Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo. FOTO: MI/Panca Syurkani.
Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo. FOTO: MI/Panca Syurkani.

Kepentingan Nasional

Ekonomi analisa ekonomi
Media Indonesia • 12 November 2019 14:16
MENARIK ucapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai rencana pengembangan infrastruktur global yang diinisiasi oleh AS, Australia, dan Jepang. Indonesia menyambut baik dan akan ikut terlibat sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan investasi di sini.
 
Kita memang negara yang tidak terikat kepada blok tertentu. Sejak dulu prinsip politik yang kita anut ialah bebas dan aktif. Kita akan ikut serta kepada semua inisiatif yang baik dan bisa memberikan manfaat kepada bangsa kita serta juga bangsa-bangsa dunia. Kepentingan nasional menjadi pegangan dalam setiap langkah yang kita ambil.
 
Pertarungan perebutan hegemoni antara AS dan Tiongkok memang semakin menarik untuk diperhatikan. Tiongkok hadir lebih dulu dengan inisiatif membangun kembali Jalur Sutra. Anggaran khusus untuk membangun jalur infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Asia, dan Afrika disediakan dengan jumlah yang luar biasa.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan kekayaan yang dimiliki, Tiongkok sudah menjadi raksasa besar yang bisa melakukan apa saja dan kini bahkan mengancam hegemoni AS. Apalagi keputusan yang mereka ambil tidak pernah berlama-lama. Tidak usah heran jalur kereta sepanjang 12 ribu kilometer untuk mengangkut berbagai produk mereka sudah terbentang sampai Inggris.
 
Kembali kepada tujuan besar kita untuk bisa menarik investasi, pekerjaan rumah kita tidak terletak pada inisiatif yang digagas AS atau Tiongkok, tetapi pada diri kita sendiri. Orang enggan untuk menanamkan modal ke Indonesia karena tingginya ketidakpastian. Termasuk para pejabat kita yang tidak piawai dalam berkomunikasi.
 
Misalnya tentang rencana pemindahan ibu kota. Ketika ditanya tentang lahan yang sekarang sudah dikuasai swasta, pejabat kita dengan enteng mengatakan, karena itu lahan milik negara maka nanti kita akan ambil alih. Bagi pengusaha, kata 'ambil alih' itu sangatlah menakutkan karena tiba-tiba saja bisnis mereka diambil oleh negara.
 
Sebenarnya ada bahasa yang lebih baik dipergunakan. Pemerintah akan membicarakan dengan para pengusaha yang sudah mengembangkan usaha mereka di sana. Kalau memang perlu relokasi, pemerintah akan mengganti dengan lahan di tempat lain.
 
Banyak pejabat sekarang ini lebih mendahulukan hasil daripada proses. Padahal proses dan hasil merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indorama, misalnya, dengan enteng dikatakan, nanti perusahaan itu kita BUMN-kan saja.
 
Memang, ada perselisihan yang tidak kunjung tuntas di perusahaan tersebut. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa begitu saja melakukan pengambilalihan kepemilikan. Pihak yang berselisih harus membawa persoalan ke ranah hukum dan biarkan penegak hukum yang memutuskan.
 
Sikap bersahabat itulah yang perlu kita perbaiki kalau kita ingin menarik investasi. Hal itu karena seorang pengusaha harus berpikir 10 tahun sampai 20 tahun ke depan kalau mau menanamkan modalnya. Mereka membutuhkan kepastian jangka panjang karena sekali investasi dilakukan, tidak mungkin begitu saja tarik kembali.
 
Mengapa sekarang ini investasi portofolio lebih besar daripada investasi langsung. Salah satu penyebabnya ialah mereka takut akan masa depan. Dengan investasi portofolio, mereka bisa kapan saja melepas kepemilikan saham dan keluar dari Indonesia.
 
Belum lagi soal kepastian dalam pengurusan perizinan, dari pengurusan izin administrasi sampai berkaitan dengan pendirian pabrik waktunya lama. Belum lagi seperti kasus di Bekasi, yang banyak pungutan tidak jelas. Untuk kegiatan di desa saja pengusaha diminta untuk memberikan sumbangan.
 
Kalau pengusaha nasional, mereka sudah paham dengan berbagai sumbangan. Akan tetapi, kalau perusahaan asing, mereka tidak tahu bagaimana harus membukukannya di keuangan perusahaan. Padahal, tata kelola perusahaan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, dan itu tidak mengenal pengeluaran yang tidak jelas nomenklaturnya.
 
Pertanyaannya, sampai kapan ketidakjelasan ini bisa kita selesaikan? Ataukah kita akan terus biarkan sebagai bagian dari model berbisnis di Indonesia? Sepanjang kita tidak mampu melakukan perbaikan, jangan harap investasi akan datang ke sini.
 
Terasa ironis di tengah keinginan untuk menarik investasi, kita tidak berdaya dengan kondisi yang harus kita hadapi. Inilah tantangan sesungguhnya yang harus kita bisa jawab. Kalau tidak maka tidak mungkin kita membuka lapangan pekerjaan bagi begitu banyak sarjana yang lulus setiap tahun. (Podium)
 
Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif