Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo. FOTO: MI/Panca Syurkani.
Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo. FOTO: MI/Panca Syurkani.

Jaga Pangan

Ekonomi analisa ekonomi
Media Indonesia • 15 November 2019 14:36
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta para kepala daerah menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Itu termasuk menjaga agar jangan sampai terus terjadi alih fungsi lahan. Terutama luas lahan persawahan harus dijaga karena berkaitan keamanan pangan nasional.
 
Pembangunan pertanian memang harus menjadi perhatian utama kita bersama. Semua pembangunan yang kita lakukan tidak akan ada artinya tanpa terciptanya keamanan pangan. Ketika kebutuhan perut tidak bisa terpenuhi, tidak mungkin kita akan bisa melakukan pembangunan.
 
Semua negara memberikan perhatian khusus kepada pembangunan pertanian. Tiongkok sebagai negara yang paling banyak penduduknya di dunia bahkan membuat strategi keamanan pangan hingga 25 tahun ke depan. Prioritas mereka bagaimana membuat kebutuhan pangan 1,4 miliar rakyat mereka setiap hari bisa terpenuhi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden Xi Jinping memimpin langsung pelaksanaan pembangunan pertanian. Belum lama ini Tiongkok mengakuisisi perusahaan pertanian Swiss, Syngenta, dengan nilai USD43 miliar. Tiongkok berani membeli perusahaan penghasil bibit unggul hingga pestisida dengan harga yang mahal karena mereka harus meningkatkan produktivitas pertanian di negara itu.
 
Dengan hanya delapan persen lahan yang bisa ditanami, Tiongkok menghadapi persoalan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat mereka. Jumlah penduduk mereka sekarang ini 19 persen dari total penduduk di muka Bumi. Pengalaman ratusan tahun lalu mengajarkan, ketika produksi pangan tidak mencukupi, akan mudah terjadi kekacauan dan bahkan muncul pemberontakan. Dinasti kerajaan di Tiongkok runtuh karena persoalan pangan.
 
Kita tidak boleh juga alpa pada persoalan ini. Jumlah penduduk kita terus bertambah. Tidak lama lagi jumlahnya bisa mencapai 300 juta jiwa. Kalau lahan pertanian terus dibiarkan beralih fungsi, satu saat kita akan menghadapi persoalan pangan.
 
Tepat kalau Menteri Pertanian memfokuskan untuk menghentikan alih fungsi lahan. Sudah sekitar 600 ribu hektare lahan pertanian di Jawa yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Karawang yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan nasional sekarang sudah berganti wajah.
 
Sebagai bupati yang 10 tahun memimpin Kabupaten Gowa dan 10 tahun pula menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo paham bagaimana kepala daerah seharusnya memainkan peran sebagai pemimpin di sektor pertanian. Ia mampu menjadikan Sulsel sebagai lumbung padi nasional.
 
Kuncinya terletak kepada keberpihakan kepada petani. Harus ada insentif khusus yang diberikan agar petani mau mempertahankan lahan mereka. Salah satu yang akan diterapkan Syahrul ialah memberikan bantuan sarana produksi bagi petani yang mau terus menjaga lahannya.
 
Keberpihakan kepada petani tidaklah salah. Semua negara industri juga melakukan hal yang sama. Di Jerman, pemerintah memberikan subsidi penerimaan sampai 50 persen dari hasil produksi yang bisa dapatkan. Dengan pendapatan sampai 150 persen setiap kali panen, mereka bukan hanya terpacu untuk menjalani profesi mereka, melainkan juga membuat pendapatan mereka tidak kalah dengan warga lain yang memilih jalan menjadi industriawan.
 
Kita harus membuat cetak biru tentang pembangunan pertanian sampai 25 tahun ke depan agar terbangun konsensus bersama. Bahwa penyediaan kebutuhan pangan merupakan kewajiban kita bersama. Kita tidak boleh iri hati ketika negara memberikan perhatian lebih kepada petani.
 
Mulai sekarang kita harus cermat untuk menghitung luas lahan yang dipakai untuk pertanian. Bahkan kita harus menghitung berapa produksi yang bisa didapatkan dan berapa kebutuhan pangan yang harus disediakan untuk sekarang dan masa datang.
 
Data itu kita perlukan agar bisa dipikirkan intervensi teknologi apa yang harus kita lakukan. Seperti dilakukan Tiongkok, kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas untuk setiap hektare lahan pertanian yang ada.
 
Kita tidak boleh main-main lagi dengan data pertanian. Jangan biarkan pertanian hanya menjadi ajang untuk terjadinya praktik korupsi. Subsidi pupuk atau subsidi bibit dibesar-besarkan tanpa ada dampak yang nyata kepada peningkatan produksi. Kita sudah sepakat untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik yang terakhir sebagai acuan bahwa luasan lahan sawah yang kita miliki hanya 7,1 juta hektare.
 
Kita harus tumbuh bersama-sama dengan kehidupan para petani. Hanya dengan petani-petani yang hidupnya lebih makmur dan sejahtera, kita bisa mengharapkan terjaganya luasan lahan pertanian dan terciptanya keamanan pangan. (Podium)
 
Suryopratomo
Dewan Redaksi Media Group

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif