Pertanyaannya kemudian kenapa Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kasus menggoreng saham? Bukankah hal ini sudah pernah terjadi seperti kasus Asuransi Jiwasraya yang menggoreng beberapa saham untuk menaikkan nilai aset pemiliknya di equity? Akankah hal ini sudah dipelajari pemerintah?
| baca juga: Bernard Arnault Jadi Orang Paling Kaya di Dunia, Bagaimana dengan Gautam Adani? |
Namun persoalan mendasar dari kasus Adani bisa jadi bukan semata aksi menggoreng saham melainkan karena tingginya kesenjangan sosial di India. Kapitalisasi pasar Adani Grup sebesar 4,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) India.
Hal ini tak aneh mengingat India merupakan salah satu negara dengan kesenjangan tinggi di dunia dengan koefisien gini ratio sebesar 35,91 persen (data stastista). Koefisien gini adalah cara suatu negara mengukur ketimpangan satu negara. Rasio kemiskinan di India sebesar 7,6 persen dari jumlah penduduk.
Kapitalisasi konglomerat Indonesia
Kasus Adani bisa jadi tak terlalu berdampak ke pasar saham sejauh ini karena tak ada konglomerat Indonesia yang kapitalisasi pasarnya sebesar kepemilikan Adani.Sebagai gambaran kapitalisasi pasar Bakrie Grup di sebesar Rp46,3 triliun atau memiliki 0,23 persen dari PDB Indonesia sebesar Rp19.588 triliun. Kemudian Lippo Grup memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp28 triliun dengan ratio 0,14 persen dari PDB. Market cap MNC Grup sebesar Rp82 triliun dengan ratio 0,41 persen dari PDB indonesia.
Singkatnya tak ada dominasi perusahaan Indonesia di pasar modal sebesar yang dilakukan Adani. Koefisien gini Indonesia juga masih jauh dengan sebesar 38,33 persen. Kemiskinan Indonesia mencapai 10,1 persen dari jumlah penduduk.
Namun data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Bayangkan jika orang kaya itu menanamkan investasi di pasar modal seperti yang dilakukan Adani Group, seberapa jauh riskannya pasar modal jika sahamnya jatuh?
Persoalan dari ekonomi Indonesia memang umum terjadi di negara berkembang. Ketimpangan di negara berkembang biasanya terjadi karena kurangnya efektivitas dana perlindungan sosial dan persaingan sehat di iklim bisnis. Ketika itu terjadi maka tugas negara mengubah struktur ekonomi menjadi lebih terbuka menjadi tugas utama.
Penurunan tingkat kemiskinan
Ekonom senior Emil Salim menjelaskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan memerlukan keterlibatan dari semua masyarakat. Dia menegaskan pentingnya program pembangunan Indonesia bertumpu pada ekonomi, sosial, dan lingkungan yang setara.Namun persoalan lain dari upaya menghapus kemiskinan datang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyatakan serapan pekerja dari investasi semakin mengecil dalam sepuluh tahun terakhir.
Pada 2022 saja investasi sebesar Rp1.207 triliun hanya menyerap 1.305.001 tenaga kerja. Angka ini bahkan menciut dari realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun yang berhasil menyerap 1.176.323 pekerja di 2017. Turunya serapan investasi karena investasi di sektor padat karya yang dalam tren menurun.
Sementara itu, jumlah populasi indonesia semakin meningkat dengan kenaikan sebesar dalam 10 tahun terakhir dari 253 juta penduduk menjadi 275 juta penduduk pada 2022 atau naik 8,6 persen. Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh 94 persen dari Rp36,5 juta pada 2013 menjadi Rp71 juta pada 2022 bisa tak berkualitas baik jika ketimpangan masih tinggi.
Masalah ketimpangan menjadi tugas tak mudah karena Indonesia dituntut menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 5,7 persen hingga 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mencegah middle income trap.
Ini membuat semakin sulit karena mengubah kenaikan PDB membutuhkan banyak investasi, daya saing ekspor, literasi keuangan serta kenaikan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Formula industri yang tadinya mengandalkan komoditas sebagai penopang ekspor bisa diubah. Kemudian investasi masyarakat dihantui dengan investasi bodong dengan literasi masyarakat yang rendah. Produktivitas pekerja indonesia baru sebesar USD13,1 per jam atau hanya mencapai urutan 107 dari 185 negara menurut data dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada Januari 2022.
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia mencapai visi Indonesia emas pada 2045 di tengah potensi ketimpangan sosial yang masih tinggi?
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
