Blue Sukuk, Menuju Pembangunan Laut yang Berkelanjutan
Ilustrasi (MI/ATET DWI PRAMADIA)
TAHUN 2018 merupakan tahun yang istimewa bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan 2018 menandai 10 tahun kelahiran dua Undang-Undang (UU) penting dalam perkembangan industri keuangan syariah nasional, yakni UU No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan UU yang sama, pada 2008 juga pertama kali terbit SBSN atau sukuk negara Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Merayakan satu dasawarsa penerbitan sukuk negara, pemerintah melalui publikasi APBN Kita edisi Agustus 2018 mengetengahkan sejumlah capaian dari penerbitan sukuk negara. Salah satu yang menarik dan terbaru adalah keberhasilan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk atau sukuk hijau negara pada awal 2018.

Bersamaan dengan penerbitan green bond atau obligasi hijau, pemerintah berkomitmen untuk menjadi pelopor pembiayaan proyek pembangunan berwawasan lingkungan melalui penerbitan sovereign green sukuk. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan dana dari penerbitan green sukuk, salah satunya untuk pembangunan Taman Nasional di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penerbitan sovereign green sukuk ini membawa sejumlah manfaat bagi perkembangan keuangan syariah di tanah air. Pertama, tentu saja diversifikasi instrumen sukuk yang semakin meluas. Penerbitan green sukuk menjadikan instrumen ini tidak hanya memiliki nilai dari sisi kepatuhan syariah saja namun juga mengakomodasi Socially Responsible Investment (SRI) khususnya pada investasi yang berwawasan lingkungan.

Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, pasar sukuk Indonesia, khususnya sukuk pemerintah dapat menggaet segmen investor yang lebih besar. Green sukuk yang diterbitkan pemerintah ini merupakan sukuk yang ditawarkan pada skala global. Artinya dapat menyasar investor dari seluruh dunia.

Hal ini telah tampak dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut bahwa dari target USD3 miliar pendanaan, pemerintah mendapatkan USD7,2 miliar dengan rincian USD3 miliar pada tenor lima tahun dan USD4,2 miliar pada tenor 10 tahun. Hal ini menunjukkan minat besar investor untuk berinvestasi pada green sukuk pemerintah.

Ketiga, adanya harapan dalam jangka panjang bahwa pembiayaan melalui green sukuk dapat mewujudkan capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs sebagai visi pembangunan global pada 2030 memiliki sejumlah target ambisius, di antaranya adalah target nomor 13, penanggulangan perubahan iklim dan dampaknya, serta target nomor 15, konservasi ekosistem darat seperti hutan. Penerbitan Green Sukuk menunjukkan komitmen pemerintah untuk membiayai proyek berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara luas, termasuk para investor global.

Berkaitan dengan target SDGs di atas, ada satu target yang tidak kalah ambisius di dalam SDGs. Target nomor 14 berbunyi “Konservasi dan Penggunaan Berkelanjutan dari Sumber Daya Laut dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan”. Ekosistem di bumi secara garis besar dapat dibagi dua, yakni daratan dan perairan, secara khusus laut.

Lautan menutupi daearah yang luasnya sekitar dua pertiga dari seluruh luas permukaan bumi. Lautan juga menyediakan sarana bagi transportasi dan perdagangan domestik dan internasional, sumber daya hayati yang kaya untuk menjadi sumber makanan bagi manusia (seperti ikan), mencegah bencana (seperti karang besar), tujuan pariwisata (Bunaken dan lainnya) hingga sumber energi (minyak dan gas serta energi ombak laut).

Namun demikian, perhatian umat manusia masih terbilang sedikit bagi keberlangsungan ekosistem laut. Hal ini tampak dari tingkat polutan yang masif di laut maupun pesisir, baik berbentuk padat (sampah plastik) maupun cair (tumpahan minyak), perburuan ikan secara liar hingga berujung pada matinya spesies ikan di laut, tingkat kesejahteraan nelayan yang minim dan sering termarginalkan dalam pembangunan seperti dalam isu reklamasi dan lainnya.

Selain itu, potensi bencana dari laut khususnya tsunami seringkali menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit, khususnya bagi masyarakat pesisir. Hal ini belum termasuk isu sengketa perbatasan laut dan perompakan yang masih terjadi di seluruh dunia.

Urgensi peran laut yang vital bagi pembangunan global mendorong diselenggarakannya Our Ocean Conference (OOC), sebuah konferensi global bidang kelautan yang pada 29-30 Oktober lalu merupakan penyelenggaraan kelima. Indonesia menjadi tuan rumah pada konferensi kali ini dengan enam topik sebagai arah aksi utama dan komitmen global, yaitu: Area Perlindungan Laut; Perubahan Iklim; Perikanan Berkelanjutan; Polusi Laut; Ekonomi Biru Berkelanjutan; Keamanan Laut.

Di antara topik-topik di atas, topik mengenai perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru berkelanjutan berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. Tanpa adanya perencanaan dan tata kelola yang baik, dikhawatirkan sumber daya laut yang menyediakan makanan bagi banyak masyarakat dan pendapatan bagi masyarakat, khususnya nelayan dapat menjadi habis dan tidak lagi bisa dinikmati generasi mendatang. Hal ini tentunya membutuhkan pembiayaan tidak sedikit karena dibutuhkan pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan, kegiatan aksi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak dapat mengulang prestasinya dengan menjadi negara pertama untuk menerbitkan obligasi biru atau sovereign blue bond karena seychelles, negara kepulauan di Samudera Hindia pada Oktober 2018 telah menerbitkan blue bond untuk membiayai proyek konservasi ekosistem lumba-luma di lautan negara tersebut.

Akan tetapi, Indonesia dapat menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign blue sukuk atau sukuk biru negara mengingat hingga saat ini belum ada negara yang menerbitkan blue sukuk. Berkaca pada kesuksesan green sukuk, pemerintah dapat memperkuat basis pembiayaan pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan melalui penerbitan blue sukuk.

Hal ini jika dapat direalisasikan merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bersamaan dengan penguatan industri keuangan syariah di Tanah Air dan global di tengah momentum satu dasawarsa sukuk negara.

Imam Wahyudi Indrawan
Pengurus MES DKI Jakarta & Master of Economics, International Islamic University Malaysia




(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id