Kepala Divisi Pembiayaan Syariah II LPDB KUMKM-RI Ari Permana. Foto: dok Istimewa.
Kepala Divisi Pembiayaan Syariah II LPDB KUMKM-RI Ari Permana. Foto: dok Istimewa.

UMKM Indonesia Revival

Ekonomi analisa ekonomi
Medcom • 01 November 2019 20:29
DIKSI revival terdengar utopis. Ya diksi tersebut menggambarkan optimisme untuk menggambarkan masa depan ekonomi Indonesia di tengah isu pelemahan ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum jelas. Sehingga membuat Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga 0,3 persen pada 2019, menjadi 2,6 persen.
 
Padahal, sebelumnya pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 2,9 persen. Akan tetapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen tidak dipangkas oleh Bank Dunia. Indonesia harus kreatif memanfaatkan keunggulan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan (demand), khususnya pasar domestik. Kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami surplus impor sementara ekspor turun, sehingga terjadi pemasalahan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit).
 
Akan tetapi dari sudut pandang ekonomi makro, Indonesia merupakan negara emerging market sehingga impor lebih besar dari ekspor merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan.
Kecenderungan ke depan yaitu produksi dan permintaan ekspor baru akan menurun. Perdagangan luar negeri akan cenderung lesu. Oleh karena itu diperlukan mesin ekonomi baru (engine of growth) dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia harus mengeksplorasi potensi dalam negeri lebih keras agar akselerasi pertumbuhan ekonominya lebih cepat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada 2030, Indonesia diprediksi akan menempati posisi ke-5 tertinggi dalam PDB dan menjadi posisi ke-4 pada 2050. Peningkatan tersebut karena adanya pertambahan jumlah penduduk dan usia produktif yang besar atau bonus demografi. Penduduk Indonesia sampai dengan 2050 akan didominasi oleh usia produktif. Apakah Indonesia akan dapat mengambil manfaat dari bonus demografi? Negara Tiongkok telah mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi yang akan dialami Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 
Ekonomi bukan hanya digerakkan oleh produksi dan teknologi, akan tetapi juga oleh populasi. Para pengangguran bukan beban negara akan tetapi merupakan capital sekaligus potential market.

Penetrasi Kredit, KUMKM dan Omnibus Law

Penetrasi domestik kredit kepada private sector di Indonesia masih sangat rendah, hanya 39,4 persen dari PDB pada 2016. Negara di Asia Tenggara yang telah melewati 100 persen antara lain Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Masih banyak terdapat ruang tumbuh untuk pembiayaan, sehingga banyak perusahaan luar negeri yang berlomba untuk membeli perusahaan di Indonesia karena memiliki potensi pasar yang besar.
 
Bahkan aset bank milik negara yang ada di Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan Malayan Banking Berhad di Malaysia. Aset bank di Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang besar.
 
Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99 persen (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01 persen atau sekitar 5.400 unit. Usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2 persen), usaha kecil 5,7 juta (4,74 persen), dan usaha menengah 3,73 juta (3,11 persen). Sementara usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sementara usaha besar hanya menyerap sekitar tiga persen dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itu masih ada peluang dan ruang yang terus bertumbuh untuk kredit/pembiayaan pada sektor komersil, mikro, dan sosial sehingga lumrah koperasi dan UMKM dianggap sebagai katup pengaman ekonomi nasional.
 
Affirmative action pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan KUMKM disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan periode kedua beliau menjabat dengan mengatakan pemerintah akan mengeluarkan omnibus law yang akan menjadi payung besar pemerintah untuk membooster ekonomi Indonesia khusus untuk membuka penciptaan lapangan pekerjaan yang luas dan penguatan sektor KUMKM ini menunjukkan pemerintah serius untuk menjadikan Indonesia bangsa yang maju dan kuat.

Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perkembangan ekonomi syariah secara global saat ini tumbuh begitu pesat. Pada 2018 lalu, pangsa pasar ekonomi syariah global mencapai lebih dari USD2,2 triliun dan diproyeksikan dalam lima tahun kemudian mencapai USD3,0 triliun. Banyak negara mulai mengembangkan industri halalnya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia tidak boleh tertinggal dan hanya menjadi pasar dari berkembangnya industri halal dunia.
 
Dengan demografi muslim yang terbesar di dunia Indonesia harus muncul sebagai kekuatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar didunia. Saat ini kita hanya unggul di halal fesyen dan halal travel/tourism. Kita harus lebih serius menggarap sektor lainnya seperti halal food dan halal kosmetik. Satu hal yang menarik adalah bahwa sebagian besar pelaku halal fesyen, food, kosmetik, dan travel adalah UMKM. Ini sebuah tantangan yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional.
 
Pengembangan industri halal tentu tidak terlepas dari dukungan peran industri keuangan syariah, khususnya dalam menyediakan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Khususnya bagi para pelaku industri halal yang sebagian besar adalah UMKM. Sampai dengan Juni 2019, industri keuangan syariah masih tumbuh positif. Total aset keuangan syariah kita mencapai Rp1.335,41 triliun atau setara 8,50 persen aset keuangan nasional. Saat ini Indonesia memiliki institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 4.000 institusi per Juni 2019.
 
Sementara itu, total aset perbankan syariah sebesar Rp499,34 triliun atau 5,95 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah pada Juni 2019. Sedangkan, sektor keuangan non bank syariah yang mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan non bank syariah lainnya mencapai Rp102,06 triliun. Tingkat FDR (Financing Deposit to Ratio) perbankan syariah mencapai 86,15 persen yang sebagian besar disalurkan ke sektor produktif UMKM.
 
Pada2019 ini laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) dan Global Islamic Financial Report (GIFR) menempatkan Indonesia pada posisi nomor 1 untuk halal tourism dan ekonomi keuangan syariah, kita harus bangga dan optimistis Indonesia akan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia, Hal dapat dicapai setelah presiden mendirikan Komite Keuangan Syariah Nasional (KNKS) untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit, itulah ungkapan yang pas saat ini untuk menggambarkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
 
Dengan demikian diksi revival UMKM Indonesia bukan sekadar diksi utopis belaka, melainkan suatu tujuan yang pasti akan dicapai oleh negara kita dengan saling memberikan kontribusi yang positif, sinergi dan komunikasi antar stakeholder negara ini, seperti kata presiden tidak ada yang Namanya visi dan misi menteri yang ada hanya visi dan misi presiden, jadi mari kita membantu Bapak Presiden Joko Widodo untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta penguatan Koperasi dan UMKM di Indonesia.
 
Ari Permana
Kepala Divisi Pembiayaan Syariah II LPDB KUMKM-RI

 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif