Tercatat, sebanyak 84,8% kesejahteraan di Rusia dipegang oleh 10% orang terkaya di sana. Sedangkan Turki sebesar 77,7%, Hongkong 77,5%, Indonesia 77,2%, dan Filipina 76%.
Menurut Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahma Iryanti, permasalahan ketimpangan pendapatan ini dapat diatasi dengan kemandirian ekonomi kerakyatan yang diusung dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo. "Visi dan misi Presiden tidak secara khusus menyebut cara untuk mengurangi ketimpangan, tapi menurut saya kemandirian ekonomi kerakyatan sudah sangat tepat," tukasnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (20/10/2014).
Kemandirian ekonomi kerakyatan dikatakan Rahma dapat memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi ketimpangan. Namun fokus presiden baru untuk menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dapat menjadi salah satu cara mewujudkan kerangka kerja yang utuh.
"Ke depan memang harus ada framework yang utuh yang khusus misalnya untuk mengurangi ketimpangan, tapi menurut saya kemandirian ekonomi kerakyatan tadi itu kuncinya di situ," ujar Rahma. Seperti dari dunia usaha, keinginan untuk memajukan usaha kecil dan mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan kecil menjadi salah satu contohnya.
Celah akses yang sering menyusahkan usaha kecil dan mikro diyakini Rahma dapat diatasi dengan menambah akses keuangan dari lembaga keuangan di daerah terpencil selain Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Itu harus diperhatikan," tuturnya.
Dia melanjutkan, ketimpangan pendapatan ini terjadi karena permasalahan yang saling kait-mengait. Ketimpangan ini tidak terjadi serta merta yang bisa dimulai dari ketidaktersediaan akses kesehatan, pendidikan, layanan dasar yang tidak setara begitu pula dengan kesempatan kerja yang tidak mendukung sehingga kerja asal adanya.
Selama ini dikatakan Rahma, pemerintah terus berusaha untuk mengurangi ketimpangan dengan berbagai program seperti mempercepat penurunan kemiskinan, wajib belajar 9 tahun untuk berpindah ke 12 tahun, sampai usaha Jaminan Kesehatan Negara (JKN). Baginya, ketimpangan pendapatan yang terjadi sekarang ini terlihat dari rasio gini yang meningkat mencapai 0,41% lebih karena pengeluaran konsumsi dari 40% pendapatan terendah mengalami perlambatan ketimbang 20% pendapatan tertinggi.
"Ketimpangan dari 40% pendapatan terendah datang dari pertanian, usaha mikro, yang memang jadi usaha dari program Jokowi," ucapnya. Dalam catatannya, jika pemerintah baru mau mengurangi ketimpangan dari kalangan masyarakat, pemerintah sebaiknya melihat porsi pendapatan rumah tangga saat ini yang mana 50% pendapatan rumah tangga berasal dari upah pekerja, 25% dari pertanian, dan 25% dari non pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
