Ilustrasi. (Foto; MI/Panca Syurkani).
Ilustrasi. (Foto; MI/Panca Syurkani).

Menelaah Belanja Daerah RAPBN 2020

Ekonomi analisa ekonomi RAPBN 2020
Media Indonesia • 21 Agustus 2019 14:27
RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 telah dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019, bertemakan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, RAPBN 2020 menjadi tahapan jangka menengah pertama menuju visi Indonesia 2045.
 
Pencapaian menuju ke visi itu niscaya tidak mudah. Tren perlambatan ekonomi terus menggejala dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada triwulan kedua 2019, misalnya, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5,05 persen atau melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mampu tumbuh 5,27 persen secara tahunan.
 
Komparasi dengan pertumbuhan ekonomi kuartalan sepertinya tidak mengubah simpulan awal. Selama periode yang sama, ekonomi Indonesia hanya meningkat sebesar 4,20 persen dari triwulan pertama 2019. Angka ini nyaris sama dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun lalu (4,21 persen).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kondisi stagnasi ekonomi semacam ini, peran pemerintah menjadi tumpuan. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang diemban belanja negara digadang bisa menjadi pionirnya. Sayangnya, efektivitas belanja negara dalam menyokong pertumbuhan ekonomi relatif lemah lantaran kualitas belanja yang rendah.
 
Per definisi, belanja yang berkualitas ialah belanja yang mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Ukuran kualitas belanja yang sering dipakai pada pertumbuhan ekonomi ialah indeks elastisitas.
 
Faktanya, indeks elastisitas negara belanja relatif sangat kecil. peningkatan belanja negara yang rata-rata sudah mencapai 11 persen per tahun hanya berkontribusi 0,24 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini jauh di bawah elastisitas benchmark yang dipegang Bappenas, yakni 0,66.
 
Apakah tesis rendahnya kualitas belanja pusat juga berlaku juga untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)? Pertanyaan ini terasa relevan mengingat pada RAPBN 2020, belanja transfer ke daerah dan dana desa masing-masing dipatok Rp786,8 triliun dan Rp72 triliun atau naik 5,4 persen dari outlook 2019.
 
Angka benchmark yang bisa dipakai sebagai panduan ialah peningkatan TKDD sebesar satu persen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,016 persen, mengurangi orang miskin di daerah hingga 0,3 persen, dan mengurangi ketimpangan di daerah hingga 0,012 poin. Alhasil, inefisiensi belanja daerah harus menjadi fokus utama.
 
Secara teoretis, inefisiensi belanja publik disebabkan tiga hal, yakni inefisiensi produktif, infesiensi alokatif, dan inefisiensi ekonomi. Inefisiensi produktif terjadi ketika kombinasi input (termasuk belanja pemerintah daerah) tidak mampu bersinergi dengan input sektor privat sehingga gagal menghasilkan output yang optimal.
 
Belanja daerah dalam bentuk penyediaan barang publik yang menambah modal sosial, misalnya, semestinya diikuti peningkatan belanja modal sektor privat. Suboptimalitas output yang dihasilkan sangat bolah jadi karena barang publik dan barang privat bersifat substitusi alih-alih komplementer.
 
Inefisiensi produktif membawa imbas pada inefisensi alokatif. Ketidakmampuan bersinergi dengan input sektor privat berawal dari perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat lokal. Efek ikut arus, efek pamer, dan limpahan spasial (spatial spillover) membuat produktivitas belanja daerah lebih rendah dari yang seharusnya.
 
Akumulasi dari inefisiensi produktif dan infesiensi alokatif menyebabkan inefisiensi ekonomi. Output yang diproduksi belanja pemerintah daerah dan sektor privat tidak 'nendang' memberi dampak pada masyarakat. Konsekuensinya, outcome secara simultan pada pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan daerah pun tidak maksimal.
 
Telaah lebih dalam untuk tiap jenis belanja tampaknya mendukung tesis inefisiensi. Belanja daerah dalam format dana alokasi umum (DAU) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di 80 persen provinsi di Indonesia. Padahal, lagi-lagi, semua daerah (provinsi dan kota/kabupaten) tiap tahun menerima DAU.
 
Dugaan inefisiensi belanja pemerintah daerah semakin mendekati kenyataan lantaran sebagian besar DAU disalurkan untuk gaji pegawai. Gaji pegawai masuk dalam kategori belanja tidak produktif. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila peranan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah sangat bervariasi.
 
Untungnya, lemahnya daya dorong DAU bisa sedikit tertutup DAK (dana alokasi khusus). Hasil kajian Bappenas menunjukkan setiap satu persen peningkatan DAK membawa andil pada pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,12 persen dan penurunan ketimpangan sebesar 0,08 poin.
 
Lebih lanjut, setiap satu persen peningkatan DAK Pendidikan mampu menurunkan ketimpangan sebesar 0,002 poin dan tingkat kemiskinan 0,04 persen pada tahun berikutnya. Adapun untuk setiap satu persen peningkatan DAK Kesehatan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,02 persen untuk dua tahun berikutnya.
 
Namun, efektivitas DAK tidak berhenti sampai di sini. DAK seolah menjadi anak tiri. Sementara itu, DAU jelas rumus pembagiannya ke tiap daerah, DAK tergantung dari uang yang tersisa, tidak ada formula yang jelas, dan tidak semua daerah menerima DAK. Alhasil, dampak jangka panjang DAK masih bisa diperdebatkan.
 
Campur Tangan Pemerintah
 
Dengan konfigurasi problematik di atas, perubahan radikal di bidang anggaran tampaknya diperlukan untuk menggenjot kualitas belanja. Indikator kunci untuk mengukur pendalaman instrumen belanja daerah yang produktif, akuntabilitas, transparansi tata kelola, dan outcome-nya perlu dibangun untuk tiap jenis belanja daerah.
 
Dengan alur logika ini, campur tangan pemerintah pusat atas penggunaan DAU di daerah tetap diperlukan. Salah satu contoh peran konkretnya --misalnya-- ialah memberikan ketentuan, setidaknya 25 persen dari DAU, wajib dialokasikan pemerintah daerah diperuntukkan belanja modal.
 
Dengan cara ini pula, performa ekonomi daerah menjadi representasi utuh dari ekonomi nasional. Ingat, kinerja ekonomi nasional ialah rekapitulasi ekonomi daerah. Intinya, 'pembangunan daerah' --alih-alih 'pembangunan di daerah'-- menjadi kunci pembuka bagi upaya untuk meredam stagnasi ekonomi.
 
Pada akhirnya, kemauan politik (political will) pemerintah daerah memegang peranan yang sangat vital. Efektivitas belanja sejatinya merupakan pertangungjawaban terbaik terhadap uang negara yang dibayar rakyat. Alhasil, tanpa pertanggungjawaban yang berkualitas pula, momentum Indonesia maju akan semakin molor. (Opini)
 
Haryo Kuncoro
Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif