dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Namun, ada variabel lain yang dapat terdampak kedua elemen itu, yakni pertumbuhan ekonomi.
 
Benarkah?
 
Gambarannya dapat disimak dalam pengantar penelitian yang dituliskan Sara Moricz dan Fredrik Sjoholm dari Department of Economics Lund University. Moricz dan Sjoholm menuliskan efek demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung berkorelasi positif sebab pemilu memungkinkan kelahiran pemimpin yang lebih baik, dilanjutkan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 
Pemerintahan Jokowi-JK akan berusia lima tahun pada 20 Oktober 2019. Berbagai pencapaian telah diraih dari sisi perekonomian. Namun, masih ada tantangan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menarget ekonomi dapat tumbuh rata-rata tujuh persen. Akan tetapi, sampai dengan akhir 2018, pertumbuhan ekonomi tercatat rata-rata 5,04 persen. Perinciannya ialah 4,88 persen (2015), kemudian 5,05 persen (2016), 5,07 persen, dan 5,17 persen (2018). Tahun ini, APBN 2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
 
Pemerintah memiliki beragam alasan di balik tak tercapainya target tersebut. Salah satu faktor yang sering kali disebut ialah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Mulai harga komoditas ekspor andalan Indonesia yang terus turun, stance kebijakan bank-bank sentral terkemuka dunia seperti The Federal Reserve Amerika Serikat yang terus berubah, hingga perang dagang antara AS-Tiongkok.
 
Begitu dilantik pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki tugas berat untuk mengerek pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen. Ini penting mengingat ekonomi yang tumbuh tinggi bakal berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan berbagai indikator kesejahteraan lainnya.
 
Resep untuk itu tidaklah sulit untuk dipraktikkan. Yang pertama dan utama tentu ialah terus-menerus menjaga inflasi. Sejauh ini, pemerintah sudah menujukkannya. Sebagai contoh pada tahun lalu, inflasi bertengger pada level 3,13 persen atau lebih rendah daripada target dalam APBN, yaitu 3,5 persen.
 
Ke depan, tantangan menjaga inflasi tak akan mudah sebab ada kemungkinan harga minyak di dalam negeri bakalan naik seiring meningkatnya harga emas hitam tersebut. Lalu apakah Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mengambil keputusan tidak populis dengan mengerek harga BBM? Sesuatu yang patut dinantikan.
 
Kemudian yang kedua ialah memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia diikuti dengan peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Tahun lalu, kemudahan berbisnis Indonesia yang dituangkan dalam laporan Ease of Doing Business masih berada di peringkat ke-73. Padahal, Jokowi menargetkan posisi ke-40.
 
Untuk itu, Jokowi-Amin harus membereskan regulasi demi regulasi yang menghambat investasi. Problem utama kerap kali hadir di level pemerintah daerah. Di titik ini, penting agar ada reward and punishment kepada daerah yang ramah maupun tak ramah investasi. Reward and punishment itu dapat dituangkan dalam kebijakan anggaran, dalam konteks ini ialah dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
 
Apabila investasi lancar bak air sungai nan jernih, dapat dipastikan kapasitas industri dalam negeri bisa meningkat. Berikan pula pemanis dalam wujud insentif-insentif, seperti tax holiday maupun tax allowance. Maju-mundur raksasa migas asal Arab Saudi, yaitu Saudi Aramco, berinvestasi di Tanah Air gara-gara ketidakpastian patut dijadikan pelajaran berharga.
 
Defisit Transaksi Berjalan
 
Pekerjaan rumah yang juga bakal menanti untuk dituntaskan Jokowi-Amin ialah defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Bank Indonesia (BI) melaporkan nilai CAD tahun lalu mencapai USD31 miliar atau setara dengan 2,98 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai itu merupakan yang tertinggi sejak 2014. Pada tahun politik ini, BI menargetkan CAD berada pada level 2,5 persen terhadap PDB.
 
Memperbaiki CAD memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, paling tidak, Joko Widodo sudah memiliki modal berupa pembangunan infrastruktur yang masif di dalam negeri selama 4,5 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur bukannya tanpa alasan. Sebagai contoh tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa bakal berimplikasi pada pertumbuhan manufaktur di Pulau Jawa.
 
Fakta menunjukkan, porsi manufaktur terhadap PDB terus menurun sejak 2011 hingga tahun lalu hanya mencapai 21,04 persen. Ini patut disayangkan mengingat mayoritas ekspor Indonesia masih dalam bentuk komoditas. Persentasenya sekitar 60 persen. Apabila struktur itu tak diperbaiki, penurunan harga komoditas yang dipicu ketidakpastian ekonomi dunia akan merongrong CAD.
 
Pemerintah Jokowi-JK pun telah membantah telah terjadi deindustrialisasi. Sesuatu yang dituduhkan Prabowo berulang kali, termasuk saat debat kelima pilpres 13 April 2019. Bantahan itu tidaklah cukup. Apabila memerintah kelak, Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus melanjutkan reformasi struktural via pembangunan infrastruktur besar-besaran yang sudah dimulai pada 2014 lalu.
 
Semua itu pun harus ditopang kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mumpuni. Fokus kepada program vokasi yang sudah dimulai harus diakselerasi. Kebutuhan industri dalam negeri terhadap SDM-SDM unggul tak bisa ditunda-tunda lagi. Intinya, jangan sampai CAD menjadi masalah berulang yang tak kunjung ada jalan keluarnya.
 
Apa yang terjadi tahun lalu, yang terjadi serupa tapi tak sama dengan 2013, merupakan pelajaran penting. CAD yang membengkak akan melukai nilai tukar rupiah. Efek berikutnya? Bisa runyam karena merembet ke mana-mana, dari kenaikan inflasi, penurunan daya beli, dan ujung-ujungnya kembali lagi ke pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sekali lagi selamat, Pak Jokowi, Pak Amin, semoga amanah. (Opini/Media Indonesia)
 
William Henley Founder Indosterling Group
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif