Ilustrasi pencari kerja. (FOTO: MI/Bary Fatahillah)
Ilustrasi pencari kerja. (FOTO: MI/Bary Fatahillah)

Pengangguran oh Pengangguran

Ekonomi analisa ekonomi
21 Maret 2019 18:14
BAGAIKAN cahaya, waktu terasa berlalu begitu cepat. Pemilu 2019 sudah di depan mata. Pada 17 April 2019, masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan menggunakan hak pilih, mulai memilih anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten/kota, dan DPD.
 
Namun demikian, perhatian utama masyarakat tetap mengarah kepada Pilpres 2019-2024. Ada dua pasangan capres dan cawapres yang berpartisipasi. Mereka ialah pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Sejak kampanye pilpres pada 23 September 2018, kedua paslon gencar meyakinkan calon pemilih, baik yang sudah menetapkan pilihan maupun yang masih galau. Aktivitas itu akan berlangsung hingga 13 April 2019. Janji demi janji terus dilontarkan untuk meraup suara sebanyak mungkin.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu janji yang ditunggu-tunggu ialah langkah Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi mengatasi pengangguran. Yang mencuat akhir-akhir ini ialah rencana paslon nomor urut 01 Jokowi-Amin memberikan kartu prakerja. Kartu itu, menurut Jokowi, guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja, dan akan berganti pekerjaan. Jokowi membantah program itu sama dengan menggaji pengangguran.
 
Di sisi lain, paslon nomor urut 02 juga punya berbagai rencana kebijakan dalam mengatasi pengangguran dengan jalan menciptakan lapangan kerja seluas mungkin. Prabowo-Sandi punya dua gagasan besar, yaitu keberpihakan kepada UMKM serta membangkitkan industri dalam negeri. Terlepas dari janji kedua paslon dalam mengatasi isu pengangguran, bagaimana memandang isu itu?
 
Masih Tinggi
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dirilis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memiliki definisi terhadap 'pengangguran'. Pengangguran dengan kata dasar 'anggur' memiliki arti hal atau keadaan menganggur. Contoh kalimat yang disertakan ialah masa setelah perang biasanya menimbulkan banyak pengangguran.
 
Dari sisi ekonomi, penulis mengambil definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, empat pengertian terkait dengan pengangguran, yaitu mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Lalu, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Selain itu, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.
 
Semua definisi itu memiliki satu catatan. Mereka tergolong ke dalam kelompok penduduk usia kerja (15 tahun ke atas tanpa batas atas) yang tidak bekerja dengan berbagai kondisi di atas. Angkatan kerja juga tidak mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (BPS).
 
BPS mencatat hingga Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,34 persen atau tujuh juta orang dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta jiwa. Angka TPT Agustus 2018 meningkat 130 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2018 yang tercatat 6,87 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Agustus 2017, jumlah pengangguran bertambah 40 ribu jiwa.
 
"Pemerintah sudah bekerja keras," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Namun, Hanif Dhakiri yang juga politikus PKB itu mengakui pengangguran masih menjadi tantangan bangsa.
 
Pertanyaan pun lahir. Mengapa banyak pengangguran di Indonesia? Jawaban sederhana ialah lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung jumlah angkatan kerja. Alasan yang klasik. Namun, alasan yang riil ialah miss match antara lulusan yang dihasilkan sekolah/perguruan tinggi dan kebutuhan industri.
 
Jika disimak dari data BPS per Agustus 2018, mayoritas pengangguran ialah lulusan SMK dengan persentase 11,24 persen. Disusul kemudian SMP 7,95 persen. Sementara itu, tingkat pendidikan universitas 5,89 persen. Data-data itu menunjukkan ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama di tingkat pendidikan SMK, SMA, dan perguruan tinggi.
 
Solusi
 
Dari masalah-masalah yang ada, solusi riil harus ditawarkan siapa pun paslon yang terpilih sebagai pemenang Pilpres 2019. Apalagi, Indonesia akan berada dalam fase bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Ini ialah kondisi jumlah penduduk usia produktif (berusia antara 15-64 tahun di suatu negara) lebih tinggi ketimbang usia nonproduktif.
 
Masa bonus demografi Indonesia diprediksikan berlangsung pada 2020-2030 dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 52 persen dari total penduduk. Hal itu merupakan bekal menyongsong Indonesia Emas pada 2045 alias 100 tahun HUT kemerdekaan RI. "Bonus demografi ibarat pedang bermata dua," kata Presiden Jokowi ketika menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional di Banten, kurang dari setahun selepas dilantik. Apabila tidak dimanfaatkan, Indonesia akan menderita dan terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah.
 
Berkaca dari data BPS, tentu tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan harus diatasi segera. Mengingat mayoritas bersumber dari SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan daya saing dari angkatan kerja. Caranya ialah dengan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi miss match.
 
Sejatinya, berbagai upaya sudah digagas, hanya memang efektivitasnya perlu ditingkatkan, misalnya, pemagangan. Konsep yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan dan Apindo serta Kadin sudah tepat. Namun, terlepas dari hal itu, implementasi di lapangan masih belum optimal. Kesan yang timbul ialah pemagangan menjadi beban bagi perusahaan. Padahal, perusahaan berpotensi mendapatkan tenaga kerja terbaik dari proses itu.
 
Berikutnya, kurikulum di level SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Sudah jadi rahasia umum, di era revolusi industri 4.0 yang menitikberatkan pada teknologi informasi (IT), industri macam e-commerce kerap kesulitan mencari tenaga kerja yang siap pakai. Apabila ada, itu akan terjadi perebutan SDM.
 
Salah seorang pendiri startup pernah mengeluhkan hal itu kepada penulis. Ia membenarkan banyak lulusan program studi teknik informatika dari perguruan tinggi. Namun, begitu diuji, kemampuan si pelamar kerja jauh dari harapan alias tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.
 
Hal lain yang tidak kalah penting ialah mindset alias pola pikir. Masih banyak di antara kita yang merasa bahwa dengan sekolah tinggi, tidak akan menjadi pengangguran. Anggapan itu nyatanya salah toh? Untuk itu, perubahan mindset dari pencari kerja kepada pencipta kerja harus digencarkan.
 
Dari capres maupun cawapres sekarang, tiga di antara mereka merupakan wirausahawan. Joko Widodo pernah memiliki usaha mebel yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja karena produknya laris manis di dalam maupun luar negeri. Pun Prabowo yang memiliki pabrik kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
 
Perubahan mindset memang tidak mudah. Selain diperlukan motivasi, harus ada dukungan dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, dukungan melalui pembiayaan seperti KUR maupun fasilitas-fasilitas lain sudah tersedia. Namun, penerima manfaat juga harus terus didampingi, dana yang diterima pun tak sia-sia.
 
Apabila dijabarkan, masih banyak solusi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat perihal isu pengangguran. Satu hal yang pasti, janji-janji paslon jangan dilupakan. Janji ialah utang. Harus terus ditagih selepas mereka resmi bertugas usai dilantik Oktober 2019. (Opini/Media Indonesia)
 
William Henley
Founder Indosterling Group

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif