Pengakuan Salim S. Mengga

Korupsi di DPR dan Restu Tak Tertulis Partai

Coki Lubis 14 Agustus 2018 20:19 WIB
Transaksi Gelap DPR
Korupsi di DPR dan Restu Tak Tertulis Partai
Salim S. Mengga
MESKI tak melulu, uang kerap menjadi daya pikat DPR-RI. Bisa membuat orang berbondong-bondong ingin menuju Senayan. Berapapun yang mesti dikeluarkan, tak masalah, toh ketika menjadi wakil rakyat modal bisa kembali.

Yang kita bicarakan hari ini bukan uang halal yang berasal dari gaji, tunjangan, uang rapat, uang reses, dan lain-lain yang sifatnya resmi. Tapi, ini soal duit kotor yang bisa menebalkan dompet oknum anggota dewan yang 'nakal'.

Uji kepatutan dan kelayakan pejabat (fit and proper test), pembahasan Undang-Undang, 'bermain-main' panitia khusus (Pansus), hingga menjadi 'penghulu' proyek, adalah beberapa celah yang bisa dimanfaatkan. Mayor Jenderal (Purn.) Salim S. Mengga, mantan anggota DPR-RI dari Partai Demokrat periode 2009-2014 dan 2014-2019, buka suara soal transaksi ilegal di Senayan. 

Rabu pagi, 25 Juli 2018, Salim menerima Medcom Files di kediamannya. Sambil ditemani secangkir kopi, dia mulai blakblakan. Berikut petikan wawancaranya.



Salim S. Mengga.


Apa motivasi Bapak menjadi Anggota DPR-RI?
Saya kira memang 'Senayan' punya daya pikat sediri, dari latar belakang dan motivasi kita. Saya sendiri berlatar militer, setelah pensiun masih ingin melanjutkan pengabdian. Salah satunya, karena mungkin dulu, waktu di era Dwi Fungsi ABRI pernah bekerja dan mengenyam pendidikan di bidang sosial politik. Saya pernah mendapat kursus pendidikan itu selama di tentara. 

Didorong keinginan seperti itulah saya coba berkiprah di DPR-RI, dengan memilih sebuah partai yang saya pikir selaras dengan ideologi yang saya inginkan, nasionalis-relijius seperti Partai Demokrat. Meski di kemudian hari saya keluar juga.

Saya di sana dua periode. Hanya, di periode kedua saya keluar karena ada masalah dengan partai. Saya keluar, dan itu pilihan hidup.

Cerita apa yang mendasari langkah Bapak keluar dari gedung DPR, lantas keluar dari Partai Demokrat?
Buat saya menjadi anggota DPR itu bukan pekerja partai. Kita mengabdi untuk bangsa dan negara, memang jalurnya lewat partai. Tetapi bukan berarti partai bisa semena-mena kepada anggotanya. Alasannya, saya didukung bukan oleh orang Partai Demokrat saja. Saya didukung oleh rakyat kebanyakan, bahkan lintas partai. Karena itulah memang selama saya di sana seringkali ada kebijakan partai yang, bukan saya tentang, tapi saya kritisi.

Salah satunya saat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin membeli alutsista TNI berupa Tank Leopard. Di sana nama Bapak muncul sebagai penolak?
Benar. Saya kasih penjelasan soal penolakannya, karena kebetulan saya berasal dari orang-orang persenjataan teknis. Saya pernah menjadi komandan satuan itu, satuan kavaleri seluruh Indonesia. Jadi saya mengerti alutsista seperti apa yang kita butuhkan.

Mungkin Tank Leopard hebat di negara kontinental, Afrika, hebat di Asia, Eropa, tapi belum tentu kehebatan itu bisa dibawa ke negara kepulauan seperti Indonesia. Struktur tanah berbeda, mobilisasinya sulit. Dibawa ke pulau sana harus ada fasilitas yang disiapkan terlebih dahulu. Belum lagi karena anggaran kita cekak waktu itu. Kita butuh alutsista yang lebih efisien. Dan, itu sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Menhan (Menteri Pertahanan).

Saya bilang kita butuh tank, tapi bukan sejenis Leopard. Kita butuh yang lebih kecil, mudah dimobilisasi, tapi mampu melumpuhkan tank apapun. Nah, disitu mereka (partai) anggap saya menghambat. Saat itu saya diundang ke sebuah tempat, dan mereka menganggap saya tidak sejalan.

Saya bilang, saya mengritisi Anda dengan tujuan; pertama, agar kita tidak salah beli. Kedua, mekanisme pembeliannya juga salah. Sudah disampaikan oleh presiden agar G to G (pemerintah dengan pemerintah), tapi kok tetap ada calo. Itu yang saya tidak suka. Kasihan nanti presidennya. Kalau ketahuan, presiden dimaki-maki orang.

Saya memang agak keras, dan menyebabkan pimpinan partai tidak terlalu suka dengan saya. Tapi saya menganggap cara saya menyelamatkan (partai dan SBY) ya seperti itu. Bukan semua keinginan partai kita iyakan, apalagi kita tau itu salah.
Saya pikir, kalau kita sudah tahu itu salah dan kita setuju, kita malah membuat dua kesalahan. Justru tidak menyelamatkan partai.

Bukankah akhirnya pembelian Tank Leopard disetujui DPR?
Saat itu saya sudah dipindahkan (dari Komisi I), baru disetujui pembelian Leopard. Waktu itu juga ada yang bicara di majalah, seakan-akan saya purnawirawan yang menghambat pembangunan pertahanan. Saya bilang sama KASAD, Pak, itu yang bicara di majalah panggil ke sini, mari kita diskusi tentang tank. Dia tau apa. Paling hanya baca brosur. Dan itu yang main (menyudutkan di media massa) dari dalam (partai) juga.

Saya juga dituduh punya vendor. Saya tanya, kapan ada yang pernah lihat saya di hotel bicara dengan rekanan. Boleh ditanya. Saya bilang, kok Bapak bisa bilang ada vendor. Tujuan kita mengritisi ini untuk memperbaiki sistem pembelian, memperkuat TNI, mencegah kesalahan yang dilakukan oleh pembantu presiden.

Saya bilang, jangan samakan mental Bapak dengan saya. Saya agak keras disitu. Dia diam saja, terakhir minta maaf.

Yang jelas, aroma bisnis dari rencana pemerintah dalam pembelian Tank Leopard itu kuat sekali.

Bagaimana dengan pengadaan lain yang butuh persetujuan Komisi I kala itu, apakah sama saja?
Iya. Termasuk saat itu ada proyek pengadaan, Bakamla. Dulu yang Rp600 sekian miliar itu, yang akhirnya dibintangi, tidak jadi dikucurkan.

Tapi, hal lain, saya pernah mengingatkan Setjen Kementerian Pertahanan, saya kirim surat. Waktu itu ada oknum anggota DPR menghendaki agar pembelian alat selam tidak hanya untuk TNI Angkatan Laut, tapi untuk semua - tiga angkatan.

Saya kasih surat sama Setjen Kemenhan. Saya kasih tahu, Pak, DPR itu tidak menentukan objek apa yang mau dibeli. Itu bukan kewenangannya. Tugasnya mengawasi. Saya minta jangan disetujui keinginannya. Tapi ternyata disetujui juga.

Nah, karena kasus ini jugalah saya dipindah ke Komisi II (dari Komisi I). 

Melihat alur proyek pengadaan dan persetujuan tadi, DPR tidak 'bermain' sendiri?
Tentu. Alurnya demikian. Contoh, pertama proyeknya dari menteri, koordinasi dengan Bappenas. Setelah semua setuju, masuklah ke DPR. Masuknya lewat pimpinan DPR dahulu, masuk ke fraksi, dan nanti difraksi dibicarakan di Banggar (Badan Anggaran DPR-RI). Seperti itu. Jadi kita ini di dalam seperti lingkaran setan. Tidak berdiri sendiri.

Coba bayangkan, saya sempat di Komisi II. Soal e-KTP, waktu itu saya bicara kencang. Menteri Dalam Negeri minta lagi tambahan Rp650 miliar. Padahal beliau sudah terima Rp5,250 triliun. Saya tanya, ini yang Rp650 miliar untuk apa lagi? Bisa nggak kita tahu rinciannya? Semua diam. Akhirnya rapat ditutup.

Saya pikir rapat benar-benar ditutup. Ternyata hanya pindah rapat, tapi saya sudah tidak ikut. Yang hadir kapoksi-kapoksi saja.

Tak lama saya didatangi teman. Kata dia, Pak Salim kalau nanya jangan kencang-kencang. Sayapun tanya, kenapa? Kata dia, nanti kita juga kebagian.

Saya tanya lagi, Anda dikasih berapa? Kata dia, kalau anggota biasa Rp1 miliar. Saya bilang, Pak, Anda dapat Rp1 miliar tapi masuk penjara mau? Ini (proyek e-KTP) Rp5,9 triliun bukan anggaran kecil. Ini pasti diperiksa. Dan, betul di kemudian hari meledak.

Kami sempat membahas proyek ini di sebuah hotel. Di situ ada segala macam, unsur pimpinan Komisi II juga. Saya sampaikan lagi, jangan main-main dengan e-KTP. Tapi malah pada diam.

Jadi, yang rajin berkoar di televisi itu, terlihat hebat, galak, ya sama saja. Hanya polahnya beda. Berkoar di media untuk apa? Supaya dilobi! Sayangnya saya tidak punya bukti (lobi-lobi) itu.
Dan, memang tidak ada bukti untuk hal-hal buruk seperti itu.

Jadi, sudah betul KPK menangkap pembagi-pembagi duit e-KTP itu. Tapi, yang celaka, kawan-kawan yang namanya ditulis, tapi karena tidak pernah bertanya, uangnya tidak dikasih. Tapi, namanya masuk KPK. Itu yang celaka, kasihan. Padahal duitnya diambil sama yang membagi-bagi itu, tapi namanya tercatat. Itu tunai semua, dan itu diatur mulai dari atas.

Ini baru satu dari sekian banyak proyek pemerintah. Ya, hampir semuanya. Tidak ada yg bebas. Jelas, tidak bisa kita berdiri sendiri orang DPR. Karena, korupsi di DPR itu juga karena tawaran dari eksekutif. Tidak bisa (sendiri).

Dari proyek e-KTP ini saya dipindah. E-KTP belum selesai, saya dipindah ke Komisi III. Alasannya, karena tidak bisa dikendalikan. Itu saja.

Apakah ini berarti Parpol mengetahui praktik kotor oknum anggotanya di DPR?
Begini. Sejak awal, misalnya penempatan (Komisi), walaupun tidak pernah bisa saya buktikan bahwa untuk duduk, di istilahnya tempat basah, pakai bayar dan punya kedekatan, tapi indikasi itu kuat sekali. Jadi, kebijakan pimpinan partai kita ini juga menggunakan standar ganda. Satu sisi kita disuruh tandatangan pakta integritas, pada sisi lain untuk membiayai aktivitas partai dia menempatkan orang-orangnya seperti di Banggar, Komisi V. Memang mereka tidak diperintah secara tertulis, tapi ada beban.

Saya dulu pernah hampir buka itu. Wong di depan saya mereka transaksi kok, orang Komisi V, transaksi di depan saya, dia harus bayar sekian pertahun. Tahun 2012 dinaikkan lagi jadi Rp 2 miliar pertahun. Kan gila ini, dan hampir semua partai begitu. Saya saja yang tidak pernah mau.... Gila ini kan. Ada orang baik, tapi dia bisa apa. Pengucilan terjadi, diancam.

Seperti kasus Bakamla, saya sudah kembali lagi disitu. Saya lihat orang di sana bisik-bisik, saya tidak diajak. Tapi dalam hati saya, pasti main lagi orang-orang itu. Ya, hampir semua seperti itu.

Mungkin orang menilai saya ini terlalu ekstrem bicara. Ya, coba saja ke dalam, lihat bagaimana di dalam. Saya juga orang yang tidak bersih-bersih amat. Tetapi, ada tenggangrasa lah. Jangan merusak.

Bayangkan, ada anggota, sekarang sudah keluar, dia sudah 5 periode di Komisi V. Saya tanya gimana caranya? Ya bayar Pak, katanya. Saya tanya lagi, apa sih yang kau dapat di sana? Dijawab, Kemenhub, PU, dia dapat proyek senilai Rp100 miliar. Dari sana dia dapat 5 persen, jadi Rp5 miliar setahun. Kalau 5 tahun sudah Rp25 miliar. Baru dari satu proyek.

Bicara terbuka seperti ini, apa Bapak tidak takut diintimidasi atau lainnya?
Buat apa saya takut. Saya tidak takut. Ya, pernah juga ada yang coba mencari-cari (kesalahan), seperti dulu sempat muncul di media, saya main game waktu rapat. Itu semua bagian dari itu. Tapi saya tidak peduli. Saya bilang, ya, saya main game. Bagaimana yang keluar merokok, atau yang hanya datang tandatangan, terus pulang. Itu lebih tidak jelas lagi. Sering kali seperti itu, tapi saya tak peduli.

Selama di DPR, kalau saya sudah bicara sekali-dua kali mereka tidak mendengar, ya itu urusan kamu.

Seberapa besar uang yang diminta partai dari kadernya di DPR?
Uang kita dipotong (partai) Rp15 juta. Terus kalau ada acara-acara dipotong lagi Rp10 juta. Waktu menjelang Pemilu potong lagi Rp20 juta. Padahal kan kita terima (gaji saat itu) cuma Rp56 juta. Berarti saya terima tinggal 15 juta sebulan.

Saya menolak tidak mau (uang dipotong). Tapi itu perintah partai. Terus saya bilang; saya laksanakan perintah partai, tapi saya ini bayar sopir loh Rp3,5 juta sebulan. Sisa Rp11,5 juta untuk beli bensin, dan lain-lain hidup di Jakarta, apa cukup Pak?

Kalau Anda mau dapat bantuan, saya bilang, itu lho ada yang lain, yang Anda kasih tugas di partai cari duit, dapat proyek. Jangan orang seperti saya. Saya hidup di sini andalkan gaji. Tidak ada sampingan. Jadi, saya bilang, kalau Bapak mau samakan saya dengan yang lain, yang dapat proyek setiap tahun sampai ratusan miliar, ya tidak adil.

Saya pernah datangi ketua fraksi, waktu ada perintah potong Rp1 miliar satu orang. Saya datangi. Saya bilang, Bu, ini yang perintahkan cari duit siapa? Anu, Pak Salim, Ketua Banggar. Saya bilang, apa nggak salah? Sekarang anggota diperintahkan cari duit dengan cara seperti ini. Apa mau ketangkap? Saya bilang, kalau begini partai yang jadi rusak, Bu.

Seperti Anas Urbaningrum (mantan Anggota DPR-RI Partai Demokrat), sebelum dia terjerat kasus dan ditangkap, saya sempat mendatanginya. Anas itu dulu saya bantu menjadi Ketua PB HMI saat di Jawa Tengah. Waktu itu saya masih Asospol Pangdam Diponegoro. Saya datangi waktu dia dikasih mobil sama kelompok Nazaruddin (mantan Anggota DPR-RI Partai Demokrat). Saya tanya, kenapa dikasih? Dia (Anas) diam. Saya bilang, rumahmu bagus, mobilmu lebih bagus, untuk apa lagi? Kau itu punya potensi bagus ke depan, minimal bisa jadi wapres (Wakil Presiden). Tapi dia (Anas) nggak bicara. Rupanya tersinggung. Sayang sebenarnya.

Anda tidak disukai para pimpinan Partai Demokrat?
Ya. Akhirnya sikap-sikap begitu tidak banyak orang yang suka. Saya rasakan sekali itu di lingkungan Demokrat, banyak yang tidak suka.

Kegiatan parlemen apa saja yang banyak celah transaksi ilegalnya?
Transaksi ilegal di DPR itu bisa terjadi di pembahasan Undang-Undang, penghulu proyek, fit and proper test, pansus, banyak lagi. Itu sama saja sebetulnya.

Fit and proper test ada titipan sponsor. Ya, kadang-kadang ada yang bagus (tapi) nggak lulus. Kenapa? Karena nggak ada partai yang backup dia. Saya nggak mengerti.

Jadi, sebelum masuk itu sudah lobi, oh, ini dari partai ini, partai ini. Anda mau benar maupun tidak di fit and proper test nanti, tapi sponsormu kuat, ya jadi.

Sudah, ini sehari-hari. Tidak ada Fit and Proper Test itu. Semua formalitas saja. Bahkan kadang Fit and Proper Test nggak ada pertanyaan. Sesudah menyampaikan visi/misi, ditanya, sudah setuju semua? Setujuuu..., selesai. Saya kalau sudah begitu ya main game saja, hahaha. Habis semua begitu, mau apa?

Bagaimana pandangan Bapak dengan kondisi DPR yang demikian. Apakah menurut Bapak bisa diperbaiki?
Di dalam itu sudah terpola. Tapi jangan kita lupa, itu bagian dari kebijakan internal partai. Tidak mungkin orang melakukan hal yang sudah jelas salah, kalau bukan partai yang merestui.

Di samping itu, terkait juga ongkos politik yg tinggi. Motivasinya ya termasuk itu; orang baru mulai duduk sudah berpikir untuk 5 tahun ke depan. Mereka berpikir saya harus eksis, butuh dana sekian.

Jadi, sebenarnya, kadang-kadang anggota yang mencari 'jalan' atas restu partai. Dan, (dibanding) yang dikasih untuk partai, sebetulnya lebih banyak yang dia ambil.

Saya tidak tahu memulai dari mana memperbaiki motivasi itu. Memang kalau itu tidak segera diperbaiki, rusak oleh kita sendiri. Soalnya setiap terjadi pergantian periode, begitu lagi.

Nah, harus dimulai dari mana saya tidak tahu. Apakah harus partai yang berhenti seperti itu? Sebab, mereka berani itu karena memang ada restu dari partai. Restu yg tidak resmi.

Badan mana di DPR yang diindikasi paling korup?
Banggar. Masih ingat dulu kasus perbaikan ruang Banggar? Sayangnya kasus itu dihentikan. Itu kalau dikejar, wah. Padahal Setjen (Sekretarian Jenderal DPR-RI) itu kan sudah ada standar harga sebenarnya. Harga kursi maksimal berapa. Saya agak keras kok ngomong, kamu ini pencuri. Tapi mereka diam saja. Tidak mungkin dia nggak tahu kalau itu salah.

Semua bukan kesalahan sistem semata. Ini soal kesadaran. Partai harus konsekwen. Kalau partai sendiri kasih peluang, bagaimana mau baik.

Apa Bapak tidak merasa risih di DPR karena dikucilkan?
Biasa. Terutama di partai saya sendiri (Partai Demokrat). Saya tahu banyak yang tidak senang. Saya dicap pembangkang. Tapi saya tidak peduli.

Saya pernah dipanggil Pak Syarief Hasan (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat). Katanya Ketua Umum (SBY) bertanya mengapa Pak Salim sering kali tidak loyal, tidak berpartisipasi, dan terkesan sering menghambat program pemerintah. Saat itu saya dipanggil di hotel di daerah Kemayoran (Jakarta Utara). Di situ ada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, 3 kepala staf angkatan, Ketua Harian Partai Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat, dia sampaikan itu.

Terus, saya tanya, yang Bapak maksud saya tidak loyal apa? Saya bilang, saya tidak laksanakan perintah juga punya alasan. Saya beberkan alasan satu, dan dia diam.

Kemudian soal tidak mendukung program pemerintah, terutama pengadaan alutsista. Saya langsung bertanya kembali ke Pak Menhan saat itu, sejauh mana kajian pengadaan alutsista sudah laksanakan?

Yang saya lihat justru aroma bisnisnya kental. Buktinya, sempat ada yang datang ke saya, minta kalau bisa saya menyetujui di DPR. Kata yang meminta, kita ini kan cari makan, nanti kalau sukses kita bisa bagi-bagi. Ada itu. Saya tidak mau sebut disini. Saya juga bilang ke Pak Syarief waktu itu, apa perlu saya sebut nama siapa orang yang datang? Kata Pak Syarief jangan, itu riskan. Inilah salah satu cara-cara dapat (makan) itu, fee proyek pengadaan.

Melihat yang lain menerima, saya tidak iri, hanya kasihan. Saya tidak pernah merasa minder sama teman-teman. Karena dia setahun di dalam (DPR) bisa beli mobil mewah, ini itu, saya sih tenang-tenang saja. Wong saya tau sumbernya kok.

Apa yang membuat Bapak tidak membukanya ke media atau melaporkan transaksi-transaksi ilegal di DPR saat itu?
Terkadang ada rasa tidak enak. Biar bagaimana ini teman semua. Tapi kadang juga jengkel, melihat yang nggak ada perasaan sama sekali. Saya pikir, ya bolehlah toleransi sedikit, mencari untung sedikit saja. Tapi jangan terlalu jauh merugikan negara.

Kalau keputusan pengadaan G to G lantas ditengah ada calonya, swasta, itu pelanggaran. Tidak boleh. Tapi kan selalu saja ada di belakang. Itulah yang banyak keuntungan, bisa sampai 100 persen.

Jadi, menurut saya hampir semua. Di Komisi II juga begitu. Dulu, soal DOB (Daerah Otonomi Baru), orang bisa diperas sampai Rp5 miliar di sana. Hampir sama semua, ditransaksikan.

Cerita ini semua susah diintip di dalamnya. Sudah mengakar juga budayanya. Yang menggebu-gebu di media juga sama saja. Akhirnya tahu sama tahu. Yang membatasi itu semua tinggal perasaan enak tidak enak. Kita yang tidak mau begitu, ya sudah lah, nggak usah cawe-cawe, dari pada membuat masalah di dalam. Sesama kawan kita lihat saja, diam saja. Paling sesekali memperingatkan.

Sekali lagi, apa Bapak tidak khawatir dengan aksi buka mulut ini?
Harus berani. Siapa tahu ke depan itu bisa mengurangi.

*Pengakuan Salim S. Mengga ini telah dikonfirmasi kepada pihak Partai Demokrat dalam artikel "Menjawab Pengakuan Salim Mengga".
 



(COK)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id