Rupiah Melemah, Terus Kenapa?
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
RUPIAH secara harafiah memang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Lebih jauh lagi, pergerakan mata uang Garuda ini menjadi cerminan fundamental ekonomi Indonesia di mata dunia. Karenanya, menjaga rupiah tetap stabil adalah sebuah keharusan.

Kapan rupiah menjadi lemah? Ketika dolar Amerika Serikat (USD) menguat alias berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya. Sebaliknya, rupiah akan merekah ketika mata uang negara Paman Sam tersebut kembali merantau ke Indonesia.

Artinya, rupiah sangat bergantung pada jatuh bangun dolar AS karena ia menjadi mata uang paling terpercaya di berbagai belahan dunia. Suka tidak suka, Indonesia dan hampir semua negara di dunia sudah terkena dampak 'The Dollar Trap'.

Jika dilihat selama setahun belakangan, rupiah sedang jatuh sakit hingga tercekik ke level Rp14.957 per USD. Angka ini terlemah pascakrisis keuangan yang melanda Asia Tenggara pada 1998 silam.

Rupiah sakit karena diserang 'badai yang sempurna' (perfect storm). Begitu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengibaratkan hantaman global terhadap mata uang Indonesia.

Dimulai dengan perbaikan ekonomi AS yang membuat Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya demi menghindari overhead.

The Fed pun berencana menaikkan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak empat kali tahun ini, dua di antaranya sudah direalisasikan. Tahun depan, The Fed akan kembali menaikkan FFR sebanyak tiga kali lagi.

Walah dalah, rencana itu menimbulkan 'kegaduhan' di pasar saham. Investor global pun tergiur lalu menarik kembali dananya dari negara-negara berkembang. Dolar akhirnya dibawa pulang karena instrumen investasi di AS dianggap lebih menguntungkan dengan imbal hasil yang lebih tinggi.




Tentu mata uang Indonesia dan negara berkembang lainnya menjadi terdampak karena ketersediaan dolar berkurang sedangkan dolar dibutuhkan untuk kegiatan ekspor-impor. Apalagi lebih dari 50 persen dana investasi di Indonesia dimiliki oleh orang-orang asing.

Di sisi lain, pasar saham juga digempur isu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Perang tarif bea masuk ini memicu kekhawatiran para investor sehingga mereka keluar dari lantai bursa. Hal ini diperparah dengan krisis ekonomi di negara-negara emerging markets seperti Argentina, Venezuela, dan Turki.

Investor asing pun semakin agresif melepas sahamnya hingga arus modal keluar (capital outflow) yang begitu deras membuat nilai tukar rupiah semakin tertekan. Selain Indonesia, masih ada 26 negara lain yang mata uangnya terperosok parah, seperti Argentina 109 persen, Turki 75 persen, Afrika Selatan 25 persen, Rusia 19 persen, Brasil 26 persen, dan India 12 persen.

Jika diurutkan, Indonesia berada pada ranking 27 dari mata uang yang melemah atau hanya terdampak turun sebesar 11 persen. Beruntung, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat sehingga ibu pertiwi tak harus mengalami krisis keuangan seperti Turki dan Argentina.

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, pemerintah seolah menyalahkan faktor eksternal atas pelemahan nilai tukar rupiah. Padahal faktor internal seperti belum optimalnya sektor ekspor dan pariwisata turut membebani gerak rupiah terhadap dolar AS.

Apalagi Indonesia begitu bergantung pada produk impor semisal bahan baku dan barang modal. Dengan kata lain, harga barang yang mengandung komponen impor seperti BBM, kendaraan bermotor, barang elektronik, obat-obatan, kosmetik, produk tekstil, makanan dan minuman bisa lebih mahal.

"Di dalam negeri kita tak pernah menggenjot faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pungutan nilai tukar seperti ekspor atau segala sesuatu yang menghasilkan devisa seperti pariwisata," ungkap Eko saat dihubungi Medcom.id.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengakui adanya kenaikan harga beberapa produk ritel sebesar 3-6 persen, khususnya produk-produk yang diimpor secara utuh, seperti barang elektronik.

"Misal, barang elektronik yang tidak diproduksi di sini, atau kalau langsung produknya itu handphone," ujarnya.

Jika nantinya rupiah terus melemah, bahkan industri makanan-minuman serta industri tekstil semakin kewalahan. Mereka tak lagi bisa mengandalkan efesiensi perusahaan. Artinya, para pengusaha terpaksa melakukan penyesuaian harga.

Misdar, pengusaha tempe di kawasan Margahayu, Bekasi, mengatakan depresiasi Rupiah sudah terasa dalam beberapa waktu terakhir. Karena kedelai merupakan bahan baku impor, harganya pun naik dari Rp680 ribu per kuintal menjadi Rp765 ribu per kuintal.

Ia pun menghadapi dua pilihan agar usahanya tetap berjalan yaitu, menaikkan harga kedelai dengan ukuran yang bervariasi atau mengurangi ukuran tempe. Kini pendapatan bersih Misdar pun menurun dari Rp3 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

"Kalau kacang kedelai naik, saya bingung bagaimana menaikkan harga jualnya. Khawatir pelanggan kabur," kata Misdar di pabrik tempenya di Margahayu.

Keluhan senada disampaikan Waytuni, 43, pengusaha tempe. Bukan hanya kedelai, harga plastik pun naik. Kata Waytuni, ia menggunakan plastik untuk mengemas tempe. Sedianya, harga plastik hanya Rp29 ribu per kilogram tapi kini naik menjadi Rp32 ribu per kg.

"Kalau bisa kacang dan bahan lainnya jangan naik harganya, tetap normal saja," harap Waytuni.




Lantas perlukah Indonesia khawatir dengan anjloknya nilai tukar?

Sejumlah ekonom menilai kekhawatiran berlebihan terhadap anjloknya rupiah sesungguhnya tidak diperlukan. Apalagi kecemasan tersebut diarahkan pada krisis moneter 1998. Pasalnya, dari segala indikator ekonomi politik pada 1998 dengan 2018 sangat jauh berbeda. Kala itu, ekonomi tumbuh negatif, yakni -13,1 persen sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,2 persen.

Belum lagi dari sisi rentang pelemahan nilai tukar, tingkat inflasi terjaga di bawah 3,2 persen, cadangan devisa di atas Rp100 triliun, rasio utang berada di bawah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), semua menunjukkan kondisi yang masih aman.

Namun kecemasan sudah sewajarnya dirasakan pasar keuangan lantaran investor mengambil sikap panik lewat ekspektasi. Sikap ini didasarkan pada pelaku pasar yang belum melihat kebijakan yang jelas dalam mengurangi dampak pelemahan rupiah. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) keok hingga 3,75 persen saat nilai tukar mendekati level Rp15.000 per USD.

"Tidak harus khawatir tapi waspada. Jangan melihat perkembangan rupiah  ke arah 1998," kata Wakil Direktur Indef.

Demi mengurangi tekanan rupiah dan mengelola ekspektasi pasar maka masyarakat semestinya tak cuma mengandalkan kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun para pengusaha.

Secara sederhana masyarakat bisa membantu pemerintah dengan membeli produk lokal atau buatan dalam negeri. Upaya ini tak cuma membantu menyelamatkan rupiah tetapi juga mendorong ekonomi dalam negeri.

Selanjutnya, masyarakat bisa menunda membeli barang-barang elektronik maupun mengalihkan keinginan jalan-jalan ke luar negeri dengan berwisata di dalam negeri saja. Hal ini tentu akan mengurangi penggunaan dolar sekaligus menggenjot potensi wisata dan ekonomi daerah.

Terkait gerakan menukar dolar ke rupiah disebut begitu menarik secara moral tapi tidak akan berdampak signifikan. Pasalnya, jumlah dolar yang disimpan oleh masyarakat tidak sebanyak rupiah.

"Efek juga akan meningkatkan potensi ekonomi daerah. Sebenarnya yang menyimpan uang di bantal kalau dikumpulkan seluruh money changer itu sangat sedikit. Jadi bagus juga sebagai gerakan moral tapi kalau pakai proporsi enggak bakal besar banget kalau konteksnya terkait rupiah," tutur Eko.

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Doddy Zulverdi menilai gaya hidup yang cenderung memanfatkan produk impor secara berlebihan bakal menguras cadangan devisa negara. Kondisi ini akan memperparah pelemahan nilai tukar rupiah.

"Intinya, tolong berbagai pihak masyarakat membantu mencoba mengurangi dominasi dolar," ucap Dodi pada Senin, 10 September 2018.

Jurus Pemerintah Menjaga Rupiah

Pemerintah telah menjalankan sederet kebijakan demi menekan impor dan mereduksi penggunaan mata uang dolar AS. Strategi ini diibaratkan sebagai pil pahit bagi pemerintah lantaran mesti mengorbankan banyak rencana penting termasuk pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah terpaksa menunda sebagian proyek strategis nasional untuk menghemat anggaran. Termasuk menunda program listrik 35 ribu megawatt demi menghemat beban impor antara USD8 miliar-USD10 miliar.

Selanjutnya, pemerintah berupaya menekan impor dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya mewajibkan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) guna menghemat devisa hingga USD2 miliar. Lalu menaikkan pajak penghasilan (PPh) untuk impor 1.147 jenis barang dengan tujuan menekan defisit hingga USD6 miliar.

"Nah, itu cara kita mengerem impor secara tidak langsung," kata Ani dalam program Prime Talk di Metro TV, Kamis, 5 September 2018.

Nah, pembatasan impor barang-barang tersebut dipastikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak akan membuat industri dalam negeri ambruk. Bahkan strategi penaikan pajak barang impor juga tak bakal membuat Indonesia berisiko terkena gugatan perdagangan di forum Organisasi Dunia (WTO).

"Minimal ada substitusi produk lokalnya. Kalau tidak ada berarti barang itu tidak diperlukan banyak  orang," kata Menperin.




Langkah berikutnya ialah mewajibkan semua ekspor tambang memakai skema letter of credit (L/C) menyimpan devisa hasil ekspor tambang di dalam negeri atau pada  bank milik pemerintah di luar negeri guna menahan likuiditas dolar di dalam negeri untuk memperkuat devisa. Kekurangannya, ada potensi kenaikan biaya pada pengusaha.

Sementara itu, di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) terus melakukan penyesuaian suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate terhadap suku bunga bank sentral AS (The Fed). Bank sentral juga fokus mengurangi jumlah rupiah di pasar. Karena, saat jumlah rupiah terbatas atau langka, maka nilainya menguat.

Caranya, BI menggelontorkan dana sebesar Rp11,9 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder (pasar modal). Pembelian SBN ini bisa menarik peredaran rupiah yang beredar di masyarakat.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rangkaian strategi yang ditempuh bank sentral dan pemerintah bisa menekan defisit neraca transaksi berjalan hingga di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Kamis dan Jumat pekan lalu maupun Senin dan Selasa kemarin, kami beli SBN. Jumat kami beli SBN Rp4,1 triliun yang dijual asing. Kamis kami beli Rp3 triliun. Senin kami beli Rp3 triliun. Kemarin (Selasa), kami beli Rp1,8 triliun," kata Perry.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id