Mendorong Indonesia jadi Pusat <i>Islamic Fintech</i> Dunia
Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta Safri Haliding. (FOTO: Dok MES)
INDUSTRI keuangan dan ekonomi Syariah memasuki babak baru dengan hadirnya financial technology (fintech) dalam industri keuangan. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi berbasis digital seperti e-commerce, perusahaan start-up, online transportationtravel online, fintech, dan lain-lain telah berdampak terhadap industri keuangan termasuk ekonomi syariah, serta melahirkan pelaku industri fintech syariah atau transaksi berbasis syariah (Islamic fintech).

Kehadiran industri fintech mendorong perkembangan investasi di Indonesia di mana untuk fintech konvensional, berdasarkan data Telematika Sharing Vision di 2016, terdapat Rp486,3 miliar investasi yang telah masuk di sektor fintech. Diprediksi pada 2021 nilai transaksi fintech di Indonesia akan mencapai USD37,146 miliar atau Rp495,5 triliun. Di samping itu, berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), tercatat jumlah fintech di 2016 sebanyak 165 perusahaan fintech dengan jenis perusahaan yang terdiri dari 42,22 persen payment, 17,78 persen lending, 12,59 persen agregator, 8,15 persen crowdfunding, 8,15 persen financial planning, dan lainnya 11,11 persen.

Sementara itu, berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), tercatat jumlah fintech di 2018 sebanyak 41 perusahaan fintech syariah dengan jenis perusahaan yang terdiri dari payment, lending (P2P), crowdfunding, financial planning, dan lainnya. Kehandiran fintech syariah mendorong industri keuangan syariah lebih inklusif. Pertumbuhan fintech syariah makin menunjukkan tren yang optimistis dan selaras dengan roadmap ekonomi Indonesia, di mana industri keuangan syariah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi ke depan dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dunia dan salah satu produk yang didorong saat ini adalah fintech syariah.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 dan menurut e-Marketer setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet.

Di samping itu, menurut World Bank Group (WBG), diperkirakan saat ini dua miliar orang dewasa, atau 42 persen dari populasi orang dewasa secara global belum tersentuh sistem keuangan formal. Sementara di Indonesia saat ini akses masyarakat pada lembaga keuangan masih relatif rendah. Pada 2010 baru 52 persen penduduk Indonesia menggunakan jasa keuangan formal dan 79 persen penduduk miskin belum memiliki akses ke layanan keuangan formal (Bank Dunia, 2010).

Dengan kehadiran fintech syariah ini sangat kita butuhkan karena dapat membantu peran pemerintah dalam inklusi keuangan. Fintech dapat menjadi solusi dalam mendorong keuangan inklusif untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum bersentuhan dengan lembaga keuangan formal khususnya bagi umat Islam yang berkebutuhan produk syariah.

Fintech syariah dapat dikembangkan untuk merangkul jutaan masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam lembaga keuangan formal, melalui penyediaan kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Di samping itu, lembaga keuangan syariah bisa melakukan sinergi yang lebih dalam dengan fintech syariah.

Oleh karena itu, peluang Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia sangat besar, tentunya dengan dukungan dan kerja sama semua pihak terkait atau stakeholders. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2016, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain memimpin peringkat indikator keuangan syariah dengan ekosistem keuangan Islam yang memadai, sehingga Indonesia harus mengejar peringkat tersebut dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah khususnya fintech syariah.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan fintech syariah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI meluncurkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh.
4. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dengan adanya fatwa tersebut menunjukkan bahwa transaksi fintech syariah sah dan dapat dilaksanakan dalam transaksi fintech selama mengikuti ketentuan fatwa tersebut, sehingga umat Islam tidak perlu takut dan ragu dalam melakukan transaksi dengan fintech syariah. Selain itu, semua lembaga keuangan syariah diwajibkan oleh DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah termasuk fintech syariah yang bertugas mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah agar tidak melanggar prinsip syariah.

OJK juga telah mengeluarkan Peraturan tentang Fintech yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut OJK mengizinkan fintech beroperasi dengan prinsip syariah. Maka dengan demikian atas dukungan OJK dan MUI atas kehadiran fintech syariah dan dengan kerja sama dan sinergi semua pihak terkait di industri keuangan syariah bukan tidak mungkin Indonesia menjadi pusat Islamic fintech dunia.

Safri Haliding
Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta
Pengurus Asosiasi Fintech Syariah Indonesia & Alumni International Islamic University of Malaysia (IIUM)


 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id