Kitab BPBD yang Telat Datang

M Rodhi Aulia 08 Oktober 2018 15:37 WIB
Yang Alpa di Tanah Bencana
Kitab BPBD yang Telat Datang
Ilustrasi: Medcom

Alpanya rencana kontinjensi di Palu dan sekitarnya menjadi perhatian khusus. Terlebih, wilayah ini merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami, yang sudah diperkirakan sebelumnya.



SORE itu, Senin, 24 September 2018, Trinirmalaningrum mengontak salah satu staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia membutuhkan sebuah dokumen rencana kontinjensi bencana di daerah tersebut.

Rini, sapaan akrabnya, membutuhkan dokumen tersebut untuk melengkapi hasil riset atau laporan ekspedisi Palu-Koro yang telah dilakoninya dalam tiga tahun terakhir.

Ekspedisi ini merupakan upaya kreatif dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Sulteng, karena adanya sesar aktif Palu Koro. Kegiatan ini dimotori Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), lembaga nirlaba Perkumpulan Skala, juga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dalam ekspedisi itu Rini didaulat sebagai kepala tim.

Singkat cerita, staf BPBD Palu yang dihubungi Rini mengaku tidak memiliki dokumen yang dimaksud. Rini terkejut dan terdiam sesaat.

Penasaran, dia pun langsung menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tak berselang lama, BNPB memberikan dokumen yang diminta Rini. Akhirnya dia mendapatkan dokumen rencana kontinjensi bencana alam di Palu, September 2012.

Tapi, Direktur Perkumpulan Skala itu tak sepenuhnya lega. Meski dokumen sudah di tangannya, rasa kecewa tak bisa disembunyikan.

"Seharusnya BPBD punya (dokumen) ini. Ini sangat penting. Kok saya dapatnya di BNPB, di Jakarta," kata Rini saat kami temui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 3 Oktober 2018.



Kepala Tim Ekspedisi Palu-Koro Trinirmalaningrum. (Medcom/Aul)


Lantas, apa itu kontinjensi? Seperti dikutip dari dokumen tersebut, kontinjensi merupakan keadaan atau situasi yang diperkirakan segera terjadi. Tapi mungkin juga tidak akan terjadi.

Sementara rencana kontinjensi bak manajemen risiko, proses identifikasi dan penyusunan rencana tatkala keadaan tersebut datang.

Proses perencanaannya melibatkan banyak pihak, bukan hanya BNPB dan BPBD. Justru, yang utama adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah hingga setingkat kelurahan, aparat keamanan, SAR, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan pihak lain yang terkait.

Dengan begitu, dalam satu kondisi bencana, masing-masing pihak sudah mengetahui langkah cepat dan tanggap darurat yang harus diambil. Sebaliknya, jika rencana kontinjensi tidak ada, dimungkinkan banyak waktu terbuang di hari-hari awal keadaan darurat.

"Dan, setiap wilayah yang berpotensi bencana, seharusnya punya dokumen ini," keluh Rini sambil mengernyitkan dahi.
 

"Rencana kontinjensi itu seharusnya seperti kitab suci bagi BPBD."


Pada hari yang sama, setelah Rini mendapatkan dokumen rencana kontinjensi Palu dari BNPB, dia langsung meneruskan dokumen itu melalui surat elektronik kepada BPBD Palu. Harapannya, BPBD setempat segera mempelajarinya sebagai bentuk kesiapsiagaan.
 

Terlambat

Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Selang tiga hari, bencana yang dikhawatirkan itu benar-benar tiba.

Gempa berkekuatan 7,4 skala richter mengguncang Donggala dan Palu. Tidak hanya itu, gelombang tsunami setinggi hampir enam meter leluasa melumat sejumlah orang dan bangunan.

Penyebabnya, kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, gempa itu dipicu aktivitas sesar Palu-Koro.

Sesar Palu-Koro adalah patahan yang membelah Pulau Sulawesi menjadi dua bagian. Dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar, hingga Teluk Bone.

Sementara penyebab tsunami disebabkan dua hal. Pertama, di Teluk Palu terdapat longsoran sedimen dasar laut di kedalaman hingga 300 meter. Kedua, gempa lokal yang terjadi di bagian luar dari Teluk Palu.

Data per Jumat 5 Oktober 2018 korban jiwa mencapai hingga 1.571 orang. Kemudian 113 hilang, dan 152 dalam kondisi tertimbun.










Di balik peristiwa duka itu, ada sesuatu yang menarik terkait perkiraan bencana dalam dokumen rencana kontinjensi. "Skenario di rencana kontinjensi itu persis banget (tidak seluruhnya sama). Skenario kondisi dan situasi yang akan terjadi dijelaskan detail," kata Rini.

Dalam skenario itu tercatat; gempa bumi yang akan terjadi berkekuatan 7,4 SR di lempeng Palu-Koro dengan jarak 100 mil dengan kedalaman 10 kilometer. Kemudian gempa itu mengakibatkan tsunami di kawasan pesisir Teluk Palu dengan tinggi gelombang ketika mencapai garis pantai diperkirakan 4,3 meter di atas permukaan laut.

Disampaikan juga, sarana dan prasarana di sekitar wilayah Palu akan terkena dampak langsung. Beberapa di antaranya fasilitas umum, perkantoran, prasarana transportasi, PLN, telekomunikasi, fasilitas air bersih, dan penyediaan BBM.

Tertera pula perkiraan persentase dampaknya. Seperti, Kantor Dirlantas Polda Sulteng kemungkinan terancamnya 90 persen dan tingkat kerusakannya berat. Lantas Stasiun TVRI Sulteng 90 persen terancam rusak berat, juga sejumlah pelabuhan, pasar, rumah sakit dan terminal yang dianggap akan rusak berat.



Salah satu halaman dalam dokumen Rencana Kontinjensi Kota Palu dan sekitarnya. Berdasarkan penelitian, tertera perkiraan gempa dan tsunami sebagai skenario rencana kontinjensi. (Sumber: BNPB)


"Dan apa yang harus disiapkan (kebijakan dan strategi) pemerintah itu juga ada detail di sana (dokumen rencana kontinjensi)," tambah Rini.

Sebagai contoh, sambungnya, Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Keputusan Masa Tanggap Darurat selama 30 hari, mengerahkan semua sumber daya, berkoordinasi dengan daerah penyangga, dan meminta bantuan pihak lain di tingkat atas - jika skala bencana lebih besar dari kemampuan Pemerintah Kota Palu.

Tidak hanya itu, daftar kebutuhan petugas dan korban juga dirinci, tempat pengungsian, jenis alat berat, dan penanggung jawabnya masing-masing.

Rencana kontinjensi juga terus diperbarui, tidak semata-mata tindakan ketika bencana. Ada pula kegiatan prabencana yang harus segera dilakukan para pemangku kepentingan atau institusi terkait.
 

Jangan meremehkan

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, rencana kontinjensi disusun sebelum bencana. Semua berdasarkan kesepakatan berbagai pihak terkait, sudah terpetakan potensinya, dan berapa kekuatannya. 

"Misalkan keuangan ada berapa di Pemda (Pemerintah Daerah), kemudian ada berapa personil yang ada di wilayah tersebut, ada berapa peralatan logistik dan sebagainya, dan sudah tersusun jumlah pengungsi, mau ke mana diungsikan dan lainnya," kata Sutopo kepada Medcom Files, Jumat, 5 Oktober 2018.

Rencana kontinjensi pun tak berhenti dalam bentuk dokumen saja. Tapi pemangku kepentingan harus segera berlatih atau melakukan simulasi - sesuai skenario dalam dokumen tersebut.

"Mekanismenya seperti itu. Begitu terjadi bencana, ya (harus melakukan) apa yang telah dilatihkan itu," katanya.

Terkait bencana di Palu, Sutopo menduga penanganannya tidak sesuai dengan rencana kontinjensi. Alasannya, tidak ada pelatihan intensif berdasarkan rencana kontinjensi yang telah dibuat.

"Kenyataannya masih banyak korban. Berarti ya tidak dilaksanakan. Kalau dilatihkan, biasanya korban kecil," kata Sutopo.

Dia mencontohkan bencana banjir bandang di Wai Ela, Maluku. Saat itu ada bendungan besar yang diperkirakan bisa jebol. Berdasarkan hasil riset disusunlah rencana kontinjensi, lantas dilakukan pelatihannya.

Betul saja, bendungan itu jebol. Tercatat, korban meninggal dua orang, dan ribuan lain selamat. "Dua orang itu, satu karena dia balik lagi ke rumah ambil barang, dan satu lagi ternyata dia tidak mendengar peringatannya," kenangnya.

Tapi, mengapa BPBD Palu tidak memiliki rencana kontinjensi?

Menurut Sutopo, sebetulnya di Palu pernah dilakukan geladi nasional menghadapi gempa bumi dan tsunami. Dia meyakini BPBD setempat memiliki salinan rencana kontinjensi.

"Jika mereka enggak punya, harusnya minta ke BNPB. Apa salahnya minta salinan. Apalagi pejabatnya sering ke BNPB. Harusnya mereka bertanggungjawab," keluh Sutopo.

Baginya, latihan tanggap bencana sekali saja tidak cukup. Seharusnya dilakukan setiap tahun. "Daerah juga harus mengganggarkan lewat APBD dan melaksanakan geladi sesuai rencana kontinjensi yang ada," ucapnya.

Sutopo mengakui, tak semua daerah yang rawan bencana mempunyai rencana kontinjensi. Seharusnya wajib memiliki sesuai dengan ancamannya, lantas dianggarkan, juga dilakukan pelatihan-pelatihan.

"Siapa yang tanggung jawab, ya Bupati, Wali Kota dan dibantu DPRD-nya," pungkas Sutopo.



Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. (MI)

 

Realita 

Sepekan terakhir, banyak pihak terkait yang bekerja menanggapi kondisi darurat di Palu, Donggala dan Sigi. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah bahu-membahu memulihkan daerah terdampak gempa dan tsunami itu.

Tidak hanya level kota, tapi hingga kementerian, lembaga nasional dan internasional, bahkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambangi lokasi kejadian. 

"Saya telah mengunjungi titik-titik terparah akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala dan sejauh ini penanganan pascabencana berjalan dengan baik. Evakuasi dan perawatan korban sedang berlangsung, dan kita juga melakukan perbaikan (akses) distribusi logistik," kata Joko Widodo, Kamis 4 Oktober 2018.

Tapi, di mata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pemerintah tidak gesit dalam menangani bencana di Palu dan Donggala. Dia juga menyoroti adanya aksi penjarahan.

"Pemerintah seperti ketinggalan layanan tanggap darurat," kata Muzani di Depok, Jawa Barat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Menurutnya, munculnya penjarahan dipicu pernyataan pemerintah yang membolehkan korban bencana mengambil bahan makanan di warung-warung atau toko. Lantas, pemerintah akan mengganti kerugian warung atau toko tersebut.

Niatnya memang baik, agar korban bencana tidak kelaparan. "Namun di sisi lain, itu adalah pendidikan yang salah dalam kedaruratan itu," beber Muzani.

Tapi, bagi Rini, penjarahan itu merupakan salah satu dampak ketidaksigapan pemerintah setempat. Saat itu, hingga beberapa hari, Gubernur Sulteng Longki Djanggola tidak mengeluarkan seruan dan arahan apa-apa.

Rini membandingkan politisi Partai Gerindra itu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi. Saat itu, beberapa saat setelah Lombok dihantam gempa, sang gubernur bicara. Setidaknya, bisa menenangkan warga terdampak bencana. 

"Kalau ini (Gubernur Sulteng) hilang beberapa hari (tidak tampak di muka publik). Ngomong kek bahwa pemerintah siap menyediakan kebutuhan korban dalam beberapa jam ke depan pascabencana. Pantas orang ngejarah," ketusnya.

Partai Gerindra tampaknya gerah ketika kadernya, Gubernur Longki, dikabarkan pasif. Alhasil, foto-foto keberadaan sang gubernur di Palu, yang diklaim sejak hari pertama gempa, dirilis DPP Partai Gerindra.



Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat mendatangi lokasi bencana di Palu. (Dok. Gerindra)


Ya. Paling tidak situasi di Palu menjadi pembelajaran bagi semua pemerintah daerah, termasuk instansi lain yang terkait dalam kontinjensi. Pula, menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat soal pengawasannya.

Semua harus sadar, Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas tanah rawan bencana. Jadi, tidak bisa abai terhadap rencana kontinjensi. Targetnya, bencana dengan korban minimal.
 

(COK)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id