Menyasar Jokowi Lewat Rini-Dirut PLN
(Dari kiri ke kanan) Direktur PLN Sofyan Basyir, Presiden Joko Widodo, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (FOTO:
Jakarta: Baru-baru ini publik dikejutkan dengan beredarnya rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir. Percakapan tersebut seolah membicarakan tentang pembagian saham untuk PT PLN dan PT Pertamina.

Berdasarkan penelusuran Medcom.id, rekaman tersebut tersebar pertama kali lewat akun @politisi_magang dan @Jokerpolitik pada Jumat, 27 April 2018. Percakapan melalui sambungan telepon ini diawali dengan persoalan pembagian saham di kedua perusahaan pelat merah tersebut.

Di pertengahan rekaman, terdengar Sofyan tak terima dengan pembagian jatah 15 persen untuk proyek di PT PLN (persero) dan PT Pertamina (persero). Ia pun meminta tolong Rini agar melobi kakaknya, Ari Soemarno.

Menanggapi hal tersebut, Dirut PLN Sofyan Basir mengakui dirinya adalah sosok laki-laki yang ada dalam rekaman tersebut. Namun beberapa bagian dari percakapan tersebut, katanya, dipotong seolah ia hanya membicarakan tentang pembagian saham.

Baca: Menteri Rini Akui Percakapannya dan Dirut PLN Bahas Proyek

Sofyan mengatakan saat itu ia tengah berkonsultasi dengan Rini terkait konsep pengembangan usaha PLN. Perseroan berencana membeli beberapa saham seperti di perusahaan tambang. Kata 'saya' yang digunakan dalam percakapan mengacu pada PLN bukan secara pribadi.

"Kalimat Bu Rini itu, 'pokoknya apa pun Pak Sofyan, lakukan untuk kepentingan tarif itu bisa lebih baik dan efisien, turun kalau bisa. Apa pun, yang penting tidak melanggar hukum. Kalau bisa lakukan, lakukan. Saya kasih restu'," tiru Sofyan di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 28 April 2018.

Sofyan menegaskan tak pernah meminta saham atau fee apa pun kepada Menteri BUMN. Komunikasi terakhir dengan Menteri Rini Soemarno pun, lanjutnya, terjadi pada 2016.

"Saya ngerasa, Saya PLN. Kalau saya ketemu sama Bu Rini ya saya ini PLN, bukan Sofyan. Masak minta fee ke Menteri, ngawur saja," kata dia.




Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Untuk ikut serta dalam proyek itu, PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sayangnya, proyek penyediaan energi ini tidak terealisasi karena dinilai belum dapat memberikan keuntungan optimal bagi Pertamina maupun PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Sabtu, 28 April 2018.

Menurut Imam percakapan tersebut memang terjadi pada 2016. Kata 'Saya' maupun 'Kami' yang disebutkan dalam percakapan itu adalah PLN sebagai perseroan. "Yang disebut 'kami, kami, kami' itu PLN, PLN, PLN, company, corporate. Tujuannya meminimalisasi cost. Ujungnya pada masyarakat kan," ujar dia.




Ari Soemarno Dicurigai Jadi Makelar Proyek

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmi Radhi meyakini Rini dan Sofyan tak terlibat bagi-bagi fee dalam proyek yang dibicarakan itu. Keduanya, dianggap memiliki kredibilitas dan track record yang bagus.

Namun, Fahmi menyoroti peran kakak kandung Rini, Ari Soemarno, yang diduga menjadi makelar dalam proyek LNG Receiving Terminal di Serang, Banten, yang dibicarakan tersebut. Menurutnya, peran Ari sebagai makelar bisa terindikasi nepotisme karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rini.

"Yang dipermasalahkan bukan substansi itu, tapi peran Ari Soemarno yang merupakan kakak kandung Rini. Kurang pas lah dia karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rini," ungkapnya kepada Medcom.id, Senin, 30 April 2018.

Fahmi pun menyarankan agar rekaman lengkap pembicaraan Rini dan Sofyan dibuka ke publik. Rini juga dinilai perlu mengungkap keterlibatan kakak kandungnya dalam proyek itu.

"Makanya yang paling baik Rini Soemarno membuka di forum DPR, jelaskan juga karena dalam industri migas itu hal biasa ada makelar tapi karena saudara justru menjadi masalah," ungkap dia.

Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Rekaman utuh pembicaraan Rini dan Sofyan harus dicermati agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarkat. Kasus ini, katanya bisa meningkatkan opini negatif tentang Rini dalam mengelola BUMN.

"Semakin menguatkan dugaan peran Ari Soemarno yang selama ini selalu dimunculkan secara negatif. Ini harus ditelaah secara cermat," kata Mamit saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Senin, 30 April 2018.




Rekaman Rini-Dirut PLN untuk Serang Jokowi di 2019

Rekaman ini beredar bersamaan dengan perombakan sejumlah petinggi BUMN, antara lain Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama Bulog. Di sisi lain, percakapan yang terjadi pada 2016 silam baru dimunculkan di tahun politik menjelang Pilpres 2019.

Mantan Anggota Tim Anti Mafia Gas Fahmi Radhi menilai sasaran tembak dari rekayasa rekaman tersebut ditujukan pada Presiden Joko Widodo. Sejumlah pihak ditengarai sengaja menjatuhkan Jokowi lewat para pembantunya.

"Arah tembakan itu ke Jokowi. Jika terkesan betul anak buahnya bagi-bagi proyek maka ini terindikasi pihak yang ingin 2019 ganti presiden," katanya.

Selain dampak politik, kasus tersebut berpotensi memperpuruk iklim investasi di Indonesia. Investor akan mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal lantaran praktik pembagian fee masih marak di Indonesia.

Kaburnya para investor tentu mempersulit pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. "Jangan sampai rekayasa yang bertujuan menjatuhkan Presiden, sekaligus memporak-porandakan perekonomian Indonesia," tambah dia.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menambahkan rekaman tersebut tak hanya menjatuhkan Jokowi sebagai calon Presiden di 2019 tetapi juga menyeret keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terlibat proyek tersebut melalui PT BSM.

"Dengan keluarnya rekaman ini saya kira memang disengaja untuk memfitnah mereka dan menimbulkan kegaduhan di yudikatif maupun legislatif. Presiden Jokowi pun saya kira terkena imbas atas keluarnya rekaman ini," imbuh dia.

Mamit pun menyarankan agar kasus tersebut di bawa ke ranah hukum sebelum DPR membentuk pansus. Dalang di balik pemotongan rekaman pembicaraan maupun pihak yang menyebarluaskan perlu diusut agar tidak menciptakan preseden buruk bagi pemerintah.

"Ikuti saja perkembangan dari pihak aparat penegak hukum. Jika memang sudah ada kejelasan, baru mereka bisa membuat pansus jika diperlukan," pungkas dia.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id