Ilustrasi. MI/Pius Erlangga
Ilustrasi. MI/Pius Erlangga

Lokomotif Penggerak Ekonomi di Tengah Resesi

Ekonomi analisa ekonomi
Desi Angriani • 14 September 2019 15:05
INDONESIA sepertinya was-was menghadapi badai perlambatan ekonomi dunia karena efek negatifnya berpeluang sampai ke Tanah Air. Badai itu diprediksi tiba di Indonesia pada akhir 2019. Alhasil, berbagai kebijakan pun diramu pemerintah. Bahkan, hampir setiap hari para menteri ekonomi hilir-mudik ke Istana.
 
Hal itu terjadi lantaran Pesiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kesal Indonesia tak kebagian peralihan modal dan investasi dari Tiongkok. Malah semua investasi itu kabur ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kondisi tersebut yang membuat Jokowi meminta para menteri ekonomi untuk putar otak menarik investasi dari ekonomi terbesar kedua dunia itu.
 
Jokowi lalu meminta ratusan regulasi penghambat investasi di kementerian/lembaga dihapuskan. Sistem perpajakan pun direformasi ulang. Pajak dunia usaha dikorting dan insentif diperlebar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan baru. Di sisi lain, industri manufaktur digenjot habis-habisan demi meningkatkan ekspor.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Upaya jangka pendek tersebut dipercaya akan mempertahankan ekonomi Indonesia. Namun sayangnya, pemerintah sepertinya kelupaan sesuatu. Pemerintah lupa bahwa sektor pariwisata bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi di tengah resesi. Sepatutnya pariwisata digenjot dan dimaksimalkan agar turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
 
Berdasarkan data Pusat Penelitian Ekonomi LIPI di 2018 rata-rata belanja wisata masyarakat Indonesia per tahun mencapai Rp19,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Angka itu menunjukkan besarnya potensi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Sementara akselerasi sektor pariwisata tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan sektor lainnya, pariwisata berada di angka 1,22 pada 2012-2017. Artinya, sektor pariwisata mampu memberikan nilai tambah berkualitas dan dampak pengganda dari sisi permintaan domestik baik sektoral maupun rumah tangga.
 
Dalam data World Travel dan Tourism Council (WTTC), Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat, atau di peringkat ke-9 dunia. Sementara Tiongkok, Amerika Serikat, dan India menempati posisi tiga besar.
 
Untuk Kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di puncak teratas dengan angka pertumbuhan jumlah kunjungan wisman 2018 sebesar 12,58 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan regional ASEAN dan global yang masing-masing 7,4 persen dan 5,6 persen.
 
Libih lanjut, peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan Indonesia melesat dari ranking 70 pada 2013 menjadi ranking 42 di 2017. Semua data positif tersebut tentu harus bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah guna menggenjot sektor pariwisata di Tanah Air.
 
Peran strategis sektor pariwisata sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi RI juga tercermin dari pertumbuhan angka devisa. Sektor pariwisata tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.
 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis penerimaan devisa di 2017 mencapai USD15,24 miliar dengan jumlah 14 juta wisatawan mancanegara (wisman). Angka itu naik menjadi USD19,29 miliar pada 2018 dengan jumlah 15,8 juta kunjungan wisman.
 
Penerimaan devisa tahun ini pun diproyeksi bisa mencapai USD20 miliar atau mengungguli CPO (minyak sawit) dan batu bara. Pasalnya, hingga akhir Juni 2019, devisa pariwisata sudah berada di angka USD19,23 miliar.
 
"Target tetap USD20 miliar dari awal 2014 segitu, tercapainya sekarang USD19,23 miliar di 2018. Kemungkinan di 2019 akan tercapai USD20 miliar," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
 
Implikasi dari besarnya penerimaan devisa bakal memperkuat nilai tukar rupiah secara permanen. Karena hal ini berpengaruh terhadap perbaikan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) Indonesia. Apalagi Bank Dunia memberikan catatan Indonesia bisa bertahan dari gempuran resesi selama pemerintah memperbaiki defisit transaksi berjalan.
 
Sebab itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sepakat sektor pariwisata perlu dibenahi secara optimal. Apalagi Indonesia merupakan negara kaya dengan 17 ribu pulau, 513 kabupaten dan kota, 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah.
 
"Di neraca jasa Indonesia punya ekspor jasa salah satunya adalah pariwisata. Turisme itu ekspor jasa untuk perkuat rupiah secara permanen," kata Bambang, dalam sebuah kesempatan.
 
Indonesia pun bisa belajar dari Yordania. Satu-satunya negara Timur Tengah yang tidak memiliki sumber daya minyak bumi. Bahkan sepertiga PDB berasal dari perdagangan dan keuangan. Perekonomian mengandalkan layanan jasa, bantuan asing, dan terbesar adalah pariwisata. Tak heran pemasukan Yordania dari sektor pariwisata melampaui USD5 miliar pada 2018.
 
Negara berpenduduk kurang lebih 9 juta orang itu hanya mengandalkan wisata religi dan peninggalan bersejarah seperti Petra, Jerash, Laut Mati, Aqaba dan Ajloun. Lalu sedikit wisata gurun seperti Wadi Rum. Sebaliknya, Indonesia memiliki beragam jenis wisata mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata sejarah hingga wisata kuliner.
 
Strategi Mendorong Pariwisata Nasional
 
Pemerintah memiliki strategi baru mendorong pengembangan pariwisata nasional. Kali ini menggunakan formula storynomics tourism yakni sebuah pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif, dan living culture (budaya hidup) serta menggunakan kekuatan budaya sebagai DNA destinasi.
 
Formula itu akan diterapkan pada lima kawasan destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pola ini diharapkan bisa menggenjot jumlah wisman dan meningkatkan pendapatan daerah.
 
"Awareness (kesadaran) berkaitan dengan marketing (pemasaran), sedangkan experience (pengalaman) berkaitan dengan faktor aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) yang melekat ke setiap destinasi-destinasi wisata. Kedua hal tersebut harus menjadi satu kesatuan yang padu," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya.
 
Namun strategi itu dinilai belum cukup oleh pengamat pariwisata Baiquni. Ia menilai pemerintah harus membagi segmentasi wisatawan secara lebih spesifik dan tematik. Misalnya, bagi special interest tourism bisa diarahkan ke daerah terpencil dengan keindahan biota laut atau budaya di pulau-pulau terluar Indonesia.
 
Para turis ini bisanya tak peduli dengan fasilitas hotel berbintang. Mereka lebih memilih tinggal di rumah masyarakat atau penginapan sejenis homestay. Hal ini akan mendorong pembangunan daerah marginal serta meningkatkan pendapatan asli daerah karena mereka menetap dalam waktu lama.
 
Selanjutnya, segmen high-end tourism dapat diarahkan ke daerah eksotis yang memiliki fasilitas hotel berbintang. Misalnya wisata Wakatobi di Raja Ampat atau wisata Labuan Bajo. Mereka akan menyumbang lebih banyak pemasukan ke wilayah tersebut.
 
Segmen berikutnya ialah mass tourism. Biasanya merupakan turis lokal dari kalangan menengah ke bawah yang menyukai rekreasi pantai maupun objek bersejarah. Mereka biasanya menyumbang pemasukan terhadap pariwisata di musim liburan sekolah atau libur hari raya keagamaan.
 
"Setiap lokasi punya karakter dan keunikan yang beragam sehingga pendekatan geografi pariwisata penting. Setiap daerah memiliki karakternya masing-masing. Itu jadi bagian penting dalam pengembangan kebijakan pariwisata,” ungkap Baiquni saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 13 September 2019.
 
Dari sisi fiskal dan moneter, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi kebijakan agar pariwisata dapat mempercepat penerimaan devisa, memperbaiki defisit transaksi berjalan serta berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
 
Strategi tersebut antara lain, meningkatkan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P) di lima destinasi super prioritas. Kemudian mempermudah akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata, serta menerapkan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital di sejumlah destinasi wisata.
 
Lebih lanjut membangun fasilitas infrastruktur seperti pembangunan bandara, jalan dan penginapan serta fasilitas pendukung lainnya. Termasuk meningkatkan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan belanja negara akan diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata sesuai arahan Presiden. Pembangunan infrastruktur tersebut harus terintegrasi dengan sentra produksi, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, produksi perkebunan, pertanian hingga UMKM.
 
Adapun prioritas destinasi wisata tersebut antara lain Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika dengan tambahan anggaran Rp6,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
 
"Untuk destinasi dari pariwisata akan mendapatkan prioritas dari sisi keseluruhan belanja yang menyangkut belanja infrastruktur baik itu di Menteri PUPR maupun Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan juga Menteri yang lain terkait, seperti Bekraf dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal," ujar Ani sapaannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif