'Paket Setengah Matang' Relaksasi DNI
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
BERBAGAI upaya dilakukan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kejelasan terhadap penanaman modal di Tanah Air, baik oleh investor lokal maupun asing. Istilah ini dikenal dengan sebutan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Aturan DNI pertama kali diluncurkan empat tahun silam melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014. Di dalamnya, pemerintah memberikan kejelasan mengenai penanaman modal dengan membagi daftar usaha ke dalam tiga bidang.

Pertama, bidang usaha yang bersifat terbuka tanpa persyaratan seperti usaha perkebunan lada, jambu dan sebagainya. Kedua, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan misal perkebunan tembakau. Ketiga, bidang usaha yang tertutup atau terlarang seperti budidaya tanaman ganja.

Sayangnya, upaya tersebut belum mampu menarik minat investor, khususnya asing. Pemerintah pun kemudian mengumumkan daftar negatif investasi terbaru yang menjadi satu-satunya kebijakan dalam paket ekonomi jilid 10. Revisi ini dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016.

Di dalamnya, pemerintah mengeluarkan sebanyak 35 bidang usaha dari DNI. Bidang usaha tersebut meliputi industri crumb rubber, cold storage, pariwisata, usaha rekreasi, seni, dan hiburan, gelanggang olahraga, industri perfilman, lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, pengusahaan jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah, hingga industri bahan baku obat.

Perluasan bidang investasi dilakukan agar UMKMK dan perusahaan nasional dapat meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan menyerap teknologi baru di era keterbukaan. Namun kebijakan ini justru dianggap sebagai wujud liberalisasi oleh sebagian kalangan.

Mengapa demikian? Karena pemerintah meningkatkan porsi kepemilikan asing dari 33 persen, 85 persen, 95 persen menjadi 100 persen. Bahkan 20 bidang usaha baru juga dibuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebelumnya masuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 100 persen.

Bidang usaha itu antara lain, jasa pelayanan penunjang kesehatan dengan porsi 67 persen, angkutan orang dengan moda darat dengan porsi 49 persen, pemanfaatan listrik tegangan tinggi dengan porsi 49 persen, serta industri film dengan porsi 100 persen.

Lagi-lagi, upaya pemerintah belum meningkatkan jumlah investasi. Tercatat, pada kuartal III-2018 investasi langsung (foreign direct investment) anjlok 20,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bahkan ada jenis usaha yang sama sekali tidak diminati investor. Dari 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI, 22 tidak optimal, dan 13 bidang usaha tidak ada peminatnya. Sementara itu,  dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan pada PMA diluar kemitraan dengan UMKM, 83 bidang usaha tidak optimal dengan 51 jenis usaha tidak ada peminat.

Berangkat dari hal tersebut pemerintah kembali melakukan relaksasi DNI pada 54 bidang usaha di 2018. Sebanyak 25 bidang usaha bisa dimasuki oleh investor asing dengan porsi 100 persen, sedangkan sisanya bisa digarap oleh PMDN dan UMKM. Aturan baru ini akan diterbitkan pada pekan depan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Saya akan mengajak bicara beberapa menteri akhir minggu ini. Kamis atau Jumat saya akan cari waktu. Kemudian finalisasi. Senin (pekan depan) kami akan menaikkan ke Presiden karena dasar hukumnya adalah Prepres," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rabu, 28 Desember 2018 lalu.

Relaksasi 54 bidang usaha ini pun dibagi ke dalam lima kelompok agar memudahkan para penanam modal. Kelompok A terdiri dari empat bidang usaha di sektor industri, seperti pengupasan umbi, warung internet, percetakan kain, dan industri kain rajut-renda. Kelompok B hanya terdiri dari satu bidang usaha yang dikeluarkan dari "persyaratan kemitraan", yakni perdagangan eceran melalui kantor pos dan internet.

Selanjutnya, Kelompok C terdiri atas tujuh bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan PMDN 100 persen. Mereka ialah lima jasa survei dan dua persewaan mesin. Sedangkan Kelompok D terdiri dari 17 bidang usaha, yang tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari kementerian. Ketujuh belas bidang usaha tersebut yakni, lima bidang usaha dari sektor industri (tiga industri rokok serta dua industri pulp dan kayu), enam dari sektor kehutanan, satu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (budidaya koral atau karang hias), dan empat dari sektor kesehatan.

Terakhir, Kelompok E, yakni 25 bidang usaha yang kepemilikan PMA-nya ditingkatkan menjadi 100  persen. Namun kelompok ini tetap dibuka bagi PMDN dan UMKM yang mampu bersaing dengan asing.

Bidang usahanya meliputi; delapan bidang usaha di sektor ESDM, satu bidang usaha (pariwisata alam) di sektor kehutanan, satu bidang usaha (jasa survei dan penilaian pasar) di sektor perdagangan, dua bidang usaha di sektor pariwisata, dua bidang usaha di sektor perhubungan, delapan bidang usaha di sektor Kominfo, satu bidang usaha di sektor ketenagakerjaan, serta tiga bidang usaha di sektor kesehatan.




Relaksasi DNI Cacat Prosedur

Niat baik pemerintah untuk kembali merelaksasi DNI terganjal protes keras dari kalangan pelaku usaha. Sebab, bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi kali ini separuhnya merupakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor ini begitu sensitif lantaran paling banyak menampung jumlah pekerja di Tanah Air. Dari total 62 juta unit UMKM yang ada, setidaknya memperkerjakan sebanyak 116 juta orang. Bahkan sektor ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia, Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pun merasa tak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan relaksasi DNI. Itulah kenapa salah satu kebijakan dalam paket ekonomi jilid 16 ini disebut cacat prosedur.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara, relaksasi DNI untuk sektor UMKM sedari awal tak perlu dibuka. Peluncuran paket kebijakan ini seolah terburu-buru karena tidak melakukan jajak pendapat terlebih dahulu, baik dari akademisi maupun asosiasi pengusaha.

"Harusnya ada dengar pendapat internal dulu. Biar ada perbandingan sebelum paket dikeluarkan. Jadinya setengah matang sudah dirilis. Saya lihat pola komunikasi pemerintah buruk," ujar Bhima saat dihubungi Medcom.id.

Ketua Badan Otonom HIPMI Ajib Hamdani mengakui pemerintah sama sekali tidak meminta masukan dan saran dari  himpunan pengusaha maupun asosiasi pengusaha Indonesia. Padahal isi paket kebijakan itu sangat bersinggungan dengan pembukaan kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM dan koperasi.

Menurutnya, relaksasi DNI malah memperkecil porsi pelaku UMKM lokal untuk dapat lebih berkembang karena memungkinkan pihak asing menguasai 100 persen investasi di sektor-sektor tertentu. UMKM katanya, tidak membutuhkan investor asing melainkan insentif fiskal, insentif moneter serta kemudahan hukum dari pemerintah.

"Hipmi enggak pernah diajak duduk bareng dalam konteks melindungi UMKM dalam konteks paket kebijakan XVI. Paket ini kan buat pengusaha, stakeholder ada di kita," katanya saat ditemui Medcom.id di kantor Kemenko bidang Perekonomian.

Komplain dari dunia usaha ini sempat membuat para pembantu presiden kewalahan. Mereka terpaksa ke sana- kemari melakukan sosialisasi agar tidak ada yang salah interpretasi. Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution pun memberikan penjelasan dalam Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, pada pekan lalu.

Ia menjelaskan bahwa asing hanya dapat menggarap delapan bidang usaha di sektor ESDM, satu bidang usaha di sektor kehutanan, satu bidang usaha di sektor perdagangan, dua bidang usaha di sektor pariwisata, dua bidang usaha di sektor perhubungan, delapan bidang usaha di sektor Kominfo, satu bidang usaha di sektor ketenagakerjaan, serta tiga bidang usaha di sektor kesehatan.

Dengan kata lain, bidang usaha warnet dan pengupasan umbi tidak akan dimasuki oleh investor asing karena memiliki nilai investasi di bawah Rp10 miliar. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Di samping itu, masih ada instrumen lain yang membatasi ruang gerak penanaman modal asing ke Indonesia seperti, Undang-undang UMKM, IT, PT, dan aturan lainnya. Artinya, relaksasi DNI tak semudah itu memuluskan jalan asing dalam menyerbu bidang usaha dalam negeri lalu menggerogoti sektor UMKM.

"Kita tidak bisa membuka begitu saja untuk asing supaya bisa investasi. Dia harus bermitra dengan petani. Jadi ini sekaligus sebenarnya membuka ruang lagi untuk petani," ungkap Darmin.




Meski demikian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menilai aturan batasan untuk investor asing masuk ke RI tidak akan ampuh dalam melindungi UMKM. Apalagi klasifikasi relaksasi DNI tidak mudah dipahami oleh pengusaha maupun masyarakat.

Hal ini tentu menciptakan banyak persepsi sehingga menjadi tidak kondusif. Misalnya, industri rajut masuk dalam data yang dikeluarkan dari DNI tetapi jenis usaha ini berbeda dengan industri bordir.

Ia meyakini pengusaha dalam negeri masih mampu menggenjot UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa tanpa harus melibatkan pihak asing. Rosan kemudian meminta pemerintah untuk kembali mengkaji ulang paket kebijakan 16 terkait relaksasi DNI.

"Relaksasi DNI berdasarkan masukan dan saran kami minta ditinjau ulang dan dikaji ulang," ucap Rosan dalam penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah.

Bak gayung bersambut, keinginan dunia usaha pun diamini langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebanyak lima lima sektor UMKM dicoret dari DNI. Di antaranya, empat bidang usaha dari kelompok A (UMKM-K) dan satu bidang usaha dari kelompok B (UMKM yang dicadangkan). Mereka ialah industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda, warung internet dan perdagangan eceran melalui kantor pos dan internet.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah begitu berkomitmen terhadap pengembangan industri UMKM. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penurunan bunga KUR dari 23 persen menjadi tujuh persen. Di sisi lain, pemerintah juga menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen pada Juli lalu.

Ia ingin Indonesia menjadi ladang subur bagi pengusaha lokal maupun pengusaha kecil. Apalagi 80 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM dengan kontribusi ke PDB mencapai 60 persen. Beruntunglah, Perpres relaksasi DNI belum diteken Presiden sehingga kebijakan tersebut masih bisa direvisi.

"DNI yang masih jadi masalah. Kadin, Hipmi complain. Perpres belum saya teken. Jadi enggak perlu ragu, saya pastikan keluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," ujar Jokowi disambut tepuk riuh anggota Kadin di Solo, pekan lalu.

Setelah dikurangi lima jenis usaha di sektor UMKM maka relaksasi DNI nantinya hanya berjumlah 49 bidang usaha. Walaupun demukian, jenis usaha yang sudah dicoret tetap akan mendapat kemudahan perizinan. Sebelum mendapatkan lembar perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah, para pelaku UMKM akan dimudahkan lewat legalitas di sistem OSS.

Relaksasi Demi Genjot Investasi

Dalam peluncuran paket kebijakan jilid 16, pemerintah sengaja mengambil momentum penguatan nilai tukar rupiah. Penguatan mata uang Garuda ini disebabkan oleh transaksi valuta asing  (valas) antarbank yang sangat aktif disertai pandangan positif investor global terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang naik ke level enam persen.

Indikator-indikator itu membuat arus modal (capital inflow) ke Indonesia cukup deras sejak sejak awal November lalu. Modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) tercatat mencapai Rp27,5 triliun.

Menko Darmin mengatakan peluang itu harus dimanfaatkan secara baik oleh  pemerintah dalam menarik investasi  melalui tiga kategori paket kebijakan teranyar. Pertama, pemerintah  memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung di industri perintis.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

Berdasarkan isi paket kebijakan itu, asing dipercaya bakal berbondong-bondong melakukan transaksi modal dan financial ke dalam negeri. Keseimbangan transaksi ini secara tidak langsung akan membuat defisit transaksi neraca berjalan (CAD) Indonesia berkurang. Ibu pertiwi pun bisa bernafas lebih lega.

"Paling tidak akan seimbang kalau transaksi modal dan finansialnya positifnya besar, bisa menutupi itu. Itu yang sedang kita buat. Sekarang momentumnya," ungkap Darmin.




Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan peluncuran paket kebijakan merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Apalagi, Vietnam, Thailand dan India juga semakin agresif mengundang investasi asing masuk ke negara mereka.

Karenanya, Indonesia perlu membenahi iklim investasi di tengah industri AS dan Tiongkok yang sedang mematut pembangunan kawasan industri baru. Hal itu demi menghindari pengenaan bea masuk tinggi dari ke dua negara tersebut. Dipastikan, dua negara ini bakal mengincar negara-negara dengan tawaran kemudahan investasi dan berusaha yang cukup tinggi.

"Kita harus siap untuk menarik investasi itu karena kita bersaing dengan banyak negara. Teman-teman pasti tahu betapa agresifnya Vietnam, Thailand, dan India. Cuma kan kita ada didaftar ke sekian. Kita ingin merespons itu sehingga kita pikirkan juga kebijakan," ucap Susi dalam sebuah jumpa pers di Gedung Kemenko Perekonomian.

Berbeda perspektif, ekonom Indef Bhima mengatakan, langkah pemerintah merelaksasi DNI hanya untuk memberikan sinyal ke pasar dalam rangka memperkuat nilai tukar rupiah. Bukan untuk mendatangkan investasi.

Karenanya, pemerintah lebih baik mencari akar permasalahan mengapa investasi di Indonesia tidak terlalu diminati, ketimbang mengutak-atik kebijakan relaksasi DNI. Misalnya, terkait masalah perizinan memulai usaha yang masih rumit.

Selanjutnya, administrasi pembayaran pajak dimana dalam Ease of Doing Business (EODB) berada di peringkat 112. Permasalahan birokrasi di daerah juga masih lamban yang disertai masalah korupsi dan pembebasan lahan.

"Itu yang harus diselesaikan dulu, baru investor akan masuk. Ini paket saya bilang setengah matang, enggak ada yang spesial dan prematur," ucap Bhima kepada Medcom.id.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id