Mendamba Transportasi Bebas Macet di Jakarta

Desi Angriani 20 Juni 2018 17:14 WIB
analisa ekonomi
Mendamba Transportasi Bebas Macet di Jakarta
Ilustrasi Transjakarta. (Foto: Antara/Galih Pradipta).
KEMACETAN seringkali menjadi masalah klasik yang tidak bisa dilepaskan dari kota-kota besar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemacetan bahkan disebut sebagai sebuah kelaziman. Khususnya bagi warga yang tinggal di Ibu Kota seperti Jakarta.

Pada 2016, Jakarta menempati posisi ke-17 sebagai kota termacet di seluruh dunia. Indeks kemacetan ini mencapai 237,25 dengan rata-rata waktu tempuh di jalan 48,57 menit one way. Artinya semakin tinggi angka indeks kemacetan maka semakin buruk pula kondisi lalu-lintas sebuah kota.

Tingginya angka kemacetan di Jakarta disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk Ibu Kota yang mencapai 10,37 juta jiwa pada 2017. Pun selama dua tahun terakhir, jumlah penduduk Jakarta bertambah sebanyak 269 jiwa setiap harinya.

Di sisi lain, jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta juga terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, jumlah kendaraan roda dua mencapai 13,9 juta sedangkan jumlah kendaraan roda empat sebanyak 3,5 juta kendaraan. Angka tersebut sudah melebihi jumlah penduduk Ibu Kota yang hanya 10,3 juta jiwa.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kemacetan di Jakarta tak hanya menimbulkan kerugian secara sosial dan lingkungan tapi juga berdampak secara ekonomi. Dalam perhitungannya, pemborosan BBM akibat biaya operasional kendaraan bisa mencapai Rp3 triliun, kerugian akibat waktu yang terbuang Rp2,5 triliun, dan dampak kesehatan akibat polusi udara sebesar Rp2,8 triliun.

Untuk mengatasi kemacetan ini, Jakarta tentu memerlukan sebuah transportasi publik yang terstruktur, sistematis dan masif. Berbagai pengamat transportasi memandang angkutan umum berupa mikrolet, bus patas, kopaja dan metro mini belum mampu memenuhi kriteria transportasi umum yang ramah, murah dan nyaman bagi warga Ibu Kota.

"Jika mau murah, ya gunakan angkutan umum yang disubsidi, seperti Bus Transjakarta dan KRL Jabodetabek," kata Djoko saat dihubungi Medcom.id.




Pada 2004, hadirlah Transjakarta yang saat itu menjadi jawaban untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan ini didesain berdasarkan sistem TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia.

Transjakarta pun dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta dengan ongkos Rp3.500 per penumpang. Dulunya, Transjakarta masih berbentuk Badan Layanan Umum yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun pada 2014 Transjakarta resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan ini 99 persen dimiliki Pemprov DKI dan satu persen dimiliki BUMD Pemprov DKI, PT Jakpro.

Saat ini, Transjakarta memiliki 13 koridor, 113 rute, dan lima rute OK Otrip. Dengan jumlah bus yang beroperasi rata-rata 1.300 unit setiap harinya. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Transjakarta mencapai 6.000 orang meliputi pramudi, petugas bus, petugas stasiun BRT, dan petugas kebersihan.

Meski disebut-sebut sebagai transportasi massal dambaan warga, Transjakarta rupanya mengalami pasang surut performa. Pada 2011, Transjakarta mencapai kinerja puncak tahunan dengan membawa 114,7 juta penumpang. Namun mengalami penurunan jumlah penumpang pada 2014-2015 yang hanya melayani 102,95 juta penumpang.

Penurunan jumlah penumpang seringkali disebabkan minimnya armada bus, ketidaktepatan waktu datangnya bus di halte, ditambah macetnya jalanan akibat pengerjaan berbagai proyek infrastruktur. Bahkan banyak kendaraan pribadi yang terpaksa menggunakan jalur Transjakarta. Sebab itu, masyarakat mau tak mau memilih opsi lain seperti transportasi online. Hal ini tentu kembali meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi sebagai penyebab utama kemacetan di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno turut mengeluhkan kemacetan parah di jalan-jalan yang bersinggungan dengan proyek infrastruktur. Ia kemudian meminta PT Transportasi Jakarta melakukan inovasi dengan mencari rute alternatif agar bus-bus tersebut terhindar dari macet.

"Cari rute-rute Transjakarta, bisa merekayasa jalurnya supaya tidak terlalu macet karena ini sekarang kan ada pembangunan enam proyek besar ini. Be innovative-lah," kata Sandi pada Kamis 19 Oktober 2017 lalu.

TransJakarta Berbenah

Rendahnya performa Transjakarta pada 2015 lalu membuat perusahaan milik Pemprov DKI ini pun berbenah. PT Transjakarta menerapkan tagline "Berani Berubah" pada 2016 dengan harapan jumlah penumpang bus Transjakarta dapat meningkat guna mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Berbagai reformasi dilakukan mulai dari penambahan jumlah armada bus, penambahan jumlah koridor, penambahan jumlah rute, penambahan jam operasi, melakukan sterilisasi jalur busway hingga terintegrasi dengan kereta bandara. Bahkan Transjakarta membuat rute lintas koridor dan rute ekspres pada beberapa koridor utama, untuk memudahkan pengguna yang ingin menghindari transit selama perjalanan dan mengurangi kepadatan pada jam sibuk.

Memang semua armada bus sejak awal sudah dilengkapi pendingin udara dan area khusus wanita. Namun kini Transjakarta juga memberikan tempat khusus bagi penyandang disabilitas termasuk menyediakan bus-bus khusus bagi wanita dengan ciri khas bewarna pink.

Direktur Pelayanan PT Transjakarta Welfizon Yuza menjelaskan, perubahan yang dilakukan tak cuma menambah armada bus melainkan juga meningkatkan pelayanan dan pola komunikasi dengan pelanggan. Di samping itu, implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu One Karcis-One Trip (OK-OTrip) turut menyumbang peningkatan jumlah penumpang.

"Misalnya saat hari libur nasional, itu kami jadikan campaign. Di hari pelanggan dan hari guru, banyak yang kami lakukan seperti pengumpulan buku," ujar Welfi.

Upaya Transjakarta tersebut terbukti mengembalikan capaian terbaiknya dengan total 123,73 juta penumpang pada 2016. Bahkan performa Transjakarta kembali naik 17,09 persen pada 2017 atau mengangkut 144,86 juta pelanggan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono merasa belum buas dengan prestasi tersebut. Ia bakal terus meningkatkan pelayanan, khususnya pembukaan rute baru, integrasi moda transportasi dan konektivitas.

Pada Maret 2018, Transjakarta telah membuka dua halte baru di Koridor 13, yaitu Halte Swadarma dan Halte JORR. Pengoperasian kedua halte tersebut melengkapi pengoperasian Halte Tendean, Halte Tirtayasa, Halte Seskoal dan Halte Kebayoran Lama, Halte Mayestik, Halte Cipulir, Halte Adam Malik, Halte Puri Beta I, dan Puri Halte Beta II.

"Setiap hari, Transjakarta melayani sebanyak 15 ribu penumpang di Koridor 13. Kehadiran jalan layang khusus Transjakarta di koridor itu memberikan solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan mobilitas masyarakat," tutur Budi pada 2 Maret 2018.

Berdasarkan pengakuan seorang penumpang setia Transjakarta, Mutia, 27, ia merasa puas dengan perubahan yang dilakukan. Setiap hari Sani tak lagi berdesakan dan mengantre lama demi berangkat ke kantornya di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dulu, ia kerap menghabiskan waktu hingga 1,5 jam dari kediamannya di Utan Kayu Utara, Jakarta Timur akibatnya minimnya armada bus.

"Dulu itu busnya sering kepenuhan dan menunggunya lama banget. Belum lagi di jalan bisa sampai dua jam. Kala sekarang kemana-mana enggak perlu repot transit dan lebih cepat daripada naik kendaraan pribadi," kata Mutia kepada Medcom.id pada Senin, 18 Juni 2018.


(Grafis: Media Indonesia)

Wilayah Penyangga Butuh Transportasi Terintegrasi

Pengintegrasian antarmoda transportasi Jakarta dengan daerah penyangga dipercaya dapat mengurangi kemacetan, terutama di Ibu Kota. Pasalnya sebagian besar pekerja berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat sedikitnya 571 kendaraan keluar masuk dari Bekasi ke Jakarta dalam sehari. Kondisi ini tentu saja membuat lalu lintas di Jakarta bertambah padat.

Wakil Ketua MTI Djoko pun menilai selama ini banyak warga terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena minimnya transportasi umum di kompleks-kompleks perumahan mereka. Sebab itu, mereka membutuhkan transportasi publik seperti Transjakarta yang dapat terintegrasi dengan LRT atau KRL.

"Persoalannya transportasi umum di wilayah penyangga itu enggak ada. Misal Transjakarta terintegrasi LRT-MRT, menuju stasiun yang terdekat di wilayah peyangga," katanya kepada Medcom.id.

Meski TransJabodetabek resmi menjadi bagian Transjakarta, hal itu belum mampu menampung kebutuhan warga di wilayah penyangga. Pasalnya, pengoperasian bus-bus tersebut, belum dibarengi dengan pembangunan infrastruktur seperti halte dan jalur Transjakarta.

"DKI Jakarta harus fasilitasi juga wilayah penyangga, kan dia ada anggaran untuk itu. Jadi ini harus dipaksakan biar orang-orang mau beralih ke transportasi umum," tambah Djoko.

Adapun rute TransJabodetabek yang sudah aktif beroperasi ialah Blok M-Ciputat (Tangerang Selatan), Pasar Baru-Harapan Indah (Bekasi), Grogol-Depok, dan Kemayoran-Poris Plawad (Tangerang). Rencananya akan ada 16 rute baru setelah Transjabodetabek mendapatkan bantuan 600 unit bus dari Kementerian Perhubungan.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id