Mengenal 'Wajah Baru' The Fed
Fed. Dok: AFP
Jakarta: Pergerakan ekonomi dunia tak terlepas dari jerat kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau yang dikenal The Fed (Federal Reserve System). Ia menjadi nakhoda bagi kebijakan moneter di negara Adidaya tersebut.

Kebijakan moneter The Fed meliputi peredaran jumlah dolar AS, pegendalian inflasi, pemberian kredit, perubahan tingkat suku bunga pinjaman dan bunga diskonto (discount rate), serta melakukan pembelian atau penjualan terhadap beberapa surat utang negara. Melalui cara ini, The Fed tampak ingin menguasai sekaligus mengendalikan jumlah dana yang ada di sistem perbankan.

Menariknya, The Fed di era 1907-an didirikan hanya untuk mengatasi masalah kepanikan bank lokal di AS. Namun peranan bank sentral itu perlahan meluas hingga mampu menimbulkan dampak negatif dan positif bagi sebagian negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Jika melihat beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan perbedaan arah kebijakan The Fed di masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump. Selama Obama menjabat sebagai Presiden AS, kebijakan bank sentral condong dovish dengan kata lain tidak memicu kepanikan perekonomian global atau malah mendorong pelemahan dolar AS. Hal itu sejalan dengan politik luar negeri Obama yang sangat diplomatis.

Pada periode pertama menjabat, Obama menunjuk Ben Bernanke sebagai bos The Fed. Ia dihadapkan pada tahun-tahun sulit di mana masalah krisis finansial menyeret negara Adidaya itu ke dalam jurang resesi. Memang kondisi ekonomi AS kala itu membuat Bernanke tak memiliki alasan untuk menaikkan suku bunga acuan federal fund rate. Namun ia mengumumkan rencana tapering off pada 2013 lalu yang membuat mata uang negara berkembang sedikit goyah.

Pada periode berikutnya, tampuk kepemimpinan The Fed dipegang oleh Janet Louise Yellen. Penunjukan wanita pertama yang menjadi gubernur bank sentral AS ini berhasil membawa ekonomi global perlahan-lahan membaik setelah krisis keuangan 2008. Pasalnya keputusan FOMC (Federal Open Market Committee) lebih condong pada pelonggaran moneter, penurunan Fed Rate, dan atau penambahan stimulus moneter; meskipun pada rapat tersebut forum tak menurunkan suku bunga.

Pada rentang 2014-2017 Yellen menaikkan tingkat suku bunga AS sebanyak enam kali atau berada pada kisaran 1,25-1,5 persen. Jika dirinci, The Fed naik hanya satu kali pada 2015 dan kembali naik sebanyak satu kali di 2016. Kemudian secara beruntun naik sebanyak empat kali di sepanjang 2017. Kenaikan secara perlahan ini dipicu oleh membaiknya berbagai indikator perekonomian AS seperti  rendahnya inflasi dan harga konsumen, rendahnya tingkat pengangguran, hingga peningkatan investasi di sektor bisnis.

Sebaliknya arah kebijakan the Fed cenderung hawkish setelah Jerome Powell resmi menggantikan Janet Yellen sebagai Gubernur The Fed ke-16. Artinya kebijakan The Fed condong pada pengetatan moneter, kenaikan suku bunga (FED Rate/FFR), dan atau pengurangan stimulus moneter. Keputusan bernada hawkish mendorong penguatan dolar AS sehingga memberikan dampak negatif pada pasar keuangan secara global.

Keberanian Powell mengubah setir kebijakan moneter ini seolah mengikuti kebijakan ekstrem Donald Trump dimana ekonomi AS lebih tertutup dan protektif sehingga berdampak asimetrik terhadap perekonomian global. Misalnya tarif bea masuk yang tinggi hingga perang dagang telah menghambat ekspor sejumlah negara.

Meski belum genap setahun menahkodai The Fed, rezim Powell dianggap paling agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga. Bahkan sepanjang 2018, Powell berencana menaikkan empat kali suku bunga acuan federal fund rate (FFR). Hingga kini, suku bunga AS telah naik sebanyak dua kali. Pada Maret lalu dengan kisaran 1,5-1,75 persen dan Juni lalu pada kisaran 1,75-2,00 persen.

Kenaikan tingkat suku bunga ini dipengaruhi oleh inflasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS di angka 2,7 persen pada 2018 dan 2,4 persen pada 2019. Selain itu, tingkat pengangguran AS diperkirakan akan turun menjadi 3,6 persen atau lebih rendah dari perkirakan sebelumnya.

Menurut Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih, arah kebijakan suku bunga FFR yang tinggi bukan berarti menciptakan wajah baru bagi The Fed. Pasalnya, karakter Yellen dengan Obama maupun Powell dengan Trump kebetulan serupa sehingga arah kebijakan pemerintah AS dan kebijakan The Fed oleh dua rezim itu juga berbeda.

Lagi pula keputusan The Fed tak berada sepenuhnya di tangan Yellen maupun Powell. Ada 12 Presiden The Fed dari 12 distrik lainnya yang memutuskan kenaikan bunga berdasarkan kondisi teranyar perekonomian negeri Paman Sam. Tapi secara personal, kata Lana karakter Powell memang cenderung hawkish dan Yellen condong dovish.

"Saya kira mereka kebetulan karakter saja yang sama, kita lihat ini juga bukan berarti warna The Fed yang sekarang. Saya kira mereka juga melihat perkembangan data, perkembangan inflasi cukup cepat," katanya saat dihubungi Medcom.id.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kondisi ekonomi membuat arah kebijakan suku bunga bank sentral AS turut berubah. Sebelum Trump menjabat, kebetulan ekonomi negara adidaya itu stagnan sehingga tak ada ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Namun beberapa tahun kemudian, ekonomi AS mengalami perbaikan sehingga mau tak mau The Fed memasuki era suku bunga tinggi.

Bagi Josua, membaiknya perekonomian AS merupakan imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Sebab kebijakan Trump berupa pemangkasan pajak baru memberikan dampak sentimen positif bagi perekonomian AS. Di sisi lain, kebijakan itu menimbulkan risiko resesi bagi AS karena defisit fiskal melebar ditambah rencana pembangunan dinding perbatasan dengan Meksiko.

"Saya belum mengklaim karena ini Trump tapi ada kinerja Obama sebelumnya. Dampak akan kelihatan kalau perang dagang benar terlaksana maka akan mendorong inflasi dan akan berpengaruh terhadap suku bunga bank sentral. Tapi itu lebih ke jangka menengah panjang," ungkap Josua kepada Medcom.id.
 
Imbas Kebijakan Suku Bunga Tinggi


Imbas dari kebijakan suku bunga tinggi The Fed membuat sejumlah bank sentral di dunia terpaksa melakukan pengetatan moneter. Beberapa bank sentral di Eropa seperti Inggris Bank of England (BoE) dan European Central Bank (ECB) mulai menghentikan stimulus moneter dengan menaikkan suku bunganya. Bahkan bank sentral Malaysia dan Singapura telah lebih dulu meresponds The Fed dibandingkan Bank Indonesia (BI).

Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai era suku bunga tinggi ini dengan pemulihan ekonomi AS, naiknya imbal hasil surat utang AS serta pasar saham AS yang mencetak rekor baru berpotensi besar menimbulkan 'Black Friday' atau krisis ekonomi di negara-negara berkembang.

Sinyal krisis di negara berkembang begitu kencang lantaran indeks dolar AS sudah berada di level 95 dengan kata lain tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Penguatan dolar AS justru mengganggu pasar keuangan di negara lain. Hal ini sudah tampak di negara Turki, Argentina, dan Brasil.

Sementara di Asia Tenggara, dampak kebijakan suku bunga tinggi mulai menggoyahkan mata uang Thailand yang memiliki surplus transaksi berjalan sebesar 10 persen. Kata Bhima, negara berkembang harus bersiap menghadapi capital outflow besar-besaran lantaran Thailand merupakan kunci penting terjadinya krisis moneter pada 1998 silam.

"Kalau yang 10 persen surplus aja sudah mulai anjlok mata uangnya maka bersiap negara berkembang lain di  Asia Tenggara menghadapi capital outflow yang cukup besar termasuk Indonesia," tutur Bhima kepada Medcom.id.

Adapun kebijakan suku bunga tinggi sama sekali tidak mempengaruhi negara maju. Terbukti bank Sentral Tiongkok (PBOC), Bank of Japan (BoJ) dan beberapa bank sentral negara maju lainnya, tetap mempertahankan pelonggaran kebijakan moneter.

Josua Pardede menambahkan investor global lebih optimistis dengan kecenderungan suku bunga tinggi. Pasalnya, arah kebijakan The Fed sejak Powell menjabat sudah diprediksi condong pada pengetatan moneter. Hal ini tentu memudahkan pasar dalam melakukan proyeksi ke depan.

"Ya kredibilitas bank sentral AS sangat berpengaruh makanya kejelasan arah kebijakan sangat ditunggu pasar," imbuh Josua.
 
Opsi Bank Indonesia Terbatas

Selaku penjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia dianggap memiliki opsi yang terbatas dalam menekan potensi krisis akibat suku bunga tinggi. Opsi pertama merespon The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate) agar nilai tukar rupiah tak terpental hingga level terdalam. Hingga saat ini, BI rate sudah naik sebesar 50 basis poin atau menjadi 4,75 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan sikap (stance) kebijakan moneter BI agak berubah karena mempertimbangkan banyaknya tekanan global yang perlu diantisipasi. Hal-hal tersebut memicu kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga Amerika atau US Treasury dan penguatan dolar terhadap seluruh mata uang dunia.

"Dalam bahasanya yaitu netral dengan sedikit bias ketat. Sikap tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya inflasi yang diperkirakan masih sesuai sasaran 2,5-4,5 persen," ujar Perry.

Sementara itu, Bhima Yudhistira menyatakan BI seharusnya menaikkan tingkat suku bunga acuan sebelum pejabat The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga bank sentral AS. Hal ini akan mendorong imbal hasil yang lebih tinggi bagi investor asing sehingga menahan capital outflow.

"Kalau The Fed mau naikkan empat kali, BI bisa naikkan lima kali sehingga imbal hasil lebih menarik investor asing," ujar dia.

Opsi selanjutnya, BI dapat menggunakan cadangan devisa untuk mejaga stabilitas rupiah. Sayangnya cadangan devisa Indonesia terus terkuras hingga menghabiskan USD9 miliar sepanjang Januari-Mei 2018. Selanjutnya, upaya paling fundamental ialah dengan menekan defisit transaksi berjalan dan mendorong kinerja ekspor.

Di samping itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus menciptakan paket kebijakan agar menahan bunga kredit yang mahal. Misalnya, lewat efisiensi perbankan sehingga bank-bank tak perlu baku hantam dalam memperebutkan dana murah.

"Mau enggak mau harus distabilisasi bahkan mengorbankan bunga kredit cost borrowing juga," tegasnya.

 



(SAW)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id