Dukungan Nutanix juga diklaim meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem pelayanan terintegrasi berbasis satu data seluruh instansi pemerintah. Kemendagri menyebutkan bahwa mereka ingin membawa dukungan Nutanix ke 99 persen jajarannya dalam waktu kurang dari satu tahun.
Diketahui bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden untuk mencegah dan mengatasi korupsi bersama-sama melalui Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah guna mempercepat layanan pemerintah yang lebih cerdas.
"Tata kelola data sangat penting bagi kami dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik," tutur Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri, Asmawa Tosepu.
"Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan untuk menarik data secara cepat dan akurat. Berkat platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis,” ujarnya.
Solusi Nutanix dinilai mampu menjawab tantangan tim teknologi informasi untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi. Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable.
Asmawa mengakui setelah menggunakan Nutanix HCI (hyperconverged infrastructure), kami dapat memecahkan banyak persoalan yang tadinya kami rasa tidak bisa diselesaikan. Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit.
Country Manager Nutanix Indonesia, Fetra Syahbana, menyebutkan sejumlah layanan yang diandalkan Kemendagri mulai dari AHV Hypervisor, Prims Pro, dan Calm dari Nutanix. Kemendagri hanya butuh waktu kurang dari 12 bulan untuk mengembangkan layanan tersebut sehingga bisa beroperasi penuh sesuai kebutuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News