Pelemahan Rupiah dan Beban Pembayaran Utang Negara

Desi Angriani 09 Maret 2018 11:04 WIB
analisa ekonomi
Pelemahan Rupiah dan Beban Pembayaran Utang Negara
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)
Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sejak awal 2018 terlihat berada di tren pelemahan. Bahkan, pada penutupan perdagangan sore kemarin, nilai mata uang Garuda ditutup melemah di level Rp13.816 per USD atau turun 56 poin (0,41 persen) setelah dibuka stagnan pagi tadi.

Pelemahan ini dinilai membebani pemerintah dalam membayar cicilan pokok dan bunga utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang negara mencapai Rp3.958,66 triliun pada akhir Januari 2018. Angka ini meningkat sekitar Rp19,96 triliun dari posisi utang pada Desember 2017 yang sebesar Rp3.938,7 triliun.


Sumber: Bloomberg

Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp752,38 triliun atau sekitar 19 persen dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.206,28 triliun atau 81 persen. Posisi utang pemerintah itu tercatat sebesar 29,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp13.588,8 triliun pada 2017.

Pengamat Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan ketika nilai tukar rupiah melemah, kewajiban rutin pembayaran utang semakin berat. Ini dikhawatirkan membuat ruang fiskal menjadi semakin sempit.

"Pasti akan jadi beban karena pemerintah membayar cicilan pokok dan bunga tiap tahunnya dengan rupiah sementara utangnya sebagian berbentuk valuta asing atau utang luar negeri. Di situ ada risiko mata uang," kata Bhima, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 8 Maret 2018.

Bhima mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) berencana melakukan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pusat yang mencapai USD9,1 miliar atau setara Rp121 triliun dengan asumsi kurs sesuai APBN Rp13.400.


Sumber: Kementerian Keuangan

Jika USD terus menguat atau bisa mencapai kurs Rp14.000 maka pembayaran ULN di 2018 akan membengkak menjadi Rp127,4 triliun atau deviasinya naik Rp6,4 triliun. Kondisi tersebut, lanjut Bhima, tentu memengaruhi cadangan devisa.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2018 tercatat sebesar USD128,06 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2018 yang sebesar USD131,98 miliar. "Imbasnya cadangan devisa terancam tergerus ketika rupiah lesu," ungkapnya.

Utang Indonesia

Menanggapi posisi utang Indonesia, Guru Besar FEB Universitas Indonesia M Ikhsan mengatakan utang negara merupakan hal yang wajar sepanjang PDB tumbuh lebih cepat dari tingkat bunga utang. Bahkan negara kaya dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi seperti Tiongkok dan Singapura memiliki utang dalam jumlah besar.



"Jadi sepanjang nominal GDP artinya real GDP ditambah inflasi lebih tinggi daripada tingkat bunganya kita sustainable dan aman," katanya, saat ditemui Medcom.id, dalam sebuah seminar masalah ekonomi jangka pendek, di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis, 8 Maret 2018.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan, porsi utang Indonesia masih dalam batas aman karena tak lebih dari 40 persen terhadap angka PDB. Namun kapasitas pemerintah dalam membayar cicilan pokok dan bunga utang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup dikhawatirkan.



Ia melihat sumber pendapatan terbesar APBN berada pada tax rasio yang kini jumlahnya semakin menurun atau berbanding terbalik dengan jumlah utang yang semakin membengkak.

"Kalau melihat utang terhadap PDB rasanya kita masih aman tapi tax rasio kita semakin turun dan utang kita membengkak. Utang yang besar belum tentu bisa menarik fiskal yang lebih besar di negara kita dan ini perlu jadi perhatian kita," tutur Firmanzah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bersikukuh pelemahan rupiah yang terus terjadi tidak akan membebani pembayaran utang negara. Kenaikan utang yang lebih cepat, kata Darmin, dipengaruhi oleh jumlah pembangunan proyek infrastruktur yang begitu masif.

"Utang kita enggak ada masalah itu bahwa utang kita kenaikannya mungkin lebih cepat dibanding masa lalu iya. Kalau kenaikan utang lebih cepat karena kita mau bangun infrastruktur," kata Darmin, di Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta.

Menurutnya beban utang negara saat ini masih dalam batas wajar atau  tercatat sebesar 29,1 persen terhadap PDB pada akhir Januari lalu. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara tetangga. Jika pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur maka utang negara juga tidak akan membengkak.

Darmin menambahkan pemerintah tidak menggunakan utang untuk konsumsi melainkan investasi di bidang infrastruktur. Hal itu akan memberikan manfat besar dalam beberapa tahun mendatang. Berbeda dengan kasus setelah krisis ekonomi 1998 di mana pemerintah membuat utang untuk membayar utang sebelumnya.

"Dan indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita sudah mulai habis, itu artinya kita tidak minjam untuk bayar utang lagi. Tapi sekarang mulai mengarah ke positif," tutup dia.

 



(ABD)