Memaknai 72 Tahun Hari Oeang Nasional
Ilustrasi. (FOTO: MI/Susanto)
TEPAT 72 tahun yang lalu pada 30 Oktober 1946, merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Masa di mana bangsa Indonesia telah menunjukkan eksistensi dan kedaulatannya dalam bidang ekonomi. Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diresmikan oleh Pemerintah pukul 12 tengah malam 30 Oktober 1946 telah memberikan harapan baru bagi Indonesia.

Perjuangan para founding fathers kita dalam melahirkan Oeang Republik Indonesia (ORI) telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan waktu yang tidak sedikit. Pasalnya ketika itu Indonesia dihadapkan dengan datangnya tentara sekutu dan perundingan Belanda-Indonesia yang merugikan Indonesia sendiri. Belum lagi, keras debur ombak asing ketika itu banyak memberikan batu sandungan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak meredupkan itikad baik dari para pendiri bangsa untuk terus berjuang mencapai kedaulatan ekonomi. Diawali dengan pembentukan "Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia" oleh Mr AA Maramis pada 7 November 1945.

Panitia tersebut selanjutnya diketuai oleh TRB Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta anggota-anggotanya dari Kementerian Keuangan, Penerangan, dan Tim Percetakan. Berkat kerja gigih dan kolaborasi-sinergi antar kementerian, Menteri Keuangan memutuskan pada 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI secara sah dimulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00 WIB. (sumber: Kemenkeu).

Pada detik diluncurkannya, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan pidatonya pada 29 Oktober 1946 di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta. Bung Hatta mengatakan:

"Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi Tanah Air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta uang Jepang itu ikut pula tidak laku uang Javasche Bank. Dengan ini, tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara."

Sebuah pidato yang menggetarkan sanubari dan relung-relung jiwa rakyat Indonesia. Mereka memberikan secercah harapan bahwa bangsa Indonesia akan menuju kedaulatan ekonomi. Hasil petuah para pendiri bangsa dalam bertafakur merangkai gagasan, pikiran, dan terobosan telah menghasilkan perubahan yang penting sebagai pondasi membangun bangsa. Mereka tidak hanya asal meresmikan. Tetapi mereka telah menciptakan sejarah meskipun harus bergumul alot menanggung derita tak terperi dengan belenggu penjajahan.

Keberhasilan para pendiri negeri ini dalam memperjuangkan mata uang ORI (kini: rupiah) untuk Indonesia patut kita apresiasi. Dengan hadirnya mata uang ORI, rakyat tidak perlu lagi bergantung kepada mata uang De Javasche Bank atau mata uang penjajah Jepang. Melainkan Indonesia sudah menunjukkan kemandiriannya dalam bidang keuangan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hal ini tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara maju secara ekonominya. Bahkan dalam tataran mikro, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mempunyai literasi yang baik dalam bidang keuangan.

Memasuki usia kemerdekaan yang ke-73, Indonesia masih mempunyai segudang pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sebuah negara akan maju jika negara tersebut berhasil membangun dari skala mikronya. Karena ruang lingkup mikro merupakan pondasi awal membangun ekonomi suatu bangsa. Tanpa pondasi yang kuat, maka kecil kemungkinan negara tersebut akan lepas landas di kemudian hari.

Skala mikro yang terdiri dari masyarakat menengah ke bawah perlu menjadi atensi khusus dalam membangun perekonomian. Pemerintah bersama para stakeholders terkait perlu bahu-membahu dalam memperhatikan sektor mikro yang kini menjadi ceruk besar bagi Indonesia. Sebagai negara berkembang, Pemerintah perlu memahami bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang sulit mengenyam pendidikan yang berkualitas. Apalagi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Hal ini akan berimbas pada rendahnya literasi keuangan bagi masyarakat. Maka jangan heran bila kasus investasi bodong, penipuan berkedok arisan atau mendapatkan uang dengan hal gaib marak terjadi di Indonesia.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan 2016 berada di angka 29,7 persen. Naik sekitar delapan persen selama tiga tahun terakhir pada 2013. Selain itu, indeks inklusi keuangan di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 59,7 persen pada 2013, menjadi 67,8 persen pada 2016. Dalam hal inklusi keuangan, upaya pemerintah dalam hal ini patut untuk diapresiasi.

Bank Dunia merilis data terbaru Global Findex (Financial Inclusion Index) pada 2018 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kemajuan tercepat di regional Asia Pasifik dalam membawa masyarakatnya ke dalam sistem keuangan formal dalam tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal dalam hal inklusi dan literasi keuangan.

Aspek keuangan syariah pun perlu untuk disoroti. Berdasarkan data dari OJK menunjukkan indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan syariah 2016 masih bertengger di level 8,11 dan 11,06 persen. Dengan minimnya inklusi keuangan syariah membuat posisi Indonesia hanya berada di peringkat sembilan dalam Global Islamic Finance Report 2016 dalam hal aset keuangan syariah. Sangat disayangkan Indonesia masih belum mampu memaksimalkan potensi dalam hal ini.

Secara definisi, literasi sendiri berarti kesanggupan membaca dan menulis. Dalam hal finansial, menurut OJK diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisir, menggunakan dan mengomunikasikan informasi terkait jasa keuangan untuk mengatasi mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian inklusi mengutip dari KBBI ada tiga makna, salah satunya ketercakupan. Dalam sektor finansial, literasi dan inklusi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya ketika angka literasi besar sedangkan inklusinya minim maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Begitu juga sebaliknya.

Dari dua data di atas, setidaknya ada dua masalah utama yang menjadi penyebab mengapa indeks literasi kita masih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

Pertama, akses dan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata. Mayoritas akses pendidikan dengan fasilitas yang layak dan kualitas tenaga pengajar yang baik masih terfokus di kota-kota besar sehingga menimbulkan ketimpangan terhadap daerah terpencil yang belum merasakan hal yang sama. Akibatnya, hal ini berdampak pada efek penularan (contagion effect) terhadap rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah indeks literasi keuangan di Jakarta mencapai 40 persen sedangkan di Papua Barat hanya 20 persen.

Permasalahan kedua adalah belum maksimalnya sosialisasi dari Pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya Indeks Literasi Keuangan Indonesia yang masih bercokol di level 29,7 persen. Meskipun terdapat kenaikan delapan persen dari 2013 tapi kita masih tertinggal dibandingkan negara tetangga kita misalnya Malaysia (66 persen) dan Thailand (73 persen). Dalam hal ini pemerintah telah mencoba berupaya melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan angka literasi keuangan.

Misalnya, Pemerintah Indonesia pada 2013 meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), yang kemudian direvisi kembali pada 2017 untuk penyempurnaan. Selain itu, OJK juga pernah meluncurkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program ini bertujuan untuk membawa masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal sekaligus memberikan edukasi produk keuangan secara sederhana.

Maka, rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif adalah meningkatkan infrastruktur akses pendidikan yang merata, khususnya di daerah 3T. Kedua, pemerintah juga perlu meningkatkan peran media digital dan tradisional dalam menggencarkan sosialisasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan kontrol terhadap peran dan kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam peningkatan akses literasi dan inklusi keuangan.

Ketiga hal ini harus bergayung sambut untuk saling mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat. Peningkatan akses pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan tanpa terkecuali hingga pelosok negeri adalah kunci peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di Indonesia. Ditambah, pemerintah saat ini gencar dalam mensosialisasikan proyeksi Indonesia 2045. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Dalam setiap perjalanan sejarah, kita patut bersyukur karena telah dihadirkan orang-orang cerdas nan berani dalam membangun bangsa ini meski nyawa menjadi taruhannya. Dalam setiap masa, bangsa ini mempunyai ceritanya sendiri. Setiap fase perjalanan, akan banyak tantangan, hambatan, masalah yang harus kita selesaikan. Tetapi seperti kata Bung Hatta, Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak penunjuk, bukan tonggak yang membelenggu kita.

Sebagai penutup, memaknai 72 tahun Hari Oeang Nasional, para pendiri bangsa ini telah memperjuangkan sebuah kontribusi yang besar dalam membangun negeri ini. Tongkat estafet yang telah diperjuangkan oleh para orangtua kita terdahulu perlu kita lanjutkan dalam menghadapi tantangan dan perjuangan bersama. Dengan itu, penulis mengajak seluruh anak bangsa untuk mengikatkan kesatuan dan persatuan kolektif dalam menawarkan gagasan, ide, terobosan yang bernas dan implementatif demi kedaulatan ekonomi Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Salam Kolaborasi-Kontribusi!

Ahmad Zacky Makarim dan Muhammad Fadhil Habibie
(Anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia)




(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id