Tangkapan layar informasi palsu di media sosial
Tangkapan layar informasi palsu di media sosial

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Kantor Staf Presiden Sering Dipakai Rapat PKI? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
M Rodhi Aulia • 29 Mei 2020 17:09
Beredar di media sosial sebuah foto tangkapan layar memperlihatkan mantan Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, sedang diwawancarai sejumlah wartawan. Pada tangkapan layar itu muncul narasi yang merujuk pada tempat, bahwa Teten mengakui kantor staf presiden (KSP) sering dipakai rapat PKI.
 
Adalah akun facebookAbiel Prabowoyang turut mengunggah tangkapan layar berisikan narasi dan judul artikel dari situs blogKANCAPOLITIK.BLOGSPOT.COMitu, pada Kamis 28 Mei 2020. Berikut narasi yang muncul dalam tangkapan layar:
 
"Astaghirullahaladhimm !!!!!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
MENGEJUTKAN ....MALAM INI TETEN
MASDUKI MENGAKUI STAF
KEPRESIDENAN SERING DI PAKAI RAFAT PKI ATAS PERINTAH JOKOWI DAN MEGA
WATI."
Unggahan ini, ramai direspons warganet. Terdiri dari 647 emotikon, 392 komentar dan 752 kali dibagikan.
 

[Cek Fakta] Kantor Staf Presiden Sering Dipakai Rapat PKI? Ini Faktanya
 

Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa mantan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, mengakui kantor staf presiden sering dipakai rapat PKI, adalah salah. Faktanya, narasi ini adalah kabar bohong lama yang muncul kembali di tengah masyarakat.
 
Merujuk situs cek faktaTurnbackhoax.id, narasi ini sempat beredar pada Januari 2019. Narasi ini dipastikan sebagai kabar bohong alias hoaks.
 
"Tangkapan layar oleh post sumber, diambil dari situs blog yang selain bisa dibuat oleh siapapun, sudah diblokir oleh penyedia layanan," tulisTurnbackhoax.iddalam laporannya pada Selasa 1 Januari 2019.
 

[Cek Fakta] Kantor Staf Presiden Sering Dipakai Rapat PKI? Ini Faktanya
 

Sebelumnya di sisi lain, pada Selasa 30 Mei 2017, Polda Metro Jaya menetapkan seorang dosen, Alfian Tanjung sebagai tersangka terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Kala itu beredar pernyataan Alfian, yang di antaranya terkait Istana Negara yang digunakan sebagai tempat rapat PKI sejak Mei 2016.
 
"....dan sederet kader-kader PKI yang mereka menjadikan Istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam 8 malam ke atas,"bunyi penggalan pernyataan Alfian seperti dilansirWartakota.tribunnews.com,Selasa 30 Mei 2017.
 

[Cek Fakta] Kantor Staf Presiden Sering Dipakai Rapat PKI? Ini Faktanya
 

Dari situ, proses hukum terhadap Alfian terus berlanjut. Hingga pada akhirnya, Alfian dinyatakan bebas dari Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
 
"Seperti diketahui, Alfian Tanjung dijatuhi vonis total 4 tahun penjara dari dua kasus. Pertama, kasus terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin, Surabaya. Dalam ceramahnya itu, ia menyebut Koordinator Stafsus Presiden, Teten Masduki, sebagai antek PKI. Alfian menyebut Teten sebagai komunis. Bahkan pihak Istana Kepresidenan juga dituding kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 20.00 WIB sejak Mei 2016. Dalam kasus itu, Alfian divonis dua tahun penjara,"tulisDetik.comdalam laporannya pada Selasa 18 Februari 2020.
 

[Cek Fakta] Kantor Staf Presiden Sering Dipakai Rapat PKI? Ini Faktanya
 

Berikut artikel selengkapnya:
 
Dibui di Kasus 'PDIP 85 Persen Kader PKI', Alfian Tanjung Sudah Bebas
 
Jakarta - Kuasa hukum Alfian Tanjung, Abdullah Alkatiri, mengatakan kliennya sudah bebas dari masa hukuman. Alfian sebelumnya menjalani total 4 tahun hukuman penjara akibat dua kasus.
 
"Beliau sudah bebas, bebas murni," kata Abdullah saat dihubungi, Selasa (18/2/2020).
 
Abdullah enggan menjelaskan lebih jauh perihal kebebasan Alfian Tanjung tersebut. Ia hanya memastikan kliennya tersebut sudah bebas dari penjara.
 
"Bebas murni, itu kan kumulatif 1 tahun, 2 tahun. Dua tahun lewat (hukuman yang dijalani Alfian), saya nggak ngitung pastinya. Yang jelas posisinya sekarang di luar," sebutnya.
 
Seperti diketahui, Alfian Tanjung dijatuhi vonis total 4 tahun penjara dari dua kasus. Pertama, kasus terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin, Surabaya. Dalam ceramahnya itu, ia menyebut Koordinator Stafsus Presiden, Teten Masduki, sebagai antek PKI.
 
Alfian menyebut Teten sebagai komunis. Bahkan pihak Istana Kepresidenan juga dituding kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 20.00 WIB sejak Mei 2016. Dalam kasus itu, Alfian divonis dua tahun penjara.
 
Kemudian, pada Januari 2017, Alfian menggunakan laptop miliknya mem-posting kalimat 'PDIP yang 85 persen isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam'.
 
Atas hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merasa posting-an kalimat dari akun Twitter Alfian tersebut telah merugikan nama baik PDI Perjuangan sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat untuk membangkitkan rasa kebencian terhadap PDI Perjuangan. PDIP secara resmi melaporkan Alfian Tanjung ke Polda Metro Jaya.
 
Dalam perkara itu, jaksa mengajukan tuntutan, yaitu menyatakan terdakwa Alfian alias Alfian Tanjung terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Kesatu Primair Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) ITE. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian alias Alfian Tanjung dengan pidana penjara selama 3 Tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara.
 
Kemudian pada Mei 2018, PN Jakpus memutuskan perbuatan terdakwa telah terbukti, tapi bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Oleh sebab itu, melepaskan terdakwa Alfian Tanjung dari segala tuntutan hukum. Jaksa pun mengajukan kasasi atas putusan itu.
 
MA mengabulkan permohonan kasasi jaksa. Alfian Tanjung kembali dihukum 2 tahun penjara.
 
"Menyatakan terdakwa Drs Alfian, MPd, alias Alfian Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 bulan," ujar majelis.
 
Dengan vonis di atas, total hukuman yang harus dijalani Alfian adalah 4 tahun penjara dari dua kasus. Terbaru, Alfian kembali dipolisikan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid ke Bareskrim Polri pada Senin (17/2).
 
Alfian dilaporkan lantaran diduga menyebarkan berita bohong. Laporan teregister dengan nomor LP/B/096/II/2020/BARESKRIM dan Nomor LP/B/097/II/2020/BARESKRIM.
 
"Pasal yang dipakai UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP," kata Muannas kepada wartawan.

 

Kesimpulan:
Klaim bahwa mantan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, mengakui kantor staf presidenan sering dipakai rapat PKI, adalah salah. Faktanya, narasi ini adalah kabar bohong lama yang muncul kembali di tengah masyarakat.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
1.https://turnbackhoax.id/2019/01/01/salah-kedzoliman-rezim-pasti-terkuak/
2.https://wartakota.tribunnews.com/2017/05/30/sebut-ada-pki-di-istana-negara-alfian-tanjung-ditetapkan-sebagai-tersangka
3.https://news.detik.com/berita/d-4352692/alfian-tanjung-kembali-dihukum-2-tahun-penjara
 

*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks dan memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta dapat melaporkan kepada kami melalui surelcekfakta@medcom.id

 

 

(DHI)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif