Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)

Menanti Penurunan Suku Bunga

Ekonomi analisa ekonomi
Desi Angriani • 09 Mei 2019 06:31
INDONESIA sudah cukup lama mencicipi tren bunga tinggi karena efek kenaikan bunga acuan. Sejak 2018 lalu, bunga acuan betah di level enam persen. Bahkan kenaikan BI 7-Day Repo Rate terjadi sebanyak 175 basis poin atau 175 persen.
 
Meski begitu, Bank Indonesia (BI) sempat menahan bunganya di level 4,25 persen selama delapan bulan pada 2017. Namun ketidakpastian pasar keuangan dunia dan penurunan likuiditas global memaksa bank sentral untuk menginjak gas di tahun berikutnya. Hal ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan menyelamatkan rupiah.
 
Apalagi saat itu arah kebijakan The Fed atau bank sentral Amerika Serikat (AS) cenderung hawkish atau condong pada pengetatan moneter. Kenaikan suku bunga (FED Rate/FFR) ini secara tidak langsung memberikan dampak negatif pada pasar keuangan secara global termasuk Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selaku penjaga stabilitas moneter, BI saat itu memiliki opsi yang terbatas dalam menekan potensi krisis akibat suku bunga tinggi tersebut. Pertama merespons The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate) agar nilai tukar rupiah tak terpental. Opsi berikutnya, menggunakan cadangan devisa untuk mejaga stabilitas rupiah. Sayang cadangan devisa Indonesia terus terkuras hingga menghabiskan USD9 miliar sepanjang Januari-Mei 2018.
 
Beruntung bunga kredit perbankan tidak ikut melonjak. BI mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan relaksasi atau pelonggaran kebijakan bagi perbankan. Di antaranya, perhitungan rata-rata Giro Wajib Minimum Primer (GWM-P) Averaging naik menjadi dua persen dari total komponen rasio GWM-P sebesar 6,5 persen. Ketentuan itu akan membuat perbankan mengelola likuiditasnya.
 
Kemudian, perhitungan pembiayaan bank yang kini melibatkan pembelian obligasi korporasi sebagai kredit. Dengan kata lain, bank memiliki alternatif untuk menyalurkan pembiayaan dengan membeli obligasi korporasi, selain kredit jika risiko kredit masih membebani.
 
Relaksasi ketiga, pembebasan aturan maksimum nilai kredit atau loan to value (LTV) untuk kredit rumah pertama semua tipe. Dengan peraturan baru LTV, perbankan memiliki keleluasaan untuk memberikan syarat uang muka pembelian rumah pertama untuk semua tipe.
 
"Kita lihat bagaimana kenaikan bunga kebijakan moneter tak berdampak ke bunga kredit. Ini bisa terjadi karena BI telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi muncul dalam sistem keuangan," ujar Perry, Jumat, 3 Mei 2019 lalu.
 
Setelah badai ketidakpastian mereda, kini kondisi eksternal mulai berbalik arah. The Fed memberikan sinyal perlambatan dengan menaikkan bunga hanya dua kali saja tahun ini. Survei Bloomberg memperkirakan akan ada satu kali lagi kenaikan suku bunga The Fed pada September.
 
Kenaikan itu berada di kisaran target untuk tingkat dana federal dengan menyentuh 2,75 persen. Namun setelahnya, besar kemungkinan kenaikan tersebut menjadi akhir dari siklus kenaikan bunga yang pada 2018 lalu dilakukan sebanyak empat kali. Seiring dengan itu, pertumbuhan manufaktur Tiongkok atas membaiknya sentimen tentang perang dagang turut memberikan dampak positif terhadap pasar keuangan global.
 
Sementara di dalam negeri, pemilihan umum yang berjalan aman dan kondusif telah mendorong rupiah ke tingkat yang lebih kuat. Termasuk hasil hitung cepat pemilihan presiden oleh sejumlah lembaga survei turut mendorong ekspektasi investor. Nilai tukar rupiah tampak relatif stabil di kisaran Rp14 ribu per USD. Pasar pun juga lebih kalem yang tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus membaik.
 
Berdasarkan indikator eksternal dan internal itulah dunia usaha ingin BI setidaknya melonggarkan suku bunga acuan sebanyak 50 bps. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan perbankan masih menjadi tumpuan utama para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan dibandingkan pasar modal.
 
Namun, yang menjadi persoalan, perbankan masih mengenakan bunga pinjaman yang tinggi sekitar 10 persen. Jika BI menurunkan bunga acuannnya maka pengusaha menjadi lebih leluasa untuk mencari pendanaan dan melakukan ekspansi usaha.
 
"Saat ini kepercayaan diri para pengusaha sangat tinggi, jadi BI harus mengambil posisi untuk memanfaatkan momentum. BI bisa mengambil kesempatan untuk mengoreksi, mengkaji lagi untuk bisa turun dan ini akan positif. Dengan berbagai alasan, perbankan tidak pernah mengikuti apa yang diharapkan sektor riil, suku bunga lending masih double digit," ucap Hariyadi.
 
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai sudah saatnya BI melakukan pelonggaran bunga acuan dengan mendahului keputusan The Fed. Selain melihat pada kondisi ekonomi negara adidaya yang mulai membaik, likuiditas perbankan dalam negeri juga semakin ketat mengingat Loan to Deposit Rasio (LDR) mencapai angka 100 persen. Artinya, terjadi perebutan dana di masyarakat dengan kenaikan bunga deposito.
 
Karenanya, penurunan suku bunga acuan sangat diperlukan. Terlebih rilis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen mengindikasikan kebutuhan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.
 
"Dengan penurunan suku bunga acuan sehingga cost of borrowing di pelaku usaha enggak terlalu berat. Jadi pengusaha bisa ekspansi dan konsumen bisa belanja dengan kartu kredit misalnya, ngambil motor karena bunganya diturunkan," ujar Bhima saat dihubungi Medcom.id.
 
Ia menambahkan setidaknya bank sentral bisa menurunkan bunga acuan sebanyak dua kali atau sebesar 50 bps hingga akhir tahun. Namun, usulan tersebut akan sulit dieksekusi mengingat selama ini BI sangat konservatif dan mengekor kepada The Fed.
 
"Memang Fed belum menurunkan suku bunga, BI memang tidak ingin terburu-buru tapi kan janjinya Gubernur BI akan menurunkan bunga sebelum Fed menurunkan suku bunga. Jadi harus bisa lebih dulu dari langkah The Fed. Rupiah memang minggu ini terkoreksi tapi masih dalam range yang wajar enggak seperti 2018 kemarin. Jadi peluang relaksasi untuk penurunan suku bunga sudah tepat ya," ungkap dia.
 
Serupa, peneliti Indef Dzulfian Syafrian memandang bank sentral perlu mempertimbangkan penurunan bunga acuan untuk memberikan stimulus lebih bagi perekonomian. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen agar terbebas dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.
 
Lagipula, katanya, BI membangun argumentasi bahwa kondisi perekonomian domestik cukup solid. Di mana berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan, perkiraan surplus neraca pembayaran, nilai tukar yang cenderung stabil, inflasi terkendali, hingga stabilitas sistem keuangan yang terjaga.
 
"Jika BI ragu, takut untuk merelaksasi kebijakan moneternya, BI turut berdosa membuat perekonomian kita hanya tumbuh segitu-segitu saja. Dalam jangka panjang, akumulasi dosa ini dapat membuat masyarakat Indonesia akan tua sebelum kaya," tegasnya.
 
BI Butuh Waktu Turunkan Bunga Acuan
 
Bank Indonesia (BI) dinilai memerlukan waktu tambahan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) dari level 6 persen. Waktu tersebut diperlukan setidaknya menunggu cadangan devisa terkumpul hingga USD130 miliar.
 
Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu menuturkan akumulasi cadangan devisa dalam dua sampai tiga bulan ke depan akan menjadi barometer untuk sinyal pelonggaran ini. Menurutnya, rupiah yang menguat, didukung oleh aliran modal masuk, dan inflasi yang cenderung semakin rendah cukup menjadi alasan bagi bank sentral agar mulai menyiapkan siklus pelonggaran moneter.
 
"BI akan memerlukan waktu tambahan sebelum mulai menurunkan tingkat suku bunga kebijakannya, setidaknya sampai cadangan devisa telah cukup terkumpul," ujar Febrio kepada Medcom.id.
 
Sebaliknya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah pesimistis BI akan menurunkan bunga acuannya. Pertimbangan tersebut melihat pada kondisi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Selama Indonesia masih mengidap defisit transaksi berjalan, maka rupiah pasti dihantui oleh risiko pelemahan. Sebab, fondasi rupiah berupa devisa dari perdagangan barang dan jasa masih rapuh.
 
Di sisi lain, BI diyakini tidak akan berani mengambil risiko dengan mendahului keputusan The Fed. Apalagi ekonomi AS tumbuh di atas perkiraan yakni 3,2 persen, inflasi AS turut terjaga yang disertai dengan tingkat pengangguran terendah. Faktor tersebut membuat Presiden AS Donald Trump semakin percaya diri untuk melanjutkan kebijakan perang dagangnya.
 
Perekonomian AS yang kembali rebound ini tentu akan membuat The Fed mengubah rencana awalnya. Karena itu, sebaik apapun faktor pendukung dalam negeri, BI belum akan menurunkan bunga acuannya selama CAD masih menganga.
 
"Ini bikin saya agak khawatir kita tidak mungkin berharap BI menurunkan suku bunga. Sebaik apapun faktor dalam negeri karena CAD tidak membaik. Cadangan devisa juga tidak menjamin hanya sarana kita bertahan. Kalau rupiah melemah untuk berjaga-jaga tapi tidak untuk mendahului penurunan suku bunga AS," ujar Piter saat dihubungi Medcom.id.
 
Sementara, BI mengungkap tiga data yang menjadi penentu arah kebijakan suku bunga saat ini, yakni inflasi, Fed Fund Rate dan CAD. Meski inflasi terjaga tapi CAD masih mengkhawatirkan yang disertai kemungkinan perubahaan kebijakan The Fed.
 
Karenanya, bank sentral memilih kebijakan makroprudensial ketimbang menurunkan suku bunga acuan sebagai langkah mendorong pertumbuhan kredit. Lagipula bunga acuan bertahan di level enam persen untuk menopang stabilitas ekonomi agar mampu mengendalikan defisit transaksi berjalan dan menarik aliran modal asing ke Tanah Air.
 
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Linda Maulidina mengatakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit perbankan.
 
Substansi pengaturan dalam perubahan RIM dan PLM yaitu penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas dari target RIM dan target RIM Syariah, dari sebelumnya masing-masing sebesar 80 persen dan 92 persen, menjadi sebesar 84 persen dan 94 persen.
 
"Kalau suku bunga kan kebijakan moneter untuk menjaga sstabilitas. Tapi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) lebih efektif untuk bank. Kita melihat pada 2019-2020 korporasi non keuangan akan semakin giat mencari sumber dana melalui penerbitan surat berharga. Bank juga harus begitu, dengan adanya ketentuan yang memberikan prudensial yang meringankan aturan terkait surat berharga, maka nanti akan terdorong juga," terangnya.
 
Dengan demikian, target pertumbuhan kredit di atas kisaran 12 persen diharapkan bisa terwujud. Sementara untuk target jangka panjang, dengan adanya peningkatan batas bawah dan batas atas, RIM bakal mendorong perbankan untuk memperluas pembiayaan tidak hanya melalui kredit, tetapi juga melalui penerbitan obligasi atau surat berharga.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif