Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)
Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)

Pariwisata Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan

Ekonomi analisa ekonomi sdg
20 Maret 2019 07:22
PADA 2015, para pemimpin dunia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Agenda Pembangunan 2030, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 
Adapun dari 17 SDGs yang dirumuskan, SDG 1 berkaitan dengan penghapusan segala bentuk kemiskinan, utamanya kemiskinan dari sisi pendapatan. Di dalam dokumen SDGs, seseorang tergolong miskin jika pendapatannya kurang dari USD1,25 per hari atau sekitar Rp17.500.
 
Selain itu, SDG 1 juga mengamanatkan pemberian akses pada aset perekonomian dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan listrik. Hal ini agar masyarakat miskin tidak hanya sekadar naik di atas garis kemiskinan, namun juga kerentanan mereka untuk kembali menjadi miskin dapat ditanggulangi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


United Nations World Tourism Organization (UNWTO), lembaga internasional di bawah PBB yang mengurusi tata kelola pariwisata di tingkat internasional juga memiliki perhatian bagi pencapaian SDGs. Bahkan, UNWTO telah membuat website bernama "tourism4sdgs" atau "Pariwisata bagi SDGs".
 
Terkait dengan pencapaian SDG 1, UNWTO memaparkan bahwa pariwisata dapat berperan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berbisnis bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta wanita maupun pemuda.
 
Hal ini dimungkinkan mengingat pariwisata saat ini adalah salah satu sektor yang berkembang cukup pesat di dunia, seiring perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan digitalisasi yang semakin masif. Pengelolaan sektor pariwisata yang baik dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya mendatangkan pendapatan dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
 
Namun demikian, peran pariwisata bagi pengentasan kemiskinan juga tidak lepas dari kritik. Menurut Christina Kamp and Sumesh Mangalasseri dalam forum "Transforming Tourism", ide bahwa pariwisata dapat berperan bagi pengentasan kemiskinan berasal dari konsep trickle-down effect atau efek menetes ke bawah.
 
Artinya, pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat miskin, melalui pendapatan yang menetes dari penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, sering dijumpai bahwa pariwisata justru melahirkan eksploitasi dan penguasaan lahan oleh segelintir pemodal dengan minim, jika bukanlah tanpa sama sekali, keterlibatan masyarakat lokal.
 
Selain itu, masyarakat lokal yang miskin juga tidak dapat berpartisipasi dalam layanan pariwisata karena minimnya fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik tidak sesuai dengan ekspektasi kualitas wisata yang diharapkan para pelancong.
 
Belajar dari hal di atas, kehadiran pariwisata syariah yang tengah semarak di sejumlah negara jangan sampai menghasilkan jurang kemiskinan dan ketimpangan yang dalam bagi masyarakat lokal. Lebih dari sekadar kesesuaian dengan aspek halal dan haram, pengelolaan pariwisata syariah harus memiliki visi yang lebih jauh seiring dengan era pembangunan berkelanjutan saat ini, salah satunya pengentasan kemiskinan dalam SDG 1.
 
Sejumlah langkah dapat dilakukan untuk mendorong peran pariwisata syariah dalam pencapaian SDG 1. Pertama, pelaku bisnis pariwisata syariah hendaknya meningkatkan konten lokal dalam pengelolaan bisnisnya. Bisnis pariwisata syariah, sebagaimana bisnis lainnya tentu menghendaki adanya kualitas yang baik dalam pelayanan bagi para pelancong, termasuk yang sangat perhatian pada aspek kesyariahan produk.
 
Namun, upaya pengentasan kemiskinan akan dimungkinkan jika bisnis pariwisata syariah juga menggunakan konten lokal, khususnya dari UKM. Jika UKM dapat menjadi penyuplai bagi bisnis pariwisata syariah, alih-alih impor dari wilayah lain, maka perputaran ekonomi hingga segmen masyarakat bawah dapat terwujud.
 
Kedua, berkaitan dengan poin di atas, pemerintah maupun kalangan bisnis pariwisata syariah hendaknya menyiapkan suatu mekanisme pembangunan kapasitas (capacity building) bagi UKM lokal agar kualitas produk yang disuplai menjadi prima. Hal ini mencakup pelatihan, pemberian akses modal dan insentif bagi UKM sehingga penggunaan konten lokal tidak mengorbankan kualitas produk dan layanan pariwisata syariah yang diharapkan konsumen.
 
Pada satu sisi, mekanisme ini dapat dianggap menjadi biaya atau beban yang cukup besar bagi pemerintah maupun sektor swasta. Namun jika dipahami dalam konteks jangka panjang, hal ini dapat dimaknai sebagi investasi bagi keberlanjutan pariwisata syariah dan perekonomian lokal di sekitar area wisata.
 
Ketiga, instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedakah dan wakaf (ZISWAF) dari sektor pariwisata hendaknya dioptimalkan. Optimalisasi ZISWAF ini dapat berasal dari kalangan bisnis maupun dari konsumen pariwisata syariah. Dari sisi pengumpulan, diperlukan adanya mekanisme promosi ZISWAF yang tidak hanya sekadar meminta sumbangan semata, namun menonjolkan partisipasi pelaku pariwisata syariah pada pemberdayaan masyarakat.
 
Selain itu, pengelolaan dan distribusi ZISWAF hendaknya bagi pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk capacity building sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hal inilah yang pada gilirannya akan menghadirkan simbiosis mutualisme antara pariwisata syariah dan pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat lokal sebagaimana tercantum dalam SDG 1.
 
Imam Wahyudi Indrawan
Pengurus MES DKI Jakarta
Mahasiswa Master of Economics International Islamic University Malaysia

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif