Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Jalan Panjang Penurunan Harga Tiket Pesawat

Ekonomi analisa ekonomi
Desi Angriani • 11 Juli 2019 22:15
MENGEMBALIKAN harga tiket pesawat ke harga ekonomis agaknya mustahil diterapkan untuk seluruh rute penerbangan. Sebab, maskapai masih baku hantam demi memperbaiki kondisi keuangan perseroan mereka.
 
Paling tidak, masyarakat sudah bisa menikmati penerbangan murah dengan alokasi kursi 30 persen pada waktu dan jam tertentu. Per Kamis, 11 Juli 2019, tarif tiket pesawat domestik ke sejumlah rute populer terpantau turun khusus penerbangan Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00 sampai 14.00 WIB.
 
Penerbangan menggunakan maskapai Citilink dari Jakarta menuju Surabaya pada Sabtu 27 Juli, dan Selasa 31 Juli dipatok Rp615 ribu. Harga tersebut turun sebesar Rp352 ribu dari sebelumnya sebesar Rp967 ribu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Begitu pula dengan maskapai Lion Air dengan rute dan keberangkatan sama, mematok harga tiket di angka Rp711 ribu atau turun 30 persen.
 
Untuk rute Jakarta menuju Denpasar dengan Citilink juga terpantau turun menjadi Rp715.577 dari sebelumnya Rp1,2 juta. Pun Lion Air menurunkan harga tiketnya menjadi Rp842 ribu dari sebelumnnya Rp1,1 juta.
 
Selanjutnya, untuk penerbangan Jakarta-Yogyakarta pada jam terbang yang sama dijual Rp423 ribu menggunakan Citilink dan Lion Air Rp536 ribu dari sebelumnya Rp712 ribu.
 
Nah, di balik harga murah tersebut, rupanya pemerintah, maskapai dan operator bandara saling tarik-menarik. Bahkan urusan tarif penerbangan yang seharusnya diselesaikan di bawah Kementerian Perhubungan menjadi urusan Kementerian bidang Perekonomian.
 
Upaya tersebut malah dinilai sebagai intervensi berlebihan oleh pemerintah ke pelaku bisnis maskapai di Tanah Air. Kata pengamat penerbangan Alvin Lie, pemerintah semestinya hanya berwenang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah, bukan mengatur tarif tiket penerbangan domestik.
 
Bahkan maskapai LCC dinilai tak wajib memberikan diskon harga tiket sebesar 50 persen lantaran keputusan tersebut tidak memiliki landasan hukum. "Kedua batasan kewenangan pemerintah ini hanya menetapkan batas atas dan batas bawah. Ini sudah masuk terlalu jauh ke ranah corporate," kata Alvin saat dihubungi Medcom.id.
 
Sayangnya, pemerintah tak punya pilihan lain demi mengatasi keluhan masyarakat atas mahalnya tarif tiket si burung besi. Akhirnya, Citilink dan Lion Air sepakat memberikan tarif diskon hingga 50 persen dari tarif batas atas masing-masing maskapai.
 
Maskapai Citilink menyediakan 62 penerbangan dengan harga tiket murah dan Lion Air menyiapkan 146 penerbangan. Perhitungan teknis tersebut tentunya dibarengi dengan pemberian insentif fiskal dan sharing cost antara AP I, AP II, Airnav, Pertamina dan kedua maskapai LCC itu.
 
Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, kebijakan itu tak akan membebani maskapai lantaran mengambil zona low demand atau saat permintaan rendah. Waktu dan jam yang sepi peminat ini dapat dimanfaatkan maskapai dalam menggenjot kenaikan jumlah penumpang.
 
Di sisi lain, skema insentif yang digodok pemerintah juga dapat meningkatkan utilitas bandara pada jam-jam sepi. "Karena yang diputuskan dalam rapat ialah memberikan skema insentif yang memang connecting dengan operasi bandara dan maskapai. Jadi ini meningkatkan utilitas bandara," katanya dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
 
Menanggapi campur tangan pemerintah ini, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan kebijakan penurunan tarif tiket pesawat LCC domestik tidak memerlukan regulasi khusus seperti Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian atau Peraturan Menteri Perhubungan.
 
Sebab, kebijakan tersebut adalah bentuk kesepahaman dari semua stakeholder terkait dalam menyediakan penerbangan dengan harga terjangkau.
 
Akan tetapi pemerintah perlu merevisi regulasi mengenai insentif fiskal terkait operasional penerbangan dalam waktu dekat. Yakni, merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur impor dan penyerahan alat angkut tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkut tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai.
 
"Pemerintah sudah menyiapkan skema fiskal di situ. Posisi terakhir, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian insentif PPN tidak dipungut tadi akan segera dirilis dalam 1-2 hari ke depan. Posisi sudah disetujui Bapak Presiden, tinggal proses administrasinya," ujar Susiwijono.
 
Terlepas dari polemik ini, masyarakat suatu saat bisa menikmati kembali pesawat murah asalkan nilai tukar rupiah dapat menguat di bawah Rp12 ribu per USD.
 
Mengapa demikian, dikarenakan tarif tiket pesawat menjadi mahal karena harga bahan bakar pesawat atau avtur mengikuti kurs dolar AS. Jika pemerintah berani mematok harga avtur yang murah bagi maskapai dalam negeri, pastinya maskapai tidak akan berpikir dua kali untuk menurunkan harga tiket mereka.
 
Dampak Tidak Langsung ke Pariwisata dan Devisa
 
Tingginya harga tiket pesawat belakangan disebut-sebut menyebabkan penurunan pada jumlah kunjungan ke destinasi pariwisata dalam negeri sebesar rata-rata 30 persen.
 
Begitu hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah penumpang angkutan udara domestik Januari-Mei 2019 mencapai 29,4 juta orang atau turun 21,33 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 37,4 juta orang.
 
Penurunan jumlah penumpang angkutan udara itu sejalan dengan anjloknya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang pada Mei 2019.
 
TPK hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Mei 2019 mencapai rata-rata 43,53 persen atau turun 10,33 poin dibandingkan dengan TPK Mei 2018 yang tercatat sebesar 53,86 persen. Demikian pula, jika dibandingkan TPK April 2019, TPK hotel klasifikasi bintang pada Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 10,37 poin.
 
Artinya, penurunan tingkat penghunian kamar hotel menjadi indikator dalam mengukur tingkat pariwisata dalam negeri, di samping lama waktu pelancong dan uang yang mereka habiskan.
 
Pengamat pariwisata Rudiana menilai harga tiket pesawat cukup memengaruhi pergerakan sektor pariwisata dalam negeri. Para pelancong tak salah lebih memilih liburan ke luar negeri dibandingkan wisata domestik lantaran harga tiket yang tidak jauh berbeda, misalnya Jakarta-Jepang dan Jakarta-Papua sama-sama berada di range Rp3,5 juta-Rp4,3 juta.
 
Namun begitu, penurunan tiket pesawat ke rute tertentu tidak akan berdampak signifikan untuk mengembalikan geliat pariwisata dalam negeri. Karena, rute-rute murah yang disediakan maskapai tidak menyasar destinasi wisata favorit melainkan rute-rute populer untuk tujuan bisnis.
 
"Dampaknya mungkin belum bisa kita lihat sekarang, tapi tentu ekspektasi kita ada. Menaikkan sampai 20 persen masih jauh," katanya kepada Medcom.id.
 
Berbeda, Wakil Ketua Umum Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai dampak penurunan harga tiket ini dapat dilihat pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal ini dikarenakan momen libur Lebaran sudah berakhir dan anggaran pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas luar kota juga sudah diketok palu.
 
"Begitu juga dengan penambahan cadangan devisa, karena momen liburan juga habis, Lebaran sudah lewat. Kalau di 2019, dampak penurunan harga tiket ini visa dilihat di Natal nanti," imbuh dia.
 
Lantas bagaimana kontribusi pariwisata ke pertumbuhan ekonomi ke depan bila penurunan harga tiket pesawat ini tidak berdampak langsung. Apalagi menghitung kontribusi pariwisata ke cadangan devisa akibat penurunan tiket pesawat akan semakin keliru.
 
Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2019 berada pada angka USD123,8 miliar atau meningkat USD3,5 miliar dibanding bulan sebelumnya.
 
Peningkatan cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan sektor migas, valas lainnya, dan penarikan utang luar negeri pemerintah. Jadi kenaikan tiket pesawat tak berimplikasi besar terhadap pariwisata dan devisa. Bila benar mestinya cadangan devisa pada Juni lalu anjlok seiring dengan penurunan tingkat wisatawan.
 
Diketahui, perolehan devisa dari pariwisata tahun lalu yakni, USD17 miliar atau Rp2,3 triliun. Sementara kontribusi pariwisata ke PDB Indonesia hanya 5,8 persen.
 
Karenanya, pengamat pariwisata Azril Azahari menyebut kontribusi pariwisata semestinya hanya dihitung terhadap PDB Indonesia bukan terhadap peningkatan cadangan devisa karena tidak berpengaruh langsung.
 
"Bahwa dibilang kontribusi diukur dari devisa itu gila, enggak ada seorang ekonom menyebutkan kontribusi itu dari devisa, yang ada kontribusi pariwisata terhadap kenaikan GDP," ujarnya kepada Medcom.id.
 
Namun begitu, pemerintah tetap optimistis untuk mencapai target devisa USD17,6 miliar pada 2019 dari sektor pariwisata. Angka tersebut dipangkas dari proyeksi sebesar USD20 miliar lantaran banyaknya peristiwa bencana alam yang terjadi sejak tahun lalu.
 
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, perolehan devisa pada tahun lalu mencapai USD16,1 miliar dari target yang dicanangkan senilai USD17 miliar. Lalu pada 2017, realisasi perolehan devisa mencapai USD15,2 miliar.
 
Pada 2016, realisasi perolehan devisa sebesar USD13,48 miliar dari yang ditargetkan senilai USD13 miliar. Sepanjang 2015, pemerintah memperoleh devisa pariwisata sekitar USD12,23 miliar dari yang ditargetkan senilai USD12 miliar. Pada 2014, perolehan devisa pariwisata mencapai USD10,69 miliar, atau tak capai target yang senilai USD12 miliar.
 
Upaya lain yang dilakukan pemerintah demi menggenjot pariwsata ialah dengan menciptakan 10 destinasi Bali baru. Program ini difokuskan pada 10 destinasi seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Belitung, Candi Borobudur Jawa Tengah, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Seribu, Morotai Maluku Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur dan Tanjung Lesung di Banten.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif