Impor Demi Ketahanan Pangan
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
PANGAN merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Tanpa pangan yang cukup, dipastikan stabilitas nasional terancam akibat timbulnya gejolak sosial dan politik. Itulah kenapa ketahanan pangan seringkali menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa.

Sebagai negara agraris dengan lahan pertanian subur dan luas, Indonesia rupanya masih dihadapkan pada persoalan ketahanan pangan. Pada 2015, peringkat ketahanan pangan Indonesia berada di bawah Vietnam. Untuk itu, kenginan mencapai kedaulatan pangan atau minimal swasembada pangan masih menjadi cita-cita pemerintah. Apalagi kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa.

Demi mencukupi kebutuhan pangan tersebut, pemerintah mau tak mau menggunakan kebijakan impor. Instrumen jangka pendek ini sering dianggap sebagai indikator rendahnya kedaulatan pangan. Hal ini dikarenakan tingkat kedaulatan pangan masih diukur berdasarkan kemampuan swasembada.

Padahal impor komoditi pangan sudah mulai dilakukan sejak Orde Lama. Bedanya, kegiatan impor komoditi pangan di era Soekarno lebih banyak dikuasai oleh negara melalui peran Perum Bulog. Sementara pada Orde Baru, beberapa jenis komoditi diserahkan kepada pihak swasta sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pada era reformasi, kegiatan impor konsumsi juga tak jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Sebagian penugasan diberikan kepada Bulog, sebagian lagi diserahkan kepada swasta. Adapun impor konsumsi oleh pemerintah dipenuhi dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, India, Australia, Pakistan, Madagaskar dan lainnya.

Sementara itu, tren impor pangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, total impor tujuh komoditas pangan yakni beras, jagung, gandum, ubi kayu, bawang putih, kedelai, dan gula tebu meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 25,4 juta ton pada 2017.

Begitu pula dengan volume impor beras. Pemerintah tercatat melalukan impor senilai Rp16,6 triliun dengan volume 2,90 juta ton sepanjang 2014-2017. Selanjutnya,  Indonesia kembali melakukan impor dengan volume 1 juta ton beras tahun ini. Kenaikan jumlah volume impor pangan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Sebab itu impor tetap dilakukan guna menutupi kekurangan pasokan beras sekaligus menjaga lonjakan harga di pasaran. Harapannya stabilitas harga dapat terjadi dan tidak memberikan beban kepada masyarakat.

Namun demikian image impor beras terkesan negatif bagi kementerian teknis. Padahal impor tak melulu refleksi dari kegagalan panen dalam negeri. Terbukti dari data produksi beras nasional yang masih overestimated atau rata-rata di atas 17 persen.




Anggota Kelompok Dewan Ketahanan Pangan Khudori memandang kegiatan impor sebagai sebuah ironi. Hal ini berawal dari kesulitan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan secara maksimal terhadap beras lokal akibat berbagai perubahan kebijakan.

Pertama tingkat harga beli Bulog lebih rendah dari harga pasar, di mana harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani rata-rata Rp5.000 sementara ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hanya sebesar Rp3.700. Selanjutnya, prospek produksi di luar perkiraan dan terjadi perubahan drastis terkait kebijakan beras bersubsidi, dari raskin/rastra menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Enggak ada masalah diproduksi tapi kebijakan yang buat Bulog tidak bisa melakukan penyerapan maksimal," ungkap Khudori saat ditemui Medcom.id.

Sebagai contoh, tahun ini Bulog ditargetkan dapat menyerap 2,7 juta ton beras lokal tapi realisasi serapan di semester pertama baru mencapai 0,9 juta ton atau hanya 33,3 persen dari target. Semestinya realisasi serapan Bulog sudah 1,8 juta ton bila masa panen besar pada awal tahun tidak terlewat.

Dengan pencapaian tersebut, peluang untuk menyerap lebih tinggi pada paruh kedua juga semakin kecil. Sebab itu, penjaga stabilitator pangan ini tidak punya cara lain selain impor untuk mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di  awal 2019. Adapun total stok CPB sebanyak 1,5 juta ton meliputi, 900 ribu ton pengadaan dalam negeri, 150 ribu ton beras komersial, dan 450 ribu ton pengadaan luar negeri atau impor.

Meski begitu, keran impor beras medium dengan volume satu juta ton ditambah penurunan target pengadaan beras menjadi 2,7 ton masih dianggap belum cukup untuk menunjang persiapan cadangan beras pada musim paceklik tahun depan.

Beban Perum Bulog Semakin Berat

Penugasan impor beras tahap II dengan volume 500 ribu ton kembali ditaruh di pundak Perum Bulog. Beras tersebut telah ditargetkan masuk ke Indonesia pada periode April-Juli 2018. Tugas impor ini bukan lah yang pertama karena sebelumnya Bulog sudah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam, India dan Pakistan. Memang Bulog memiliki dana kas internal sebesar Rp9,8 triliun untuk melakukan importasi beras.

Namun penjaga stabilitator pangan ini harus menanggung kenaikan harga jual beras di pasar dunia akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Diketahui nilai tukar rupiah masih direntang Rp13.900-Rp14.000 per USD sejak beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), rata-rata harga beras Vietnam pada 2017 sekitar USD345 per ton naik menjadi USD426 per ton. Sementara  harga beras Thailand juga naik dari sebesar USD382 per ton menjadi USD480 per ton.

Jika Bulog mengimpor sebanyak 250 ribu ton beras dari Vietnam dan 250 ribu ton lainnya dari Thailand, maka setidaknya Bulog akan merogoh kocek sekitar Rp3 triliun. Namun bila importasi beras 500 ribu ton menggunakan harga normal beras dunia ditambah kurs rupiah Rp13.400 per USD, maka Bulog hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp2,3 triliun.

Direktur Pengadaan Bulog Andrianto membenarkan dampak pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS akan memberi tekanan lebih tehadap beban keuangan perusahaan. Secara tidak langsung, Bulog pun harus menyediakan dolar AS dalam jumlah besar untuk melakukan impor.

Saat ini dana untuk importasi beras berasal dari kas internal Bulog dan pinjaman perbankan. Sedangkan dana  talangan beras impor dari pemerintah baru keluar setelah Bulog melakukan penyaluran untuk stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) bersikukuh belum mau impor beras dengan alasan kuota impor beras tahap I masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penerbitan surat persetujuan impor (SPI) oleh Kementerian Perdagangan tak serta merta digunakan begitu saja. Dengan jumlah beras yang mencukupi maka impor dianggap hanya akan meresahkan petani. Kata Buwas posisi beras di gudang Bulog saat ini berada di kisaran 1,48 juta ton. Jumlah itu terus bertambah setiap harinya sebanyak 11 ribu-15 ribu ton.

"Masih banyak kok, SPI terbit bukan berarti harus dilaksanakan dong, wong gudang saya penuh. Nanti taruh di mana? Yang penting stok masih ada," ujarnya pada Rabu 30 Mei 2018.




Inflasi Ramadan Semakin Terkendali

Upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok selama Ramadan 2018 agaknya berhasil. Hal itu tampak dari laju inflasi Mei 2018 yang sebesar 0,21 persen. Angka itu menunjukkan bahwa harga dan pasokan kebutuhan pokok di awal bulan puasa sudah terpenuhi alias aman terkendali.

Berkaca pada inflasi Ramadan pada periode 2008-2015, laju inflasi secara bulanan (m to m) tak pernah di bawah 0,7 persen. Bahkan inflasi bulan puasa pernah mencapai puncaknya di angka 8,7 persen pada 2005. Memang saat itu pemerintah menaikkan harga BBM hanya empat hari menjelang Ramadan.

Namun laju inflasi mulai mengalami perbaikan pada 2016 yakni, sebesar 0,66 persen. Angka itu merupakan pencapaian yang positif bagi pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Perbaikan tersebut dipercaya terus berlanjut pada Ramadan 2018 lantaran harga barang kebutuhan pokok sudah naik di awal tahun.

"Kalau segitu inflasinya masuk di dalam rencana pemerintah. Jadi angka sebesar 0.21 persen itu adalah angka yang menurut pemerintah bagus," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Senin 4 Juni 2018.

Salah satu cara Kementerian Perdagangan mengantisipasi inflasi pada Lebaran kali ini ialah dengan menurunkan beberapa petugasnya di berbagai pasar. Mereka bertugas untuk memantau lonjakan harga sejak 28 Mei lalu.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Tjahja Widayanti menjelaskan pemantauan harga tidak hanya dilakukan mendekati lebaran. Para petugas tetap memantau harga setelah Idulfitri berakhir.

"Kita pantau benar-benar di lapangan mulai 28 Mei sampai H-1 Lebaran semua pegawai Kemendag di lapangan," ujarnya pada Rabu 6 Juni 2018.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id