NEWSTICKER
Kominfo secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Komisi I DPR RI.
Kominfo secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Komisi I DPR RI.

Menkominfo: Perlindungan Data Pribadi akan Jadi UU Pertama di 2020

Teknologi Kominfo teknologi
Lufthi Anggraeni • 25 Februari 2020 14:42
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dalam pembahasan dengan Komisi I DPR RI, Kominfo menyampaikan penjelasan pemerintah soal RUU tersebut.
 
"Kami melakukan pertemuan atau rapat kerja pertama dengan DPR RI, berupa penjelasan pemerintah terhadap RUU ini, dan penjelasan tadi sudah diserahkan secara resmi kepada DPR," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
 
Dalam pembahasan ini, pemerintah diwakili oleh tiga kementerian, yaitu Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat kerja bersama perwakilan pemerintah dan Komisi I DPR RI ini merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden Surpres pertama terkait RUU PDP kepada DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


RUU PDP menekankan tiga pokok penting dalam perlindungan data, yaitu kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi. Undang-undang ini dirumuskan ke dalam berbagai sektor dan sebanyak 31 UU.
 
Undang-undang tersebut, lanjut Johnny, mengatur hak yang dimiliki oleh pemilik data. Dan pengesahan RUU PDP ini disebut Johnny akan memberikan pemerintah daya untuk memberikan sanksi kepada tindak penyimpangan penyalahgunaan serta kesewenangan penggunaan data pribadi.
 
Dengan demikian, lanjut Johnny, pemilik data pribadi juga akan memiliki perlindungan yang secara hukum memadai.
 
RUU PDP ini menyebut bahwa pemilik data pribadi selaku subyek data memiliki hak, antara lain hak untuk meminta informasi, hak untuk melengkapi, mengakses, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya.
 
Selain itu, pemilik data pribadi juga memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya atau disebut dengan istilah right to erasure, hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan, hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan profiling.
 
Pemilik data pribadi juga disebutkan dalam RUU PDP ini memiliki hal terkait penundaan atau pembatasan pemrosesan, serta memiliki hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi.
 
Menkominfo juga berharap jadwal pembahasan RUU PDP, sekaligus persiapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dapat dilakukan secara simultan oleh DPR.
 
Sehingga RUU ini dapat menjadi undang-undang pertama yang disahkan di masa sidang tahun 2020. Sebagai informasi, dalam RUU PDP mengatur tentang pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif