Ini mengingat peningkatan signifikan serangan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menargetkan infrastruktur email kritis. Serangan ini, yang telah meningkat tiga kali lipat pada tahun 2025, mengekspos kerentanan serius dalam sistem digital nasional.
Gautam Ramachandran, Senior Director of Go-to-Market di Zimbra, menekankan urgensi perubahan perspektif terhadap keamanan email. "Email bagaikan sistem saraf dari ekonomi digital Indonesia, namun masih banyak lembaga yang menganggap sepele keamanannya sebagai masalah IT rutin, bukan sebagai prioritas strategis," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebocoran email dapat mengganggu sistem perpajakan, layanan kesehatan, dan operasional perbankan, berpotensi merusak kepercayaan publik secara serius.
Ancaman siber seperti ransomware, phishing, dan Business Email Compromise (BEC) kian membahayakan sistem fundamental yang menopang pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Survei Fortinet tahun 2025 mengungkapkan bahwa lebih dari separuh organisasi di Indonesia telah menghadapi ancaman siber yang didorong AI, dengan sektor publik dan keuangan menjadi yang paling terdampak. Sistem email yang tidak aman menciptakan celah signifikan dalam perencanaan keamanan siber nasional.
Ramachandran menegaskan, investasi besar-besaran dalam infrastruktur digital akan sia-sia jika sistem yang mentransmisikan data paling vital negara tetap tidak aman. Ia mencontohkan dampak meluas yang terjadi ketika data rahasia kementerian dicuri melalui serangan phishing.
Zimbra mendukung Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber dan Ketahanan (RUU KKS) pemerintah Indonesia yang berupaya memperkuat pengendalian data lokal.
Namun, masih banyak lembaga pemerintah dan perusahaan yang bergantung pada platform yang di-hosting di luar negeri, yang menimbulkan risiko jangka panjang terkait kepatuhan regulasi, kelangsungan operasional, dan kedaulatan nasional.
Untuk mengatasi hal ini, Zimbra memungkinkan implementasi cloud sepenuhnya di lokasi dalam negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan sistem kepatuhan Indonesia. Kemitraan sukses Zimbra dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) menjadi studi kasus terdepan dalam tata kelola data publik yang aman.
PT KAI mengadopsi platform email on-premise Zimbra untuk memperkuat tata kelola data dan memenuhi persyaratan kedaulatan data, mencerminkan tren peningkatan infrastruktur digital yang dikelola sendiri di sektor publik.
"Kedaulatan digital yang sejati berarti memiliki dan mengendalikan infrastruktur yang menangani data nasional yang sensitif, dan hal itu termasuk email," pungkas Ramachandran.
"Keamanan email bukan hanya fitur belakang layar; melainkan infrastruktur inti bagi masyarakat digital modern. Institusi yang mulai sekarang sudah menerapkan platform aman yang dikelola secara lokal tidak hanya akan melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga akan membentuk masa depan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara digital dan tangguh terhadap ancaman siber."
Zimbra, yang didirikan pada tahun 2003, adalah penyedia email dan kolaborasi open-core terbesar di dunia, melayani ratusan juta email kritis di 127 negara, termasuk badan pemerintahan, lembaga keuangan, dan perusahaan.
Sebagai anak perusahaan Synacor, Zimbra dipercaya sebagai alternatif berisiko rendah dengan opsi deployment yang fleksibel, memprioritaskan kedaulatan data dan kepatuhan regulasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
