Data survei terbaru menunjukkan bahwa 31% responden menyatakan kurang percaya diri terhadap kemampuan negara tempat mereka berbasis untuk merespons insiden siber besar yang menargetkan infrastruktur kritis. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 26%.
Ketidakpastian ini muncul saat sektor-sektor vital seperti energi, air, dan transportasi semakin sering menjadi target dalam kampanye siber yang dimotivasi secara geopolitik. Kekhawatiran para pemimpin dunia ini didasarkan pada kejadian nyata yang mengancam keselamatan publik.
Salah satu insiden paling mencolok terjadi pada April 2025, ketika peretas berhasil membobol sistem bendungan hidroelektrik di Norwegia. Serangan tersebut menyebabkan pintu air terbuka dan melepaskan 500 liter air per detik selama empat jam dalam sebuah aksi yang disebut pejabat setempat sebagai sabotase yang disengaja.
Laporan tersebut menyoroti perbedaan persepsi yang tajam antar wilayah geografis. Responden di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara melaporkan tingkat kepercayaan tertinggi, dengan 84% menyatakan yakin akan kemampuan pertahanan infrastruktur kritis negara mereka.
Sebaliknya, krisis kepercayaan paling parah terjadi di Amerika Latin dan Karibia, hanya 13% responden yang merasa percaya diri dengan kesiapan nasional mereka. Di Amerika Utara, tingkat kepercayaan berada di angka 38%, sementara 32% lainnya secara terang-terangan menyatakan tidak percaya diri.
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah rendahnya penilaian mandiri dari organisasi sektor publik itu sendiri. Meskipun memegang peran sentral dalam menjaga keamanan nasional, 23% organisasi sektor publik melaporkan bahwa kemampuan ketahanan siber mereka masih belum memadai. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sektor swasta di mana hanya 11% organisasi yang merasa memiliki ketahanan siber yang tidak cukup.
"Ketidakseimbangan ini menciptakan kerentanan sistemik," tulis laporan tersebut. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya di sektor pemerintahan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor negara maupun kelompok kriminal untuk melumpuhkan ekonomi suatu bangsa.
Menanggapi ketidakpastian ini, banyak negara mulai mengevaluasi kembali ketergantungan mereka pada penyedia teknologi asing. Muncul tren baru menuju "kedaulatan siber", di mana pemerintah berusaha memperkuat kemandirian digital untuk melindungi aset-aset kritis dari guncangan eksternal.
Laporan WEF menegaskan bahwa memperkuat kesiapan nasional bukan lagi sekadar tantangan teknis, melainkan keharusan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
