Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (MI/ROMMY PUJIANTO)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (MI/ROMMY PUJIANTO)

100 Hari Jokowi-Maruf

UU Penyiaran, Salah Satu PR yang Didorong Menkominfo

Teknologi teknologi 100 Hari Jokowi-Maruf
Lufthi Anggraeni • 29 Januari 2020 09:38
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi pekerjaan rumah yang terus diemban oleh pejabat terkait selama bertahun-tahun. Hingga pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), ini juga masih belum menemukan titik cerah.
 
Hampir tiga pekan setelah dilantik, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menghadiri rapat kerja dengan komisi 1 DPR RI, guna membahas rencana kerja dalam waktu dekat, termasuk RUU Perlindungan Data Pribadi dan Penyiaran.
 
Dalam rapat perkenalan dengan Komisi I DPR RI, Johnny mengaku optimistis revisi RUU Penyiaran dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat diterima masyarakat dengan baik. Selain itu, Johnny menegaskan bahwa instansi yang dipimpinnya akan mendukung agar fasilitas telekomunikasi digital menjadi arena berselancar masyarakat Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kemkominfo juga harus optimis, kita harus yakin kalau parlemen, dalam hal ini Komisi I DPR RI mempunyai semangat yang sama dengan usaha terbaik yang mereka miliki. Maka itu, mudah-mudahan bisa kita capai,” ujar Johnny.
 
RUU Penyiaran menjadi salah satu program kerja yang disampaikan Menkominfo dalam rapat dengan Komisi I DPR ditujukan Johnny untuk menghadirkan kesadaran dan pengakuan bahwa Indonesia membutuhkan dua undang-undang ini sebagai prioritas.
 
Partisipasi publik, pemangku kepentingan termasuk lembaga swadaya masyarakat, industri teknologi digital, serta media, dalam menyampaikan pandangan mereka sejak awal juga disebut Johnny hal penting, sehingga pembahasan substansi penting dalam Undang-Undang itu menjadi lebih komprehensif dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia.
 
Kominfo juga menjadikan dua RUU tersebut sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Tidak hanya itu, Kominfo juga mengajukan sejumlah usulan yang dinilainya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR dalam menggodok RUU Penyiaran.
 
Usulan tersebut terdiri dari 10 poin, termasuk digitalisasi penyiaran televisi terestrial dan penetapan batas akhir penggunaan teknologi analog atau Analog Switch Off, serta penguatan LPP TVRI dan LPP RRI dalam pembentukan Radio Televisi Republik Indonesia.
 
Poin lainnya yaitu kewenangan atributif antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia, penguatan organisasi Komisi Penyiaran Indonesia, PNBP Penyelenggaraan Penyiaran dan Kewajiban Pelayanan Universal dalam bentuk persen pendapatan kotor, serta penyederhanaan klasifikasi perizinan jasa penyiaran berdasarkan referensi internasional.
 
Selain itu, empat poin lainnya termasuk penyebarluasan informasi penting dari sumber resmi pemerintah, pemanfaatan kemajuan teknologi bidang penyiaran, penyediaan akses penyiaran untuk keperluan khalayak difabel dan penyelenggaraan penyiaran dalam keadaan force majeure.
 
Dorongan RUU Penyiaran masuk ke dalam daftar Prolegnas juga didasarkan penilaian bahwa salah satu permasalahan dalam televisi digital, yaitu soal Analog Switch Off tidak cukup hanya diatur melalui Peraturan Menteri, dan perlu diatur hingga level Undang-Undang.
 
Karenanya, Kominfo menargetkan RUU Penyiaran sudah mulai dibahas dengan Komisi I pada tahun 2020, dan seluruh siaran televisi analog sudah harus beralih ke siaran digital pada tahun 2022 mendatang.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif