Menjamurnya bisnis gadai

Penolong yang Ilegal

Dhaifurrakhman Abas 23 Oktober 2018 14:40 WIB
Gadai Liar Enggan Legal
Penolong yang Ilegal
Ilustrasi: Medcom
“Butuh DANA CEPAT, dengan agunan surat mobil/truk.Proses CEPAT, bisa take over, tidak BI checking. Hubungi Susan 08xx xxx xxxx x,”

Rasanya setiap orang pernah mendapat pesan singkat (SMS) semacam itu. Ada yang menganggapnya penipuan. Banyak pula yang mengaitkannya dengan fenomena menjamurnya usaha gadai.

Beberapa pengusaha gadai yang kami temui mengakui, SMS menjadi salah satu langkah ampuh untuk mengiklankan jasa gadainya, sekaligus mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat. Barangkali tak semua orang peduli dengan pesan singkat itu. Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya kesempatan emas. Kemudahan akses pinjaman itu datang di saat yang tepat, dengan proses yang katanya cepat.

Tapi, darimana mereka mendapatkan nomor telepon kita untuk mempromosikan jasa gadainya?

Peter Salim, salah satu pengusaha gadai yang kami hubungi mengatakan, SMS merupakan strategi yang cukup digemari oleh pebisnis rumah gadai.

“Ya, ada juga (pebisnis gadai) yang pakai itu (promosi pesan singkat)," ucap Direktur PT. Surya Gadai Prima itu, Selasa, 23 Agustus 2018.

Menurut Peter, promosi SMS juga memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan dana segar, tanpa perlu mencari lokasi rumah gadai. Tapi, meski tertarik, dia mengaku belum menggunakan metode tersebut.



Ilustrasi: Bisnis gadai 'pinggir jalan' mulai menjamur di Jabodetabek sejak 2017. (Medcom/Abas) 


Untuk mengoperasikan strategi SMS ini tidak begitu sulit. Cukup dengan mendapatkan nomor telepon masyarakat dari para penjual pulsa telepon. Pasalnya, para penjual pulsa biasanya mencatat nomor ponsel si pembeli untuk kebutuhan pembukuan usahanya.

Selain itu, penjual pulsa juga mencatat nomor telepon kartu perdana yang dijualnya. Catatan nomor-nomor ponsel itulah yang banyak ditawar orang, salah satunya pebisnis rumah gadai. Soal harga, sesuai kesepakatan kedua pihak.

Ihwal jual-beli data nomor ponsel itu dibenarkan Ari, pemilik konter pulsa di kawasan Depok, Jawa Barat, yang kami temui di hari yang sama.

Ari mengatakan, dirinya kerap didatangi pihak-pihak yang ingin membeli nomor ponsel pelanggan yang dimilikinya. Tapi, dia mengaku tak pernah menjualnya.

“Biasanya (pegawai) asuransi sering datang ke sini untuk beli (catatan) nomor. Tapi saya nggak jual, nggak boleh. Nomor yang saya catat itu untuk catatan keuangan saja. Ketika sudah selesai, saya bakar semua,” akunya.

Selain memburu nomor ponsel yang beredar di masyarakat, Peter mengatakan bahwa beberapa perusahaan gadai sudah memiliki sistem deteksi nomor ponsel. Semacam metode SMS Gateway.

Bahkan, katanya, beberapa sistem bisa membaca identitas si pemilik nomor ponsel. Namun Peter tak mengetahui banyak detailnya.

“Hanya pernah mendengar, ada yang memiliki sistem seperti itu,” ujarnya.
 

Tanpa BI Checking

Banyak masyarakat berusaha mencari dana segar dan cepat untuk 'menyambung hidup', membeli barang, atau berhadapan dengan biaya tak terduga dan mendesak.

Ada yang sukses mengembalikan pinjamannya dengan lancar, banyak pula yang tersangkut kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL). Ujung-ujungnya, mereka yang bermasalah tercatat di daftar hitam debitur yang ditinjau Bank Indonesia alias BI Checking.

Analisis rekam jejak transaksi itu menyasar itikad nasabah dalam kemauan membayar (willingness of payment) dan kemampuan membayar (ability of payment). Semua dilihat dari riwayat pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit setiap bulannya.

Data BI Checking bisa diketahui oleh semua lembaga keuangan melalui sistem informasi debitur (SID). Dengan begitu, calon nasabah bisa diseleksi. Sebab, jika terjadi kredit macet, kelangsungan hidup bank bisa terancam. Malah bisa ambruk.

Jadi, jika seseorang sudah tercatat di BI Checking, dipastikan dirinya tidak bisa lagi mengajukan kredit atau meminjam uang di bank.

Situasi inilah yang sering dijadikan tolok ukur sekaligus jawaban atas menjamurnya bisnis gadai dan jasa peminjaman uang. Istilah 'tanpa BI checking' dipromosikan untuk menarik nasabah.



Ilustrasi: Rumai gadai swasta kerap menjadi pilihan bagi masyarakat yang tersangkut BI Checking. (Medcom/Abas)


Seperti yang dialami Hardi Prawira, seorang warga yang kami temui di bilangan Blok M, Jakarta Selatan pada Selasa, 4 September 2018. Dia tengah mencari jalan keluar atas permasalahan keuangan yang melanda toko bangunannya. Pria itu nyaris gulung tikar.

Hardi tak memiliki cukup dana untuk menyokong bisnisnya. Duit di tabungan tak tersedia banyak. Upayanya meminjam ke bank pun kandas. Pengajuannya ditolak karena pernah tersangkut masalah pelunasan kredit yang kurang lancar.

“Bank bilangnya saya punya masalah di BI Checking,” kata Hardi sambil menghela nafas.

Alhasil, Hardi mengambil langkah alternatif, yakni, menggunakan jasa peminjaman dana yang tidak memeriksa BI Checking.

Begitupula Wasis Tamtomo, seorang warga yang kami temui di kawasan Kedoya, Kebon jeruk, Jakarta Barat pada Jumat, 31 Agustus 2018. Dia mengaku sudah sering meminjam duit di jasa-jasa peminjaman uang, apalagi jasa gadai pinggir jalan.

Dia tidak punya pilihan lagi. Sama seperti Hardi, Wasis tidak bisa meminjam uang di bank karena tersangkut BI checking.

“Saya butuh dana cepat,” ucapnya.

Memang betul, proses pencairan dana di rumah gadai 'pinggir jalan' terhitung cepat. Kurang dari 15 menit fulus langsung cair. Terlepas legal atau tidak, bagi Wasis, rumah gadai pinggir jalan itu bak 'malaikat penolong'.
 

OJK waswas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khawatir. Dari hitung-hitungannya, masyarakat yang menjadi nasabah rumah gadai 'pinggir jalan' yang tak berizin, semakin banyak.

Kepala Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing mengaku khawatir jika masyarakat pengguna jasa gadai liar dicurangi (fraud risk). Atau, jika si usaha gadai bangkrut, OJK tidak bisa membantu mengembalikan harta masyarakat yang digadaikan.

Dia menyarankan agar masyarakat menghindari rumah gadai liar. Pula, usaha gadai yang belum mengantongi izin diimbau mendaftar segera.

“Untuk memberikan kepastian hukum lembaga pegadaian. Kedua, memberikan pelindungan konsumen,” ujarnya.

Berdasarkan catatan OJK, perbulan Juli 2018, dari total 585 perusahaan gadai, baru 33 yang mendaftar. Dari 33 itu, baru 10 perusahaan gadai yang sudah mendapatkan izin, salah satunya milik pemerintah. Jadi, masih ada 552 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin atau ilegal.

Saat ini OJK memperpanjang kembali batas waktu pengurusan izin bagi pengusaha rumah gadai, hingga 29 Juli 2019. “Setiap pergadaian yang belum terdaftar sampai saat ini harus menghentikan kegiatannya,” tegas Tongam.
 



(COK)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id