Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Tambang yang Inklusif

Ekonomi analisa ekonomi
Suryopratomo • 31 Juli 2019 10:32
PENJELASAN Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas tentang perkembangan sosial yang terjadi di Timika pantas menyadarkan perhatian kita bersama. Ketika perusahaan tambang tembaga itu pertama hadir pada awal 1970, jumlah penduduk di kota itu hanya sekitar 1.000 jiwa. Hampir 50 tahun kemudian jumlah penduduknya meningkat menjadi 255 ribu jiwa.
 
Perkembangan penduduk yang begitu pesat akan menjadi ancaman apabila tidak diikuti dengan perkembangan usaha di Kabupaten Mimika. Sekarang ini, menurut kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, produk domestik regional bruto Papua Barat sekitar 48 persen disumbangkan dari PT FI. Yang lebih dahsyat, PDRB Kabupaten Mimika 94 persen berasal dari PT FI. Dari bandar udara, kantor bupati, rumah sakit, hingga stadion untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 dibangun PT FI.
 
Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana kelangsungan jalannya pemerintahan dan masyarakat di sana ketika kegiatan PT FI berakhir 20 tahun yang akan datang. Harus dipikirkan agar dalam masa 20 tahun ini ada kegiatan usaha lain yang berkembang di Kabupaten Mimika supaya kehidupan masyarakat bisa terus berkembang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tepatlah apabila saat membuka rapat koordinasi badan usaha milik negara pertambangan, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengingatkan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan perusahaan tambang. Kegiatan pertambangan jangan menjadi eksklusif, tetapi harus bisa melibatkan masyarakat sebagai bagian kegiatan usaha.
 
Rini melihat banyaknya warga yang masih hidup dalam kemiskinan di kawasan daerah pertambangan. Bahkan kehidupan mereka menjadi bertambah miskin ketika kegiatan pertambangan berakhir.
 
Pembangunan yang inklusif harus menjadi model pembangunan di wilayah pertambangan. Caranya, dana tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih difokuskan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan.
 
Memang itu tidak cukup untuk menggantikan pendapatan daerah dan kegiatan usaha masyarakat ketika kegiatan usaha pertambangan berakhir. Namun, setidaknya bisa menjadi bekal bagi masyarakat untuk mempunyai kegiatan produktif yang bisa menghidupi dirinya.
 
Tugas selanjutnya yang tak kalah penting ialah mempersiapkan daerah yang memiliki sumber daya alam untuk menjadi daerah yang menarik bagi investasi. Pengalaman di negara-negara Afrika, sumber daya alam akhirnya lebih banyak menjadi kutukan daripada menjadi berkah.
 
Kekayaan sumber daya alam cenderung membuat kita menjadi terlena. Lupa bahwa kekayaan alam itu hanya datang sekali dan kemudian akan habis. Pada saat kekayaan itu melimpah, kita seharusnya membangun warga menjadi manusia yang tangguh dan cerdas agar bisa membangun kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan.
 
Banyak daerah di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari kutukan sumber daya alam. Pemerintah harus melakukan affirmative action agar muncul kegiatan usaha di luar pertambangan. Masalahnya, waktu yang tersedia tidak banyak lagi. Waktu 20 tahun terlalu pendek untuk membangun Mimika agar tidak lagi bergantung pada industri pertambangan.
 
Pengusaha Mohamad 'Bob' Hasan pernah mengusulkan insentif pajak bagi pengusaha yang mau membuka usahanya di daerah. Pengurangan pajak lima persen, misalnya, akan membuat pengusaha berpikir untuk memindahkan usahanya ke daerah.
 
Pemerintah tidak perlu takut kehilangan pendapatan pajak lima persen karena selama ini tidak ada juga bisnis yang berkembang di sana. Insentif pajak itu justru akan memancing munculnya sumber pendapatan pajak yang baru. Bahkan yang lebih penting, pemerintah bisa menghindarkan terjadinya kutukan sumber daya alam.
 
Memang dibutuhkan cara-cara yang tidak biasa untuk menghindarkan bom waktu akibat berakhirnya kegiatan pertambangan. Kita butuh keberanian untuk mengambil keputusan cepat karena persoalan ini sudah dibiarkan terlalu lama.
 
Apalagi persoalan ini berkaitan dengan isu sosial dan skalanya begitu besar. Di Mimika saja diperkirakan ada lebih dari 300 ribu warga yang harus dipikirkan kehidupan selanjutnya setelah kegiatan PT FI berakhir kelak. Memberi penghidupan bagi 300 ribu warga membutuhkan investasi paling tidak USD1,5 miliar atau lebih dari Rp20 triliun.
 
Kita tidak cukup hanya memikirkan perkembangan unicorn-unicorn yang akan menjadi motor kemajuan ekonomi bangsa. Kemajuan bangsa ini harus bisa dirasakan seluruh warga bangsa ini. Negara harus hadir membela mereka yang termarginalkan dan karena itu pembangunan yang inklusif merupakan keharusan.
 
Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group

 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif