[Cek Fakta] KPK Geledah Ruang Kerja Anies Baswedan? Ini Faktanya

Beredar sebuah video dengan narasi judul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. Video beredar di facebook.
 
Kanal youtube SKEMA POLITIK mengunggah video ini pada 11 Maret 2021. Video berjudul "KPK GELEDAH KANTOR GUBERNUR DKI, HASILNYA KAGEDKAN ANIES".
 
Dalam halaman sampul video tersebut, menunjukan petugas KPK keluar dengan membawa hasil penggeledahan. Terdapat narasi "Mengejutkan Bukti Baru Terungkap!!! Kantor Gubernur DKI Digeledah, Hasilnya Kagetkan Anies".
 
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom, klaim KPK menggeledah kantor Gubernur DKI Jakarta adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi valid kantor Gubernur DKI Jakarta digeledah.
 
Dari penelusuran kami, foto petugas KPK yang diklaim dalam halaman sampul video tersebut bukanlah penggeledahan di kantor Gubernur DKI Jakarta. Melainkan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
 
Foto tersebut ditemukan dalam artikel berjudul "KPK Geledah Kantor KPU Selama 8,5 Jam, Penyidik Bawa 3 Koper". Artikel dimuat di tribunnews.com pada 14 Januari 2020.
 

 
Dilansir mediaindonesia.com, KPK sendiri sejauh ini baru menggeledah okasi terkait penyidikan kasus pengadaan tanah oleh Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta. Salah satu lokasi yang digeledah oleh KPK ialah kantor BUMD Sarana Jaya atau Gedung Sarana Jaya. Dari hasil penggeledahan, penyidik komisi antirasuah mengamankan barang bukti dokumen terkait perkara itu.
 
Tiga lokasi yang digeledah yaitu kantor PT Adonara Propertindo di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat, dan rumah pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
 

 
Dilansir medcom.id, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama Perumda (PD) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Tindakan tersebut dilakukan setelah penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 8 Maret 2021.
 
Penonaktifan Yoorry diputuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
 
Selanjutnya, Direktur Pengembangan PD Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys, ditunjuk sebagai Plt Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Indra akan menjabat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 

 
Kesimpulan:
Klaim KPK menggeledah kantor Gubernur DKI Jakarta adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi valid kantor Gubernur DKI Jakarta digeledah.
 
Informasi ini jenis hoaks manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.

Referensi:
1.https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/389442/kpk-geledah-gedung-sarana-jaya-terkait-kasus-tanah-dki
2.https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/14/kpk-geledah-kantor-kpu-selama-85-jam-penyidik-bawa-3-koper
3.https://www.medcom.id/nasional/metro/4baYdmRb-terlibat-korupsi-dirut-pd-pembangunan-sarana-jaya-dinonaktifkan
 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News