Membangkitkan Ekonomi Berbasis Masjid
Safri Haliding. (FOTO: dokumentasi MES)
SALAH satu tempat yang ideal untuk membangun kehidupan perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan dan berlandaskan dengan nilai-nilai spiritual adalah tempat ibadah atau masjid bagi umat Islam.

Bagi umat Islam, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah namun memiliki memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan peradaban ummat Islam, salah satunya dalam perekonomian. Selama ini, sejarah telah mencatat masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan), pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal (ZISWAF), pusat informasi Islam, hingga sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah, serta fungsi lainnya sehingga kesimpulannya, pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam.

Berdasarkan data Ditjen Bimas Islam Kemenag menyebutkan jumlah masjid dan musalah di Indonesia terus mengalami peningkatan di mana pada 2009, masjid dan musala yang terdata berjumlah 409.402 buah, lalu mengalami peningkatan pada 2010 yakni berjumlah 419.273. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi di tahun berikutnya yakni pada 2011, masjid yang terdata berjumlah 709.646 buah. Lalu pada 2012 berjumlah 720.292 buah dan data terakhir pada 2013, masjid musala yang ada di Indonesia berjumlah 731.096.

Sementara itu, Kemenag mencatat di 2013 jumlah masjid terbesar umumnya di pulau Jawa di mana provinsi dengan masjid terbesar adalah Jawa Barat dengan jumlah masjid musala sebanyak 147.378 buah. Disusul Jawa Timur sebanyak 127.439 buah dan peringkat ketiga dimiliki Jawa Tengah yang memiliki masjid musala sebanyak 110.554. Peringkat empat ditempati Banten dengan jumlah 35.521 buah.

Di sisi lain, meskipun jumlah masjid mengalami pertumbuhan namun berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia (DMI), 2014 tercatat pertumbuhan masjid di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir di 2014 jauh tertinggal ketimbang gereja, pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia berkisar 65-70 persen, jumlah tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan gereja yang mencapai 130 persen dalam rentang waktu yang sama.

Ekonomi Masjid

Peranan masjid yang multifungsi yang terintegrasi dengan berbagai bidang baik di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, militer, dan lain sebagainya dalam membina dan membangun umat sangat strategis.

Saat ini salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat muslim adalah masih tingginya umat yang masih terpapar kemiskinan, ketimpangan, dan sulitnya akses ekonomi. Dengan kondisi demikian maka langkah mengembalikan nilai peradaban Islami di tengah tingginya persoalan ekonomi maka akan sulit tercapai apabila masih ada persoalan "perut" umat yang belum selesai.

Sebagaimana Ibnu Khaldun pernah berkata "Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (Imarah). Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat".

Kebutuhan hidup umat Islam mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali saat ini dipenuhi dari luar lingkaran ekonomi ummat. Oleh karena itu, dalam membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid.

Salah satu model yang dikembangkan untuk membangun ekonomi umat berbasis masjid adalah Mart atau toko kebutuhan sehari-hari umat dengan model bisnis berjamaah yang disebut sharing ekonomi, di mana jamaah yang tertarik didorong agar memiliki saham dalam mart tersebut seperti konsep koperasi, sehingga keuntungan kembali kepada jamaah masjid, dengan demikian model bisnis menjadi bisnis yang adil dan transparan kepada semua anggota sesuai dengan kontribusinya.

Selain itu, terkait dengan sulit akses keuangan bagi masyarakat bawah maka di setiap masjid dapat dibentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis Syariah yang dapat membantu miskin produktif yang memiliki usaha dalam mengembangkan usaha mereka, lembaga tersebut dapat didirikan disetiap masjid berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Syariah dan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang telah didukung dan disetujui oleh OJK dengan pinjaman dan pembiayaan senilai Rp1 juta-Rp5 juta tanpa jaminan atau agunan dengan skema group lending Grameen Bank.

Sementara itu yang tidak kalah penting model yang sukses dibangun pada masa Rasulullah SAW adalah menjadikan masjid sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran  Baitu Mal dengan basis zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Berdasarkan hasil kajian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Ford Foundation tentang potensi zakat, infaq dan shadaqah belum termasuk Wakaf (selanjutnya disingkat ZISWaf) tercatat potensi ZIS di luar Wakaf di Indonesia sebesar Rp19,3 triliun. Sejalan dengan temuan PIRAC bahwa potensi dana ZISWaf sebesar Rp20 triliun.

Sementara Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat potensi zakat di Indonesia sebesar Rp217 triliun. Angka ini merupakan sebuah potensi sangat luar biasa yang bisa dioptimalkan umat Islam Indonesia.

Di zaman Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini atau Baitul Mal tersebut, meskipun masih sederhana dalam pengelolaannya dengan membagikan langsung kepada kaum Muslimin harta benda yang diterima kepada yang berhak mendapatkannya atau digunakan untuk keperluan umum (public services).

Kemudian dilanjutkan para Sahabat, khususnya di masa kekhalifahan Umar, beliau membangun pondasi sistem ekonomi Islam melalui pengelolaan Baitul Mal yang ideal. Pada masa kepemimpinan Umar, kesetaraan dapat dirasakan oleh setiap orang, negara dirasakan betul kehadirannya.

Pada saat ditemukan seseorang terluka fisik sehingga kehilangan kemampuannya dalam berusaha yang akibatnya tidak dapat bekerja, maka negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasarnya. Khilafah Umar juga memberikan 'keamanan sosial' bagi orang lanjut usia. 
Mereka yang telah berhenti bekerja bisa tetap memperoleh upah tetap dari kas publik. Bahkan, bayi-bayi yang dicampakkan orangtua mereka dipelihara negara, dan menghabiskan 100 dirham uang negara setiap tahunnya. Saat kekhalifahan dilanda kekeringan hebat pada 18 H, Umar memberlakukan kupon makanan bagi masyarakat yang dapat ditukar dengan gandum dan tepung.

Oleh karena itu, kehadiran masjid sebagai baitul mal sangat penting peran Nazir masjid atau pengurus masjid atau DKM masjid sangat penting dalam hal ini. Kendala pengelolaan masjid harus diselesaikan dalam mengelola masjid sehingga mampu memakmurkan masjid. Pengurus masjid yang kurang memiliki kapabilitas dan kurang berwawasan dalam mengelola harus ditingkatkan dengan pelatihan dan training dari DMI terkait.

Nazir masjid sangat menentukan maju-mundurnya umat Islam. Nazir masjid yang kurang berwawasan yang memandang agama Islam sebatas ibadah dan aqidah harus diubah wawasannya. Sehingga harapannya Nazir masjid harus dipersiapkan untuk diisi oleh orang yang memahami ibadah dan muamalah, ekonomi Islam serta manajemen masjid melalui Baitul Mal sehingga dengan demikian kebangkitan ekonomi berbasis masjid dapat terwujud.

Safri Haliding
Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta
Alumni International Islamic University of Malaysia (IIUM)




(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id