Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andrari Grahitandaru, mengungkapkan empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital yang akan dinilai dan menjadi bagian dari indeks pemerintah digital mulai 2026.
“Bagaimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan data dalam pemerintah digital?” tuturnya, saat diwawancara tim Humas, Rabu 4 Juni 2025.
Lebih lanjut, Andrari menyebutkan empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital. Pertama, manajemen data. Kedua, pengelolaan data. Ketiga, pemanfaatan big data, data analitik, dan business intelligence. Kemudian terakhir, bagaimana instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Selanjutnya apa yang menjadi latar belakang?” lanjut Andrari.
Bahwa pemanfaatan data pemerintah digital menjadi salah satu aspek penilaian dalam Indeks Pemerintah Digital (2026). Kebijakan manajemen data dan penerapannya sudah dilakukan audit internal. Namun, hasilnya masih belum diterapkan secara benar, serta pemerintah digital menghasilkan data dalam jumlah besar.
Karena itu, menurutnya, perlu tata kelola data dan teknologi yang menggunakan analitik data yang baik. Ada tiga prinsip tata kelola. Pertama, penetapan kebijakan oleh pimpinan instansi terkait prosedur dan pedoman yang terkait dengan penggunaan data, keamanan, privasi, dan kepatuhan.
Prinsip kedua adalah penerapan kebijakan. Proses ini menetapkan aturan standar untuk manajemen data dalam suatu organisasi. Sekretaris Daerah (Sekda) yang menetapkan pimpinan daerah, bupati, walikota, dan menteri yang memimpin penerapannya.
Prinsip ketiga adalah pengendalian atau pengawasan. Ranah ini menjadi peran Inspektorat. “Pemerintahan tanpa Inspektorat itu bukan pemerintahan. Jadi, penting membentuk siklus perbaikan yang berkelanjutan dan menjalankan tata kelola data atau data governance,” ujar Andrari.
“Manajemen data dan pengelolaan data itu satu kesatuan. Pengelolaan data ada di dalam manajemen data,” tambahnya.
Andrari menjelaskan bahwa manajemen data lebih kepada perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data. “Perencanaan ini yang paling penting tujuannya untuk konsistensi, keterpakaian, dan interoperabilitas. Artinya data tidak boleh dipakai sendiri,” tegasnya.
Sedangkan pengelolaan data lebih ke operasional. Bagaimana memvalidasi data, mengintegrasikan data, lalu bagaimana data itu dibersihkan.
“Peran data steward dan data officer ini apakah data sudah ada unit kerja sendiri yang mengaturnya? Walidata merupakan seseorang yang berperan mengatur akses data yang bertanggung jawab mengatur kualitas data ini semua,” beber Andrari.
“Data itu aset strategis di pemerintahan digital,” tambah dia.
Setiap instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan data sesuai tanggung jawabnya, ditampilkan dalam portal satu data instansi atau dashboard untuk dibagi, kemudian menggunakan atau memanfaatkan data instansi lain namun harus ada penandanya. Serta yang terakhir, interoperabilitas atau berbagi pakai itu harus dilewatkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), baik di lingkup internal atau eksternal.
Di akhir, Andrari mengemukakan bahwa dukungan teknologi apapun, teknologi big data, data analitik dan business intelligence ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak kolaborasi. Kolaborasi dalam sistemnya, maupun kolaborasi datanya.
“Bahwa data itu bukan milik sendiri, tetapi untuk dimanfaatkan lembaga lain, baik antar unit kerja internal dan eksternal antar instansi. Itulah tujuan kita saat ini untuk mewujudkan pemerintahan digital,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
